Oleh: Grasella Wandama )*
Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam mendorong pembangunan meratadi wilayah timur Indonesia, salah satunya melalui kebijakan strategis pengelolaansumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Papua kini menjadi salah satu fokusutama, terutama dengan masuknya investasi sektor pertambangan, khususnya nikel, yang dinilai mampu mendorong kemajuan infrastruktur, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dukungan terhadap kebijakan pemerintah ini datang dari berbagai elemen, termasukpara tokoh adat yang selama ini menjadi representasi aspirasi masyarakat lokal. Salah satunya adalah Ondoafi Besar Tanah Tabi, Roliyanus Tapatkeding, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah menghadirkanindustri nikel di wilayah Papua, khususnya di Raja Ampat.
Ondoafi/Tokoh Adat Papua, Roliyanus Tapatkeding, mengatakan kehadiran industrinikel membawa harapan baru bagi pembangunan Papua, terutama dalam halperbaikan infrastruktur yang selama ini masih menjadi persoalan mendasar. Banyak jalan dan jembatan di wilayah Raja Ampat dan sekitarnya mengalami kerusakan dan membutuhkan perhatian segera.
Kehadiran industri nikel juga diyakini mampu membuka peluang besar bagimasyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tingkat pengangguranyang masih tinggi, khususnya di kalangan anak-anak muda Papua, menjadikekhawatiran yang selama ini belum terselesaikan secara tuntas. Dengan masuknyainvestasi nikel, masyarakat berharap akan tersedia banyak lapangan kerja yang mampu meningkatkan pendapatan harian mereka secara langsung.
Persoalan sosial seperti keterlantaran anak-anak pun menjadi salah satu perhatianbesar di wilayah tersebut. Keberadaan industri yang bertanggung jawab dipandangsebagai peluang untuk mendukung program sosial dan kesejahteraan, termasukpendidikan, perlindungan anak, dan kesehatan masyarakat.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keterlibatan masyarakat adat menjadipoin penting yang tidak bisa diabaikan. Ondoafi Roliyanus Tapatkeding menekankanpentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam setiap tahapan pembangunan, dariperencanaan hingga pelaksanaan. Pendekatan yang terbuka dan partisipatif akanmemperkuat kepercayaan publik serta mencegah potensi konflik sosial.
Proses perekrutan tenaga kerja di proyek-proyek pertambangan, menurutnya, harusmemberikan prioritas kepada pemuda lokal. Langkah ini akan mendorongkemandirian ekonomi masyarakat serta memperkuat peran orang asli Papua dalamproses pembangunan di tanah mereka sendiri. Komitmen untuk menjadikan wargalokal sebagai bagian dari aktor utama pembangunan adalah bentuk penghormatanterhadap hak adat dan jati diri masyarakat Papua.
Sementara itu, dari sisi kebijakan nasional, pemerintah terus menggalakkanpendekatan pembangunan yang berbasis keadilan sosial. Presiden dan jajarankementerian teknis telah menegaskan bahwa daerah penghasil sumber daya alamseperti Papua harus mendapatkan manfaat maksimal dari setiap aktivitas industriyang dilakukan di wilayahnya.
Kebijakan hilirisasi industri nikel juga membuka peluang strategis bagi Papua.Dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, pemerintah mendorong pengolahandi dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Hal inimemberikan dampak positif dalam bentuk lapangan kerja baru, tumbuhnya usahakecil-menengah di sekitar kawasan industri, dan peningkatan pendapatan daerah.
Pengawasan yang ketat tetap diperlukan agar aktivitas tambang tetap selarasdengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Keseimbangan antara kepentinganekonomi dan perlindungan alam Papua menjadi kunci utama agar manfaat tambangnikel bisa dirasakan generasi sekarang dan mendatang. Peran masyarakat adat dan tokoh lokal sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalansesuai regulasi dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan arah pembangunan dengankekayaan karakteristik budaya, lingkungan, dan potensi ekonomi setempat. Papuamemiliki kekuatan besar dalam sumber daya alam dan manusia. Keunggulantersebut harus dikelola dengan bijak agar tidak hanya menghasilkan keuntunganekonomi, tetapi juga membangun fondasi kehidupan sosial yang adil dan bermartabat. Langkah ini sangat strategis agar masyarakat Papua tidak hanyamenjadi penonton, melainkan aktor utama dalam transformasi ekonomi daerah.
Selain itu, seluruh aktivitas pertambangan harus memperhatikan aspek perlindunganlingkungan hidup. Komitmen terhadap reklamasi lahan pascatambang, pengelolaanlimbah, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pengawasan lingkungan perlumenjadi bagian integral dari kontrak kerja sama. Upaya ini penting untuk menjaminkeberlanjutan pembangunan di Papua dalam jangka panjang.
Suara dukungan dari Ondoafi Roliyanus Tapatkeding merupakan cerminansemangat kolaboratif antara masyarakat adat dan pemerintah. Pendekatan positifdan terbuka seperti ini mencerminkan kesiapan rakyat Papua untuk ikut terlibatdalam setiap upaya pembangunan nasional. Tidak hanya sekadar menerima hasil, masyarakat ingin menjadi bagian dari proses dan solusi untuk mewujudkan Papua yang lebih maju.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakatadat, dan dunia usaha, pembangunan Papua dapat diarahkan pada jalur yang lebihinklusif dan berkeadilan. Pengelolaan tambang nikel secara adil dan berkelanjutanmenjadi peluang besar untuk menjadikan Papua sebagai salah satu pusatpertumbuhan ekonomi nasional di kawasan timur.
Visi besar “Papua Maju” bukan lagi sekadar jargon pembangunan, melainkan cita-cita kolektif yang tengah diperjuangkan oleh seluruh elemen bangsa, termasukmasyarakat adat seperti yang diwakili oleh Ondoafi Roliyanus Tapatkeding. Keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat dan pelibatan aktif masyarakat lokalakan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Papua yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera.
*) Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta