Oleh: Raka Bintang Prasetyo
Komitmen penegakan hukum yang tegas dan transparan kembali menjadi sorotan publik setelah mencuatnya kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Kasus ini kini ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, termasuk peradilanmiliter yang menunjukkan keseriusannya dalam mengusut tuntas perkara tersebut tanpapandang bulu. Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa supremasi hukum tetap menjadifondasi utama dalam menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto secara langsung menegaskan bahwa kasus ini tidak bolehberhenti pada pelaku lapangan semata. Ia meminta agar proses hukum menelusuri hingga kepihak yang diduga menjadi aktor di balik kejadian tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwanegara tidak memberikan ruang bagi impunitas dalam bentuk apa pun. Presiden juga menilaibahwa tindakan penyiraman air keras merupakan kejahatan serius yang dampaknya tidakhanya melukai korban secara fisik, tetapi juga menciptakan rasa takut di tengah masyarakatluas.
Pernyataan Presiden tersebut memperlihatkan posisi tegas pemerintah dalam memastikanbahwa setiap pelanggaran hukum, terlebih yang bersifat brutal, harus ditangani secaramenyeluruh dan tanpa kompromi. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci pentingdalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara, terutama ketika kasus yang terjadi melibatkan dugaan pelaku dari unsur aparat.
Dalam perkembangan penyidikan, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Aulia DwiNasrullah menyampaikan bahwa empat orang yang diduga terlibat telah resmi ditetapkansebagai tersangka. Mereka kini menjalani penahanan di instalasi tahanan militer denganpengamanan maksimum sejak 18 Maret 2026. Pasal yang dikenakan kepada para tersangkaberkaitan dengan tindak penganiayaan berat, dan proses hukum terus berjalan sesuai denganketentuan yang berlaku.
Upaya penyidik untuk meminta keterangan dari korban juga telah dilakukan. Namun, kondisikesehatan Andrie Yunus sempat menjadi kendala sehingga pemeriksaan belum dapatdilaksanakan secara langsung. Dalam situasi tersebut, koordinasi dilakukan dengan LembagaPerlindungan Saksi dan Korban yang telah memberikan perlindungan kepada korban. Hal inimenunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tetap menjadi prioritas dalam proses hukum yang berjalan.
Kasus ini juga menjadi perhatian karena melibatkan prajurit aktif. Empat anggota yang bertugas di Denma BAIS TNI diduga kuat terlibat dalam insiden yang terjadi di kawasanSenen, Jakarta Pusat, setelah korban menyelesaikan aktivitasnya di kantor YLBHI. Seluruhtersangka kini telah diamankan di Pusat Polisi Militer TNI untuk menjalani proses hukumlebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan militer.
Kondisi korban sendiri dilaporkan cukup serius, dengan luka bakar sekitar 20 persen padatubuh serta trauma kimia pada mata kanan dengan tingkat keparahan tinggi. Situasi inisemakin menegaskan pentingnya penanganan kasus secara cepat, tepat, dan berkeadilan, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis.
Sebagai bentuk tanggung jawab institusional, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI LetjenYudi Abdimantyo telah menyerahkan jabatannya. Langkah ini dipandang sebagai bagian dariupaya menjaga kredibilitas dan integritas lembaga di tengah sorotan publik. Meski belumdijelaskan lebih lanjut mengenai status pemberhentian maupun penggantinya, keputusantersebut menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam institusinegara.
Dukungan juga datang dari legislatif. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilaibahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius karena berkaitan dengan nilaidemokrasi dan hak asasi manusia. Pandangan ini memperkuat pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel, serta menunjukkan adanya sinergi antar lembaga negara dalammengawal jalannya penegakan hukum.
Peradilan militer selama ini memiliki rekam jejak dalam menjatuhkan sanksi tegas terhadappelanggaran yang dilakukan oleh prajurit. Sanksi tersebut tidak hanya berupa hukumanpidana, tetapi juga dapat mencakup pemecatan dan penurunan pangkat. Hal ini menunjukkanbahwa sistem hukum militer memiliki mekanisme yang komprehensif dalam menjaga disiplindan integritas institusi.
Keterbukaan dalam proses persidangan juga menjadi faktor penting dalam menjagakepercayaan publik. Sidang militer pada prinsipnya dilakukan secara terbuka, sehinggamasyarakat dapat memantau jalannya proses hukum. Transparansi ini menjadi indikatorbahwa penegakan hukum tidak dilakukan secara tertutup, melainkan dapat diawasi secaraluas.
Dalam konteks yang lebih luas, langkah tegas pemerintah dalam menangani kasus ini sejalandengan berbagai capaian selama setahun terakhir. Pemerintah dinilai berhasil memperkuatstabilitas keamanan nasional, meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, sertamendorong reformasi birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya tersebut turutmemperkuat sistem hukum nasional agar lebih responsif terhadap berbagai kasus yang berkembang di masyarakat.
Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus pada akhirnya bukan hanyamenjadi ujian bagi aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi momentum untukmenunjukkan bahwa negara hadir dalam melindungi warganya. Konsistensi dalam penegakanhukum yang tegas dan transparan harus terus dijaga agar kepercayaan publik tidak luntur.
Sebagai penutup, seluruh elemen masyarakat diharapkan turut mengawal proses hukum yang sedang berjalan. Penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi merupakan fondasipenting bagi terciptanya Indonesia yang aman dan beradab. Dengan komitmen bersama, diharapkan setiap bentuk kekerasan dapat ditindak secara tegas sehingga nilai-nilaikemanusiaan tetap terjaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Peneliti Hukum dan Peradilan