Oleh: Sylvia Mote *)
Perhatian pemerintah terhadap masyarakat Papua kini kian nyata melalui berbagai program bantuan yang menyentuh langsung kehidupan warga adat di berbagai wilayah. Dari Nabire hingga Sorong Selatan, berbagai kepala suku menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kemandirian ekonomi, dan membangun infrastruktur dasar yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat Papua dinilai bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk nyata dari kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kepala Suku Moni di Kabupaten Nabire, Zoter Zonggonau, menjadi salah satu tokoh adat yang menilai kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah memberi dampak langsung bagi masyarakat. Ia menilai perhatian yang diberikan tidak hanya berhenti pada tataran wacana, melainkan hadir dalam bentuk nyata, seperti rehabilitasi rumah, bantuan alat pertanian, serta dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adat. Bantuan yang diterimanya berupa perbaikan rumah, peralatan semprot rumput, alat bantu pendengaran, hingga telepon genggam, menjadi contoh kecil dari besarnya perhatian pemerintah terhadap tokoh dan masyarakat di wilayah pedalaman Papua Tengah.
Dukungan pemerintah terhadap masyarakat adat juga dirasakan oleh Jembatan Murib, Kepala Suku Besar Dani di Kabupaten Puncak. Ia bersama keluarganya menerima bantuan berupa sepasang babi, peralatan pertanian, serta bahan makanan yang dinilainya sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Dani, ternak babi memiliki makna ekonomi sekaligus sosial yang penting. Karena itu, bantuan tersebut dipandang sebagai modal awal untuk membangun kemandirian keluarga dan memperkuat ekonomi lokal.
Murib menilai, program bantuan pemerintah telah membuka peluang baru bagi masyarakat adat untuk mandiri tanpa harus sepenuhnya bergantung pada bantuan sosial jangka pendek. Dengan adanya alat pertanian dan bibit ternak, masyarakat dapat mengembangkan usaha kecil yang berkelanjutan, sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat di daerah terpencil. Ia juga melihat bahwa perhatian seperti ini mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat yang selama ini berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pegunungan Papua.
Tak jauh berbeda, Kepala Suku Kampung Aikai di Kabupaten Paniai, Pit Pigai, juga menunjukkan rasa syukurnya setelah menerima bantuan ternak dari Presiden Prabowo Subianto. Satu pasang hewan ternak babi, lengkap dengan kandang dan makanan ternak, diterimanya sebagai simbol kepercayaan dan dukungan pemerintah terhadap masyarakat adat. Menurut Pit Pigai, bantuan itu tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga kampung untuk mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan taraf hidup mereka.
Ia menilai bahwa perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat di Papua merupakan bukti nyata komitmen negara dalam menciptakan keadilan pembangunan. Program yang dilaksanakan di tingkat kampung membangkitkan semangat baru, di mana warga kini memiliki peluang untuk berproduksi dan berinovasi tanpa meninggalkan tradisi. Bagi Pit Pigai, yang terpenting bukan sekadar menerima bantuan, melainkan bagaimana masyarakat bisa menjaga dan mengembangkan hasil bantuan itu menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Sementara itu di wilayah Papua Barat Daya, perhatian pemerintah juga diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas publik. Di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, masyarakat Suku Gemna menerima bantuan lampu tenaga surya (solar cell) yang dipasang di delapan titik strategis, termasuk sekitar Sekretariat LMA dan Tugu Trikora. Ketua LMA Gemna, Herit Ani, menyampaikan bahwa bantuan ini menjawab kebutuhan mendasar warga terhadap penerangan jalan yang selama ini menjadi persoalan utama. Dengan adanya penerangan di malam hari, aktivitas masyarakat menjadi lebih aman dan produktif.
Bagi Herit Ani, pemberian fasilitas penerangan ini mencerminkan kepedulian pemerintah pusat terhadap wilayah yang jauh dari pusat kota. Ia menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, di mana setiap warga negara mendapatkan perhatian yang sama tanpa memandang lokasi atau status sosialnya. Bantuan solar cell juga sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperluas akses energi bersih dan ramah lingkungan di seluruh penjuru tanah air.
Kehadiran program-program ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat kehadiran negara di Papua melalui kebijakan yang nyata dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan bukan lagi top-down, melainkan lebih partisipatif, dengan melibatkan masyarakat adat sebagai mitra dalam pembangunan. Dukungan terhadap para kepala suku menjadi langkah penting karena mereka memiliki pengaruh sosial yang besar dalam menjaga keutuhan dan ketertiban komunitas.
Bagi masyarakat Papua, perhatian seperti ini bukan hanya soal bantuan material, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap eksistensi dan martabat mereka sebagai bagian penting dari bangsa Indonesia. Pemerintah berhasil menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, melainkan juga tentang manusia dan kehidupan sosial di dalamnya. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan diperhatikan, maka rasa memiliki terhadap negara akan semakin kuat.
Perhatian pemerintah terhadap Papua juga memperlihatkan arah pembangunan yang berkeadilan, di mana setiap kebijakan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Melalui pemberdayaan masyarakat adat, bantuan pertanian, hingga penyediaan energi bersih, pemerintah tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi lokal tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap negara. Apresiasi masyarakat Papua terhadap langkah-langkah tersebut menjadi cerminan keberhasilan pemerintah dalam membangun komunikasi yang harmonis antara pusat dan daerah.
*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua