Pengaruh Inflasi dan Deflasi terhadap Perekonomian Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Istilah Inflasi dan deflasi tampaknya sudah familier di telinga masyarakat, khususnya karena sering dipergunakan di media massa. Inflasi dan deflasi sangat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia.

Secara umum, inflasi merupakan kondisi ketika barang dan jasa mengalami kenaikan harga dalam kurun waktu tertentu yang cenderung panjang. Kejadiannya pun tidak hanya memengaruhi satu barang dan jasa, tapi semuanya akan ikut mengalami kenaikan.

Hal itu bisa terjadi lantaran daya beli masyarakat yang meningkat. Ketika perputaran uang yang terjadi mengalami peningkatan, maka mengakibatkan harga juga ikut naik.

Penyebab inflasi terdiri dari berbagai macam faktor. Salah satu penyebabnya adalah jumlah uang yang beredar. Itulah alasan mengapa Bank Indonesia tidak bisa sembarangan mencetak uang dan memberikannya secara suka-suka kepada masyarakat. Meningkatnya jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan kenaikan daya beli masyarakat yang nantinya menyebabkan terjadinya inflasi.

Hal tersebut juga bisa memengaruhi nilai mata uang. Misalnya, awalnya seseorang bisa membeli lima cokelat dengan uang Rp10.000, tapi kemudian karena adanya inflasi, orang itu hanya bisa membeli satu cokelat dengan uang Rp10.000.

Selain itu, utang nasional juga bisa menjadi penyebab inflasi. Utang nasional umumnya mencakup pinjaman dan pengeluaran negara. Ketika utang nasional meningkat, biasanya pemerintah akan menaikkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya inflasi.

Ada pula penyebab inflasi karena permintaan yang naik atas barang dan jasa. Peningkatan permintaan barang dan jasa akan mengakibatkan perusahaan menaikkan harga yang akan ditanggung konsumen untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan.

Inflasi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian suatu negara. Salah satunya, inflasi dapat menurunkan daya beli dari mata uang. Sebagai contoh, jumlah uang yang sama ketika membeli barang hasilnya lebih sedikit dibandingkan dengan waktu sebelum inflasi. Hal tersebut dikarenakan para pedagang menaikkan harga jual barang dagangan mereka agar mendapatkan nilai yang sama ketika terjadi inflasi.

Adanya inflasi juga memengaruhi gaya hidup. Ketika terjadi inflasi, masyarakat akan dituntut untuk menghasilkan uang yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Hal itu dikarenakan kondisi inflasi membuat jasa atau barang yang sama sebelumnya berubah harganya menjadi lebih mahal.

Jika pendapatan kerja tidak sejalan, adanya inflasi dapat menyebabkan berkurangnya daya beli. Taraf penghidupan juga akan menurun. Kenaikan inflasi yang tinggi dapat memperburuk perekonomian negara karena barang atau jasa harganya semakin naik di luar jangkauan masyarakat umum.

Sementara bagi para pelaku bisnis, seperti dikutip dari Sleekr, inflasi dapat memberikan keuntungan secara maksimal karena jumlah pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan biaya produksi. Inflasi ringan itu juga akan mendorong perekonomian negara menjadi lebih baik dengan peningkatan pendapatan nasional.

Hingga tingkat tertentu, sebenarnya inflasi tidak menakutkan. Inflasi mendorong masyarakat untuk mulai berinvestasi atau menggunakan uangnya untuk sesuatu yang lebih produktif, daripada hanya mendiamkan uangnya di tabungan dan menghadapi risiko penurunan nilai.

Indonesia pernah mengalami inflasi besar-besaran pada tahun 1998 yang mengakibatkan terjadinya pemutusan kerja di mana-mana, kecemburuan sosial, hingga kerusuhan besar yang mengakibatkan perekonomian Indonesia terpuruk. Sejak itu juga nilai mata uang rupiah mengalami perubahan. Meskipun sekarang masyarakat Indonesia sudah bisa menyesuaikan, akan lebih baik jika penurunan nilai rupiah tidak terjadi lagi.

Jika inflasi terjadi ketika barang dan jasa mengalami kenaikan harga, deflasi merupakan kebalikannya.

Deflasi adalah suatu kondisi terjadinya penurunan harga barang dan jasa secara masif dan terus menerus pada periode tertentu. Karena sangat bertolak belakang dengan inflasi, deflasi dapat diartikan sebagai disinflasi atau penurunan tingkat inflasi.

Deflasi juga harus dikendalikan, sama seperti inflasi, karena bisa menyebabkan hal-hal yang dapat berujung pada ketidakstabilan ekonomi.

Perlu diketahui, kondisi deflasi tidak hanya menyebabkan harga-harga jasa dan barang turun, tapi juga menyebabkan penurunan tingkat upah secara umum. Deflasi biasanya terjadi akibat rendahnya rasio perbandingan antara jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan.

Deflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, adanya perubahan struktural di pasar modal. Ketika perusahaan berbeda yang menjual barang atau jasa serupa bersaing, ada kecenderungan untuk menurunkan harga agar memiliki keunggulan dalam persaingan.

Selain itu, perkembangan inovasi dan teknologi juga bisa menjadi penyebab deflasi. Inovasi dan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi produksi yang mengarah pada harga barang dan jasa yang lebih rendah. Beberapa inovasi memengaruhi produktivitas industri tertentu dan berdampak pada seluruh perekonomian.

Penyebab lainnya adalah pasokan mata uang yang turun. Bank Indonesia memang harus bisa menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Keduanya bisa menyebabkan terjadinya inflasi dan deflasi. Uang yang jumlahnya rendah akan mengakibatkan daya beli masyarakat juga rendah sehingga mengakibatkan pengusaha terpaksa menurunkan harga barang dan jasanya.

Deflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian negara. Kondisi deflasi dapat menyebabkan para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menekan harga jual demi menarik minat konsumen. Padahal, kondisi itu akan berakibat pada pemerosotan keuntungan bisnis. Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, maka akan memaksa bisnis untuk gulung tikar karena tidak ada biaya produksi dan gaji untuk karyawan. Hal itu dapat berimbas pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Meskipun demikian, deflasi tidak selalu berdampak negatif. Jika laju deflasi terus dikendalikan dan tidak melebihi angka sepuluh persen setiap tahunnya, maka kondisi perekonomian negara membaik. Hal itu dikarenakan deflasi mampu menguatkan nilai tukar mata uang suatu negara.

Reporter: Safira Ginanisa

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini