Program Apotek Desa Solusi Persoalan Pemerataan Nakes di Indonesia

Baca Juga

Oleh: Irfan Nurmaji)*

Program Apotek Desa kini tengah berjalan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat desa. Melalui pendekatan yang menggabungkan layanan farmasi, edukasi kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi desa, program ini telah menjadi titik terang dalam menjawab tantangan pemerataan tenaga kesehatan (nakes).

Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, program Apotek Desa dimandatkan sebagai bagian integral dari transformasi layanan publik di wilayah pedesaan. Kebijakan ini sekaligus menjadi pengakuan bahwa layanan farmasi harus menjadi bagian dari hak dasar masyarakat yang tidak boleh terpusat hanya di kota.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan sebanyak 30.000 pos kesehatan desa (poskesdes) dan 20.000 puskesmas pembantu (pustu) akan diintegrasikan ke dalam koperasi desa. Artinya, sekitar 50.000 desa berpotensi memiliki akses terhadap layanan kesehatan terpadu. Integrasi ini menjadi fondasi penting bagi pemerataan layanan nakes dan penyediaan obat-obatan dasar secara lebih efisien dan inklusif.

Tak hanya menjadi tempat distribusi obat, klinik dan apotek desa juga akan menyediakan layanan skrining kesehatan, vaksinasi, edukasi kesehatan masyarakat, pengobatan terbatas, serta tes laboratorium cepat. Layanan ini dirancang untuk merespons kebutuhan dasar warga desa yang sebelumnya harus menempuh jarak jauh untuk sekadar memperoleh layanan serupa.

Program Apotek Desa juga akan mendistribusikan obat-obatan program nasional seperti HIV, TB, dan malaria, serta obat resep dokter, obat bebas, herbal, suplemen, dan alat kesehatan dasar. Konsep layanan menyeluruh ini bertujuan memastikan masyarakat desa memperoleh akses kesehatan yang setara tanpa harus mengorbankan waktu dan biaya yang besar.

Langkah ini merupakan refleksi kebijakan strategis pasca pandemi Covid-19, di mana keterbatasan jangkauan infrastruktur kesehatan terbukti menjadi titik lemah utama dalam merespons krisis. Pemerintah belajar dari pengalaman tersebut dan kini mendorong agar layanan kesehatan hadir di garda terdepan, yakni di desa-desa.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan optimalisasi sumber daya manusia yang sudah tersedia menjadi kunci. Pandangan yang disampaikan menekankan bahwa pemerataan tidak harus selalu dilakukan dengan merekrut nakes baru, melainkan dengan mengombinasikan tenaga kesehatan yang sudah ada secara efisien. Perawat, mantri, dan tenaga kefarmasian dapat bekerja sama dalam sistem terpadu, sehingga apotek desa benar-benar fungsional dan melayani dengan baik.

Apotek Desa tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari kerangka besar koperasi desa yang mendorong sinergi antara kesehatan dan ekonomi. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program ini mendapat perhatian serius karena mampu menjawab dua persoalan strategis sekaligus peningkatan akses layanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Dengan mendekatkan akses farmasi ke masyarakat, program ini turut membantu mengurangi beban rumah sakit dan puskesmas di tingkat kecamatan. Masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan obat atau pemeriksaan dasar, karena semuanya dapat diakses di lingkungan mereka sendiri.

Skema koperasi kesehatan ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan yang digunakan menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian dari pengelolaan layanan kesehatan itu sendiri. Hal ini memperkuat rasa memiliki terhadap fasilitas kesehatan di desa, sekaligus menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

Instruksi Presiden yang menjadi dasar hukum program ini mewajibkan pembentukan Apotek Desa di sekitar 80.000 desa dan kelurahan. Tantangan yang dihadapi tentu besar, namun potensi yang dapat diraih juga sangat menjanjikan jika implementasi dilakukan secara konsisten dan terkoordinasi antar lembaga.

