Oleh : Hanifah )*
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meluncurkan berbagai program yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan gizi. Salah satu inisiatif penting yang diperkenalkan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk memastikan masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka.
Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah adalah keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka memastikan keberlanjutan program-program sosial, termasuk Program MBG, pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Untuk mendukung pelaksanaan program MBG, pemerintah melakukan berbagai langkah untuk efisiensi anggaran. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan pemerintah menargetkan penghematan anggaran hingga 306,69 triliun, dimana dana tersebut akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis. Setiap dana yang digunakan akan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kebijakan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan dana negara, dengan mengalihkan sumber daya yang terbatas ke program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang mendapat manfaat dari kebijakan efisiensi anggaran ini adalah Program MBG.
Keberhasilan Program MBG ini sangat bergantung pada efisiensi penggunaan anggaran. Dalam rangka mengoptimalkan dana yang terbatas, pemerintah memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan untuk program yang memiliki dampak langsung pada masyarakat. Dengan demikian, program ini dapat mencakup lebih banyak penerima manfaat, dari anak-anak hingga orang dewasa, di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan akses terbatas terhadap makanan bergizi
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa pihaknya setuju terkait penggunaan efisiensi anggaran sebesar Rp. 100 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), ini akan bermanfaat untuk menghidupkan UMKM serta anggaran sisa hasil efisiensi lebih produktif guna meningkatkan ekonomi nasional.
Program MBG juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ketika masyarakat mendapatkan akses terhadap makanan bergizi, mereka akan lebih sehat dan memiliki lebih banyak energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Hal ini tentu saja berpengaruh pada produktivitas mereka, baik dalam pekerjaan maupun kegiatan lainnya. Kesehatan yang lebih baik akan membuat masyarakat lebih mampu berkontribusi pada perekonomian, baik melalui pekerjaan formal maupun usaha kecil dan menengah yang mereka kelola.
Secara keseluruhan, Program MBG yang didukung oleh kebijakan efisiensi anggaran memiliki potensi untuk memberikan dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program ini tidak hanya membantu mengatasi masalah gizi buruk dan kekurangan pangan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan anggaran yang dikelola secara efisien, program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, sehingga dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga memberi dukungan untuk program MBG melalui dana desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengatakan 20 persen dari Rp 71 triliun dana desa di 2025 akan dialokasikan untuk Program MBG. Anggaran itu diproyeksikan untuk menyuplai bahan baku pelaksanaan MBG dan dikelola oleh badan usaha milik desa atau Bumdes
Dalam mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah juga memastikan bahwa pelaksanaan Program MBG dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Dengan merencanakan dan mengawasi penggunaan anggaran secara cermat, pemerintah dapat meminimalkan pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat. Misalnya, alokasi anggaran dapat difokuskan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan bantuan, sehingga program ini dapat menjangkau lebih banyak individu yang berisiko mengalami kekurangan gizi.
Program MBG juga berperan dalam memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan yang baik adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional, dan Program MBG memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapainya. Dengan memberikan makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, program ini turut meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Masyarakat yang lebih sehat dan memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan bergizi akan lebih mampu mengatasi berbagai tantangan ekonomi, baik itu dari sisi pendapatan maupun akses ke kebutuhan dasar lainnya.
Dengan terus mengoptimalkan penggunaan anggaran, pemerintah Indonesia dapat memastikan bahwa program-program sosial, termasuk Program MBG, dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Kebijakan efisiensi anggaran ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya terbatas, dengan pengelolaan yang baik, pemerintah dapat menghadirkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
)* Pengamat kebijakan Publik