Oleh Dania Wiastika )*
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang mewah dan produk jasa tertentu yang tergolong sangat mewah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi tarif PPN ini hanya pada kategori tertentu merupakan upaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sekaligus memberikan sinyal positif terhadap kondisi perekonomian nasional.
Di akhir tahun 2024, pemerintah memutuskan bahwa kenaikan PPN yang awalnya direncanakan berlaku secara umum akan dibatasi hanya untuk barang dan jasa yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban masyarakat luas, tetapi juga menunjukkan kepekaan pemerintah terhadap dinamika ekonomi, khususnya daya beli masyarakat yang masih dalam tahap pemulihan.
Langkah ini diapresiasi oleh berbagai kalangan, termasuk Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani. Ia menilai bahwa pembatasan tarif PPN ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap tantangan yang dihadapi dunia usaha. Kebijakan ini dianggap mampu memberikan ruang bagi sektor bisnis untuk tetap berkembang di tengah kondisi yang penuh tantangan, tanpa harus terbebani oleh kenaikan pajak yang signifikan.
Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Pengamat ekonomi dari Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menegaskan bahwa barang mewah umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, penetapan tarif PPN yang lebih tinggi untuk barang tersebut menciptakan beban pajak yang lebih proporsional terhadap kemampuan bayar. Dengan kata lain, kebijakan ini mendistribusikan beban pajak secara lebih adil, tanpa menambah tekanan pada masyarakat dengan penghasilan rendah atau menengah.
Bagi masyarakat umum, keputusan ini menjadi bukti bahwa pemerintah benar-benar mengutamakan kesejahteraan mereka. Di tengah berbagai tekanan ekonomi global, daya beli masyarakat menjadi salah satu indikator penting yang harus dijaga. Dengan mempertahankan tarif PPN 11 persen untuk barang dan jasa umum serta tetap membebaskan kategori tertentu dari pajak, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus khawatir terhadap kenaikan biaya yang signifikan.
Langkah ini juga dipandang sebagai bentuk kepemimpinan yang visioner dari Presiden Prabowo. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini, menyebutkan bahwa keputusan tersebut menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap rakyat kecil. Meskipun kenaikan tarif PPN hingga 12 persen merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah berhasil menemukan cara untuk melaksanakan kebijakan tersebut tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Secara lebih luas, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Dengan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendistribusikan beban pajak secara adil, kebijakan ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.
Selain itu, penerapan PPN yang selektif ini juga memberikan dampak positif bagi sektor bisnis. Dunia usaha, yang saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, membutuhkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian dan ruang untuk berkembang. Dengan tidak memberlakukan kenaikan tarif PPN secara menyeluruh, pemerintah memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan oleh sektor ini. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.
Tidak hanya bagi pelaku usaha besar, kebijakan ini juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan tetap memberlakukan tarif PPN yang lebih rendah untuk barang dan jasa umum, UMKM dapat terus beroperasi tanpa harus terbebani oleh peningkatan biaya produksi atau distribusi. Hal ini memberikan peluang bagi sektor UMKM untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Keputusan ini juga memberikan pesan yang kuat tentang arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, kebijakan yang berpihak kepada rakyat menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan langkah ini, pemerintah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga berusaha memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi contoh bagaimana pemerintah dapat mengambil keputusan yang fleksibel dan responsif terhadap situasi terkini. Dengan menyesuaikan kebijakan perpajakan sesuai dengan kondisi ekonomi, pemerintah menunjukkan bahwa mereka mampu bertindak secara cepat dan tepat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Penerapan tarif PPN 12 persen untuk barang mewah dan jasa tertentu yang tergolong sangat mewah menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi perekonomian nasional, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Dengan langkah ini, pemerintah berhasil menjaga daya beli masyarakat, mendukung sektor usaha, dan memberikan kepastian dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Keputusan ini tidak hanya patut diapresiasi, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kebijakan lainnya di masa depan.
)* penulis merupakan Pengamat Kebijakan Ekonomi