Pemerintah juga mengedepankan prinsip efisiensi dengan memanfaatkan 54.000 fasilitas layanan yang sudah ada. Langkah ini memungkinkan alokasi anggaran yang lebih hemat namun tetap berdampak luas. Pendekatan ini memperlihatkan keberanian pemerintah untuk berinovasi tanpa harus membangun sistem dari awal.

Apotek Desa bukan hanya tempat menebus obat. Program ini menjadi simbol hadirnya negara di tengah masyarakat. Ketika masyarakat desa merasa dilayani dengan layak, kepercayaan terhadap pemerintah pun tumbuh dan memperkuat stabilitas sosial secara keseluruhan.

Keberadaan Apotek Desa membuka peluang kerja bagi tenaga kefarmasian lulusan baru. Peluang karier di luar kota besar menjadi lebih terbuka, yang pada gilirannya memperbaiki distribusi tenaga kesehatan secara nasional.

Dari sisi pendidikan masyarakat, program ini berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan. Kegiatan edukasi yang dilakukan secara rutin di klinik desa membantu masyarakat memahami pentingnya pencegahan penyakit dan penggunaan obat yang bijak.

Program ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang mengedepankan keseimbangan antar wilayah. Pemerataan layanan kesehatan melalui Apotek Desa adalah strategi jangka panjang yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga terhadap kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh.

Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis komunitas, potensi besar Apotek Desa untuk menjadi solusi atas ketimpangan distribusi tenaga kesehatan kian terbuka lebar. Pemerintah telah membuka jalan, dan kini semua pihak diharapkan turut berperan dalam menyukseskan implementasinya.

Program Apotek Desa akan menjadi bukti bahwa transformasi layanan kesehatan tidak harus mahal dan rumit. Dengan keberpihakan yang jelas, keberanian untuk bertindak, dan keterlibatan semua elemen bangsa, program ini bisa menjadi lompatan besar dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

)* Penulis adalah mahasiswa tinggal Bandung

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara Dorong Kontribusi Program Swasembada Pangan

Oleh: Puteri Mahesa Widjaya*) Indonesia memasuki babak baru dalam upaya mewujudkan kemandirian pangannasional melalui langkah-langkah progresif yang digerakkan oleh Badan PengelolaInvestasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini tampil sebagai simboltransformasi pengelolaan aset negara yang bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapijuga berpihak pada kebutuhan strategis bangsa. Dengan visi kuat dan strategi terukur, Danantara membuktikan diri sebagai motor penggerak utama program swasembadapangan. Langkah-langkahnya mencerminkan optimisme masa depan, di mana kekuatandomestik diolah menjadi sumber daya nasional yang berdaulat. Danantara hadir bukansekadar sebagai pengelola investasi, tetapi sebagai garda depan perubahan yang membawa harapan besar bagi terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia. Komitmen Danantara terhadap program swasembada pangan mendapat apresiasi dariberbagai pihak, termasuk legislatif. Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menyampaikan harapan besar agar Danantara dapat menjadi pemimpin dalam penguatan kedaulatanpangan nasional. Ia menegaskan bahwa Danantara memiliki kapasitas kelembagaanuntuk mengonsolidasikan aset-aset negara, termasuk lahan dan alat produksi yang belum terkelola secara maksimal. Menurutnya, banyak aset tanah milik negara, baikyang dikelola BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara, Perhutani, maupun ID Food, yang dapat diberdayakan untuk mendukung ketahanan pangan. Dukungan ini menjadipenguat arah kebijakan Danantara dalam memanfaatkan kekuatan domestik gunamemenuhi kebutuhan strategis bangsa. Salah satu fokus utama Danantara dalam mewujudkan swasembada pangan adalahkonsolidasi aset-aset negara berupa lahan produktif. Melalui identifikasi dan pemetaanulang terhadap lahan-lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, Danantara mengambil langkah proaktif untuk menjadikannya sebagai basis produksipangan. Lahan milik negara yang berada di bawah pengelolaan berbagai BUMN kinidiarahkan untuk mendukung pertanian strategis, termasuk komoditas pangan pokokyang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Hal ini sejalan dengan visijangka panjang pemerintah untuk menjadikan tanah sebagai sumber dayaberkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Tak hanya itu, Danantara juga mengedepankan revitalisasi pabrik dan alat produksiyang tersebar di berbagai wilayah. Dengan menghidupkan kembali fasilitas produksimilik negara, Danantara membangun fondasi industri pangan yang kuat dan efisien. Pabrik-pabrik yang telah dipulihkan akan difungsikan kembali sebagai pusat pengolahanhasil pertanian, gudang logistik, maupun sebagai pusat distribusi bahan pokok. Langkahini akan mempercepat rantai pasok, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkandaya jangkau pangan ke seluruh penjuru nusantara. Dukungan Danantara terhadap ketahanan pangan juga ditunjukkan melalui konsolidasisektor pupuk. Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwadalam rencana kerja tahun 2025, industri pupuk menjadi salah satu prioritas utama. Konsolidasi ini mencakup pembangunan dan perbaikan pabrik, serta penyederhanaanproses bisnis agar produksi lebih efisien. Menurutnya, strategi ini bertujuan menurunkanbiaya produksi pupuk dan memastikan ketersediaannya bagi petani di seluruh wilayahIndonesia. Langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa Danantara tidak hanya fokuspada aspek korporasi, tetapi juga pada pelayanan terhadap kepentingan publik secaraluas. Dony juga menjabarkan bahwa Danantara telah menetapkan tiga klaster program utama: restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan. Ketiga pilar ini menjadi fondasidalam optimalisasi sembilan sektor strategis BUMN, termasuk sektor pangan, pupuk, kawasan industri, dan hilirisasi komoditas. Program kerja ini mencerminkan keseriusanDanantara dalam membentuk sistem industri nasional yang tangguh dan efisien, dengan tujuan akhir mendukung kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional. Untuk memastikan keberlanjutan seluruh inisiatif tersebut, Danantara juga menekankanpentingnya penguatan tata kelola kelembagaan, termasuk di bidang manajemen risiko, legalitas aset, sumber daya manusia, dan keuangan. Pendekatan ini menunjukkanbahwa transformasi yang dilakukan Danantara bukan semata-mata pada sisi fisik atauaset, tetapi juga menyangkut reformasi manajerial yang menyeluruh. Dalam konteks ini, Danantara hadir sebagai wajah baru dari pengelolaan investasi negara yang modern, efisien, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang. Langkah-langkah strategis Danantara juga didukung dengan kolaborasi lintas sektor, baik dengan kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dankomunitas lokal. Kemitraan yang inklusif ini menjadi kekuatan penting dalammempercepat implementasi program swasembada pangan secara merata di berbagaiwilayah Indonesia. Dengan memperkuat sinergi, Danantara memastikan bahwa setiapelemen dalam rantai nilai pertanian, mulai dari produksi hingga distribusi, dapatberfungsi optimal. Dalam konteks pembangunan nasional, kehadiran Danantara menjadi representasi daritekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Pengelolaan aset negara yang diarahkanuntuk kebutuhan rakyat merupakan bentuk nyata dari ekonomi berdaulat. Melaluilangkah-langkah konkret yang dilakukan saat ini, Danantara tidak hanya memperkuatsektor pangan, tetapi juga meneguhkan peran strategis BUMN sebagai instrumenpembangunan nasional yang relevan dan berdampak langsung. Dengan arah yang jelas dan semangat kolaboratif yang tinggi, Danantara diyakini akanmenjadi lokomotif baru dalam mewujudkan swasembada pangan yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian pangan, dan Danantara berada di garda depan perjuangan ini, membawa harapan, solusi, danmasa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. *Penulis merupakan Jurnalis Ekonomi dan Investasi
- Advertisement -

Baca berita yang ini