Perhatian Bagi DKI, Contohlah Sistem Pengelolaan Air di Batavia oleh Belanda

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kota langganan banjir, adalah julukan yang ibu kota Jakarta. Persoalan mengenai banjir bukan hanya terjadi di masa-masa ini, melainkan sudah terjadi sejak zaman terdahulu.

Jakarta menjadi kawasan yang rawan banjir. Hal ini karena keadaan tanahnya yang cenderung cekung dan tidak stabil. Di tambah lagi, ada sekitar 13 sungai yang melalui Jakarta dan berpotensi meluap ketika curah hujan sedang tinggi. Keadaan geografis inilah yang menjadi faktor penyebabnyanya.

Belanda pun, sebagai negara penjajah, kala itu sudah dapat mengenali karakteristik wilayah Batavia (nama Jakarta saat itu). Namun mereka tak mempersoalkan hal itu karena mereka telah terbiasa hidup di wilayah yang sebagian wilayahnya berada di bawah garis permukaan laut.

Sebagai negara dataran rendah, Belanda juga menghadapi persoalan yang sama dengan Batavia, namun mereka dapat menyiasatinya dengan melakukan teknologi rekayasa sistem kanal dan irigasi.

Dan hal itulah yang dilakukan oleh Belanda kepada Batavia. Sebagai wilayah yang menjadi pusat kegiatan VOC di Asia, Belanda ingin mengkondusifkan kondisi di Batavia.  Akhirnya, Gubernur Jenderal saat itu Jan Pieterszoon Coen pun meminta arsitek Belanda untuk merancang Batavia seperti kota-kota di Belanda, yang dilakukan dengan teknologi rekayasa sistem kanal.

Mereka mulai melakukan sistem rekayasa dengan cara menambahkan kanal-kanal air agar luapan dapat tersebar dan juga berupaya meluruskan sungai Ciliwung. Usai pembangunan rekayasa selesai, sistem ini pun berhasil dijalankan untuk mengantisipasi banjir.

Hingga akhirnya, pasca pasca Gunung Salak meletus di tahun 1696, banjir besar pun turut datang. Bahkan, material dari letusan Gunung Salak pun ikut terbawa arus banjir hingga ke Batavia.

Endapan lumpur hasil letusan juga ikut terbawa dan mengakibatkan penambahan garis pantai sekitar 15 kilometer dalam setahun. Endapan lumpur inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya banjir.

Akhirnya, setiap musim kemarau Belanda memerintahkan penduduk pantai utara Jawa untuk mengeruk lumpur, menggali sungai-sungai yang dangkal, serta membersihkan kanal-kanal dari limbah industri dan sampah.

Pengerukan endapan di sungai itu dilakukan karena air tidak bisa menyerap ke dalam tanah. Oleh sebabnya ia mencari alternatif lainnya untuk membersihkan sungai, yakni dengan cara pengerukan.

Selama menguasai Batavia, Belanda tak hanya melakukan rekayasa sistem kanal belaka, namun ia juga mendirikan Heemraden di Batavia, sebuah lembaga milik VOC yang bertugas untuk mengurus permasalahan infrastruktur yang berkaitan dengan air di wilayah ommelanden (Jabodetabek).

Peta Pengelolaan Air di Batavia
Peta Pengelolaan Air di Batavia

Menurut catatan sejarahnya, tidak ada lembaga serupa Heemraden versi VOC di negara-negara jajahan Belanda lainnya.

Sayangnya, masa-masa kekuasaan VOC berakhir dengan likuidasi dan kebangkrutan VOC. Lembaga pengurus kota termasuk Heemraden pun selesai.

Dan di masa inilah lambat laun Batavia menjadi tidak terurus lantaran pengerukan sungai terhenti. Pengerukan yang berhenti juga karena tidak adanya komando dari pengurus kota.

Kemudian, sebagai informasi, pembangunan rekayasa sistem kanal dan pembenahan kota Batavia oleh Belanda tidak berjalan lagi. Hal ini karena pemerintah kolonial Belanda hanya membenahi wilayah Batavia yang menjadi lokasi dari VOC dan tempat tinggal orang Belanda saja. Sementara wilayah Batavia di luar dari itu tidak ada yang mengurus.

Upaya penanggulangan banjir di awal abad ke-20  oleh Insinyur Herman van Breen. Dalam upaya tersebut, ia membuat dua banjir kanal, yakni banjir kanal timur dan banjir kanal barat, serta membuat beberapa pintu air.

Sama seperti rekayasa sistem kanal, upayanya berhasil mengatasi permasalahan banjir di masa itu. Namun untuk masa kini, tentu perlu peningkatan upaya, melakukan penganalisisan ulang terkait daerah yang memiliki kepadatan penduduk dan karakteristik wilayah. Hingga perlunya revitalisasi.

Mengenai penanganan banjir di Jakarta saat ini, sudah seharusnya Pemprov DKI Jakarta melakukan penanganan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Jadi tidak hanya melalui infrastrukturnya saja, namun juga perlu menanamkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam.

DKI harus banyak belajar dari Belanda di masa kini untuk melakukan langkah intensif pencegahan banjir. Dengan demikian, Jakarta dapat terbebas dari bencana banjir.

Reporter: Intan Nadhira Safitri

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini