Presiden Jokowi Terus Berupaya Wujudkan Papua Damai Tanpa Aksi Teror OPM

Baca Juga

Oleh : Roy Andarek )*

Papua, dengan keindahan alam yang menakjubkan dan kekayaan budaya yang beragam, telah lama menjadi pusat perhatian. Namun, di balik keindahannya, wilayah ini juga menghadapi tantangan besar berupa ketidakstabilan akibat ulah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Organisasi ini berupaya memisahkan Papua dari Indonesia yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat, dengan aksi-aksi kekerasan yang merenggut ketenangan dan mengancam kesejahteraan warga setempat. Namun, harapan baru untuk memiliki rasa aman terus berupaya dihadirkan Pemerintahan Presiden Jokowi. Aparat keamanan gabungan terus menjaga sinergitas dan selalu merangkul masyarakat demi menjaga keamanan dan menciptakan kedamaian  di di Papua dari aksi terror OPM.

Sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan, TNI terus memainkan peran penting di Papua, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap pengaruh OPM. Satuan tugas yang bertugas di Intan Jaya, Papua, bekerja dengan penuh dedikasi untuk menjalankan misi perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.

Presiden Jokowi menyebut komitmen membangun Tanah Papua tidak ganya berupa infrastruktur, namun aspek keamanan tetap diperhatikan dan sudah benar-benar diwujudkan, dalam beberapa tahun terakhir.

Selaku Komandan Satgas Yonif 509 Kostrad, Letnan Kolonel Inf Dian D Setyadi, menyampaikan apresiasi ke masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga keamanan daerah mereka. Dian mengungkapkan kebanggaannya atas keberanian dan ketegasan warga Intan Jaya dalam menghadapi ancaman OPM, serta menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan TNI dalam mencapai visi yang sama, yakni menjaga keamanan dan kedamaian di Papua.

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah semakin menguat, seiring dengan kesadaran mereka akan pentingnya keamanan bagi kemajuan daerah. Keberanian warga Papua dalam menolak ancaman OPM menjadi bukti nyata bahwa mereka semakin memahami bahwa stabilitas wilayah sangat penting untuk kesejahteraan bersama.

Tidak hanya aparat keamanan, masyarakat setempat juga memegang peran penting dalam menjaga kedamaian di Papua. Tokoh masyarakat di Intan Jaya, Yoakim Sani, menegaskan bahwa keamanan kampung harus menjadi tanggung jawab bersama. Ia menyampaikan bahwa masyarakat tidak ingin ketenangan dan kesejahteraan mereka dirusak oleh kelompok OPM. Menurutnya, dengan kehadiran Satgas TNI, masyarakat merasa lebih aman, dan mereka akan terus mendukung TNI dalam menjaga kampung dari ancaman eksternal.

Pernyataan Yoakim mencerminkan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan TNI merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan kedamaian di Papua. Sikap proaktif masyarakat yang dengan berani menolak kehadiran OPM menjadi bukti bahwa mereka ingin hidup dalam suasana damai dan harmonis. Kehadiran TNI yang memberikan rasa aman, membuat masyarakat lebih percaya diri dalam menghadapi ancaman yang dapat mengganggu ketenangan mereka.

OPM telah lama mencoba menciptakan ketidakstabilan di Papua melalui berbagai aksi kekerasan. Meskipun mereka mengklaim memperjuangkan kemerdekaan, banyak dari tindakan mereka justru menimbulkan penderitaan bagi warga Papua sendiri. Aksi teror dan kekerasan yang dilakukan OPM tidak hanya mengancam keamanan, tetapi juga merusak potensi ekonomi dan sosial wilayah tersebut.

Namun, dengan strategi yang humanis dan terukur, TNI terus merangkul masyarakat untuk bersama-sama menekan pergerakan OPM. Masyarakat yang sebelumnya terintimidasi kini mulai menunjukkan keberanian untuk menolak pengaruh OPM, memperlihatkan perubahan sikap yang lebih mendukung stabilitas dan kedamaian.

Keberhasilan TNI dalam menghadapi OPM bukan hanya melalui aksi militer, tetapi juga pendekatan persuasif yang berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan kedamaian. Kehadiran Satgas TNI semakin mempersempit ruang gerak OPM, karena dukungan masyarakat semakin kuat. Mereka semakin menyadari bahwa masa depan Papua yang damai hanya bisa dicapai melalui persatuan dan kerjasama antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Keberhasilan menjaga keamanan di Intan Jaya menjadi contoh nyata bahwa kekerasan bukanlah solusi, melainkan kerja sama dan komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan aparat keamanan. Masyarakat Papua yang berani menolak kehadiran OPM dan mendukung upaya TNI dalam menjaga keamanan menjadi simbol harapan baru bagi wilayah ini. Mereka menginginkan kehidupan yang damai, tanpa rasa takut akan ancaman kekerasan. Dengan komitmen bersama antara masyarakat dan TNI, kedamaian di Papua semakin mendekati kenyataan.

Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Upaya memisahkan Papua dari Indonesia, termasuk oleh OPM, adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip persatuan bangsa. Papua dengan segala kekayaan dan potensinya, merupakan aset berharga bagi Indonesia, dan setiap elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga warga setempat, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan wilayah ini.

Papua tidak hanya sekadar wilayah geografis, tetapi juga bagian dari identitas nasional Indonesia. Upaya untuk menciptakan kedamaian dan keamanan di Papua harus dilihat sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan dukungan penuh dari masyarakat serta kehadiran TNI yang terus menjaga keamanan, Papua akan terus berada dalam pelukan NKRI. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa Papua damai tanpa OPM, dan menjadi bagian dari Indonesia yang maju dan sejahtera.

Semangat kebersamaan inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan Papua yang aman, damai, dan tidak terpisahkan dari Indonesia. OPM, atau pihak manapun yang berusaha mengganggu kedaulatan NKRI, tidak akan mampu memecah persatuan yang telah dibangun dengan kerja keras dan komitmen seluruh elemen bangsa.

)* Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2025 Dilanjutkan ke Rapat Paripurna

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2025 Dilanjutkan ke Rapat Paripurna Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah menyepakati Pembicaraan Tingkat I untuk Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025 pada Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah, Selasa (17/09). Selanjutnya, hasil rapat akan dibawa ke tingkat pengambilan keputusan pada sidang paripurna. “Hari ini kita telah menyepakati Pembicaraan Tingkat I untuk RUU APBN 2025, insya Allah akan diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU APBN tahun anggaran 2025 di sidang paripurna,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Banggar atas jalinan kerja sama sehingga pembahasan RUU APBN 2025 dapat berjalan dengan baik. APBN 2025 akan menjadi APBN transisi bagi pemerintahan baru yang sedianya akan dimulai pada Oktober 2024. “Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang selama pembahasan APBN telah memberikan pandangan masukan bahkan kritikan namun yang paling penting adalah juga dukungan yang luar biasa sehingga pada hari ini kita bisa menyelesaikan tugas konstitusi yaitu menyetujui APBN 2025 yang merupakan APBN transisi bagi pemerintah baru yang akan memulai pada Oktober,” ungkap Menkeu. Menkeu mengatakan, selama pembahasan, Badan Anggaran dan pemerintah menyadari bahwa APBN adalah instrumen yang sangat luar biasa penting, yang sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa. APBN menjadi instrumen yang luar biasa penting untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai guncangan, dari mulai Covid 19 pandemi, kenaikan harga komoditas, kenaikan suku bunga, terjadinya perang yang menimbulkan disrupsi, semuanya telah kita lalui dan kita bisa atasi dengan mendesain APBN yang terus responsif, fleksibel namun akuntabel. Ke depan, Menkeu berharap APBN dapat terus digunakan untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Anggaran adalah wujud janji kita kepada bangsa dan kepada seluruh rakyat. Menuju tanah terjanji, Indonesia yang tata, titi, tentrem, kerta raharja,” pungkas Menkeu.
- Advertisement -

Baca berita yang ini