Oleh: Ganish Jain Malaika *)
Perdebatan tentang pendidikan sering terjebak pada angka, ruang kelas, rasio guru, atau nilai ujian. Padahal, dalam filsafat politik, kualitas sebuah kebijakan pendidikan justru diuji dari hal yang lebih mendasar, apakah negara hadir untuk memulihkan martabat manusia, terutama bagi mereka yang paling rentan. Di titik itu, Sekolah Rakyat menarik karena ia tidak hanya menawarkan akses sekolah gratis, tetapi merancang ekosistem pendidikan bermutu dalam format berasrama, sebuah konsep yang menyentuh wilayah paling dalam dari pembentukan manusia, disana ada karakter, disiplin, literasi, dan rasa aman.
Gagasan sekolah berasrama 24 jam pada dasarnya menyatakan satu posisi etis, dimana anak dari keluarga paling tidak mampu tidak boleh lagi sekadar ‘ditampung’ agar statistik putus sekolah turun, melainkan dibina secara utuh agar mampu menata masa depan. Itulah mengapa penjelasan Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahwa Sekolah Rakyat berjalan seperti sekolah umum pada jam akademik, lalu dilanjutkan pendidikan karakter di luar jam formal, sebagai desain kebijakan, bukan sekadar narasi. Pemerintah menekankan pembelajaran akademik berlangsung dari pagi hingga sore, sementara waktu selebihnya difokuskan pada pembentukan karakter, melalui pendidikan agama sesuai keyakinan, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembinaan berbasis asrama.
Mutu bertumbuh dari kualitas lingkungan moral, bagaimana sekolah memproduksi kebiasaan baik, bukan sekadar memindahkan pengetahuan. Karena itu, kolaborasi Kemensos dengan Pengurus Besar Institut Karate-do Nasional (PB INKANAS) melalui penandatanganan MoU dapat dibaca sebagai strategi konkret mengisi ruang pendidikan karakter secara terarah. Saifullah Yusuf memandang kerja sama ini relevan karena Sekolah Rakyat memang menuntut pembinaan berkelanjutan, dan seni bela diri, yang dapat menjadi metode pembelajaran disiplin dan pengendalian diri, bukan kekerasan.
Ketua Umum PB INKANAS Komjen Pol Ramdani Hidayat menegaskan pelatihan karate dalam kerja sama ini sepenuhnya berorientasi pada pendidikan karakter, dengan penekanan pada kedisiplinan, sportivitas, semangat, dan etika agar bela diri tidak berubah menjadi agresivitas. Secara filosofis, mengingatkan bahwa kekuatan tanpa etika adalah bencana, sementara etika tanpa latihan kebiasaan sering menjadi wacana kosong. Pendidikan karakter memerlukan tubuh, latihan, repetisi, dan contoh, bukan hanya ceramah.
Penegasan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq bahwa Sekolah Rakyat ditopang guru-guru berkualitas patut ditempatkan sebagai pilar kebijakan. Fajar Riza Ul Haq menekankan kualitas pembelajaran sebagai kunci keberhasilan, sekaligus menyatakan dukungan berkelanjutan melalui UPT daerah seperti Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, agar pembinaan guru berjalan dan mutu pembelajaran terus meningkat.
Dalam filsafat pendidikan, guru bukan komponen, melainkan pusat—karena guru adalah wajah pertama negara dalam pengalaman sehari-hari anak. Selain guru, ada satu institusi yang kerap diremehkan namun menentukan mutu yaitu perpustakaan. Menarik ketika Saifullah Yusuf pada pelatihan teknis pengelolaan perpustakaan Sekolah Rakyat menempatkan pustakawan sebagai ujung tombak operasional harian, bahkan lebih krusial daripada posisi menteri dalam konteks praktik harian sekolah. Karena sadar, pendidikan bermutu lahir dari ekosistem literasi yang hidup, bukan dari hierarki jabatan.
Sinergi Kemensos dengan Perpustakaan Nasional RI juga memberi sinyal bahwa tata kelola literasi tidak dibiarkan berjalan seadanya, melainkan ditopang profesionalisme. Kepala Perpusnas RI Aminudin Aziz mengapresiasi sinergi itu dan meyakini Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan inovatif; anak-anak marjinal dengan bacaan berkualitas berpeluang berkembang bahkan melampaui rata-rata.
Bahkan ada data konkret: pada tahun 2025, Perpusnas telah menyalurkan bantuan buku ke 150 Sekolah Rakyat, dengan distribusi ribuan buku untuk jenjang SD, SMP, dan SMA untuk mendukung Gerakan Literasi Sekolah Rakyat.
Di Surakarta, kisah Raisa Alena Wijayanto, siswa kelas 5 di Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 2, menunjukkan wajah nyata program, dimana anak korban perceraian orang tua yang sempat tak mampu dibiayai sekolah, lalu mendapatkan fasilitas dasar yang lengkap, seragam, tas, sepatu, asrama, ruang kelas bersih dengan papan interaktif digital, sampai asupan makan yang memadai. Raisa menyebut mendapatkan tiga kali makan dan dua kali kudapan, dan guru membantu memupuk cita-citanya menjadi Polisi Wanita. Ia bahkan menulis surat terima kasih yang menegaskan Sekolah Rakyat sebagai gerbang cahaya dan jalan “tumbuh setara”.
Dalam filsafat keadilan, momen seperti itu bukan sentimentalitas, tetapi menjadi indikator kebijakan bekerja. Ketika seorang anak yang sempat terpinggirkan mulai menulis harapan dengan kalimatnya sendiri, berarti negara berhasil mengubah posisi warga, dari yang merasa tidak mungkin menjadi mungkin.
Sekolah Rakyat dan pendidikan bermutu sebaiknya dibaca sebagai satu paket integritas pembinaan 24 jam, karakter yang beretika, guru berkualitas, perpustakaan yang hidup, dan lingkungan aman tanpa perundungan. Sekolah Rakyat tidak hanya memperluas akses, pastinya akan menjadi bukti bahwa negara mampu menghadirkan pendidikan bermutu sebagai praktik keadilan, bukan sekadar slogan.
*) Pengamat Kebijakan Publik