Oleh: Yoga Pradipta Kusuma
Gelombang kritik tajam menerjang pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, setelah potongan videonya yang bernada provokasi untuk menggulingkan pemerintahan sah Presiden Prabowo Subianto viral di jagat maya.
Berbagai kalangan menilai pernyataan figur akademisi tersebut sangat tidak berdasar dan berpotensi memicu instabilitas yang merugikan tatanan demokrasi Indonesia. Sebagai seorang pakar yang memiliki pengaruh dalam pembentukan opini, narasi tersebut dianggap sebagai langkah mundur yang mencederai etika politik serta prinsip-prinsip konstitusional yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap warga negara.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, melontarkan respons sangat tegas atas manuver Saiful Mujani tersebut. Sarmuji memperingatkan agar tidak ada satu pun kelompok yang mencoba mengusik ketenangan kepemimpinan nasional yang tengah berlangsung.
Ia menganalogikan roda pemerintahan saat itu seperti sebuah kereta api yang sedang melaju kencang di atas rel yang tepat menuju cita-cita bangsa. Menurut pandangannya, Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan negara pada jalur yang benar, sehingga menghentikan kereta tersebut di tengah jalan merupakan tindakan gegabah yang hanya akan menyengsarakan masyarakat luas.
Sarmuji menekankan bahwa rakyat adalah penumpang utama dari setiap kebijakan negara. Jika stabilitas nasional terganggu oleh upaya-upaya inkonstitusional, maka rakyatlah yang akan menanggung dampak paling pahit. Ia meyakini bahwa kegaduhan politik hanya akan melahirkan protes dari masyarakat kebanyakan yang merindukan keberlanjutan pembangunan. Lebih lanjut, Sarmuji mengingatkan bahwa Indonesia telah menyepakati sistem sirkulasi kepemimpinan yang mapan, ajeg, dan diatur secara hukum melalui mekanisme pemilihan umum. Baginya, Presiden Prabowo saat itu sedang fokus bekerja keras demi mewujudkan visi kesejahteraan rakyat serta mendekatkan negara pada tujuan keadilan sosial yang dicita-citakan.
Di sisi lain, lingkaran internal kepresidenan justru menanggapi dingin isu penggulingan tersebut. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menunjukkan sikap tenang dan mengaku belum sempat melihat detail pernyataan kontroversial itu. Teddy menjelaskan bahwa tumpukan pekerjaan negara yang sangat padat menyita seluruh perhatiannya sehingga tidak memiliki waktu untuk menanggapi narasi yang berkembang di acara diskusi tersebut. Sikap santai itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak merasa terancam oleh gertakan politik yang dianggap kurang substansial.
Teddy bahkan menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat itu sedang memusatkan seluruh pikiran serta energinya pada urusan-urusan yang jauh lebih strategis dan krusial bagi masa depan bangsa. Menurut penuturannya, agenda-agenda besar negara menjadi prioritas utama sang kepala negara dibandingkan harus meladeni polemik yang muncul dari sebuah potongan video di media sosial.
Hal tersebut menyiratkan bahwa fokus pemerintah tetap pada pengabdian kepada rakyat, terlepas dari adanya suara-suara sumbang yang berusaha mendelegitimasi kekuasaan di luar jalur hukum.
Kritik pedas juga datang dari Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah. Tokoh asal NTB itu meminta semua elemen masyarakat untuk tetap setia pada konsep demokrasi konstitusional. Fahri sangat menyayangkan munculnya ajakan untuk menjatuhkan pemerintah karena tindakan inkonstitusional semacam itu dipandang sangat berbahaya bagi keberlangsungan negara. Ia mengimbau agar ruang publik tidak diberikan kepada narasi yang bisa merusak tatanan hukum yang sudah dibangun susah payah sejak era reformasi.
Fahri menjelaskan bahwa dalam struktur ketatanegaraan, lembaga eksekutif bukanlah satu-satunya pihak yang memegang kendali penuh. Ia mengingatkan publik bahwa terdapat rumpun kekuasaan lain yang juga memikul tanggung jawab atas kinerja pemerintahan secara kolektif, sehingga tidak adil jika seluruh beban ditumpukan hanya pada satu titik.
Di tengah kondisi global yang serba tidak menentu, Fahri mengajak semua pihak melakukan introspeksi diri dan menjaga kekompakan nasional. Ia memberikan pembelaan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki niat selain memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil.
Narasi yang dibangun oleh Saiful Mujani pada acara halal bihalal tersebut dipandang sebagai bentuk kelalaian intelektual yang gagal melihat realitas stabilitas nasional. Sebagai seorang Guru Besar Ilmu Politik, langkahnya yang menggunakan sejarah gerakan massa tahun 1998 sebagai pembenaran untuk mengganti kekuasaan saat itu dinilai tidak memiliki landasan sosiologis maupun yuridis yang kuat. Situasi Indonesia saat itu sangat jauh berbeda dengan krisis sistemik masa lalu, sehingga seruan untuk turun ke jalan dianggap sebagai tindakan yang dipaksakan dan ahistoris.
Polemik tersebut akhirnya menyadarkan publik bahwa kredibilitas seorang peneliti politik tidak hanya diukur dari data survei, tetapi juga dari kematangannya dalam berpendapat di ruang publik.
Pernyataan yang tidak berdasar hanya akan melahirkan kegaduhan yang tidak perlu dan berisiko merusak kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas lembaga riset itu sendiri. Ke depan, para intelektual diharapkan lebih bijak dalam menyalurkan kritik tanpa harus keluar dari koridor hukum, demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman perpecahan.
Kebersamaan seluruh elemen bangsa dalam mendukung agenda pembangunan menjadi kunci utama agar Indonesia mampu melewati berbagai tantangan di masa depan tanpa terganggu oleh ambisi politik yang inkonstitusional. (*)
*) Peneliti Politik dan Stabilitas Nasional