Penemuan Kerangka Prasejarah, Cikal Bakal Manusia Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, MAKASSAR – Penemuan kerangka manusia di Leang Paninnge, Sulawesi Selatan mengejutkan banyak kalangan. Kerangka ini pertama kali ditemukan pada pertengahan tahun 2015. Kurangnya kelengkapan peralatan untuk mengangkatnya menyebabkan penundaan untuk identifikasi. Barulah pada tahun 2017, kerangka tersebut berhasil diangkat.

Pengidentifikasian baru dapat dimulai pada tahun 2018, oleh Adam Brumm, seorang profesor arkeologi di Universitas Griffith Australia. Ia dan timnya juga melakukan kerja sama dengan Selina Carlhoff sebagai peneliti DNA yang berasal dari Max Planck Institute for Science of Human History, Jerman. Tak ketinggalan, Indonesia juga turut serta pada penelitian ini yang ditandai dengan keterlibatan Pusat Penelitian Arkeologi Jakarta dan Balai Arkeologi Makassar.

Dari pengidentifikasian tersebut, kerangka manusia itu adalah perempuan yang berusia 17-18 tahun dan telah dimakamkan dengan posisi telungkup sekitar 7.300-7.200 tahun silam. Manusia prasejarah ini juga diketahui memiliki latar belakang genetik Austromelanesoid, yang ciri-cirinya terlihat seperti orang-orang Papua dan Aborigin di Australia.

Setelah teridentifikasi, para peneliti menamai kerangka perempuan ini dengan nama Bessek, sebuah istilah penghormatan kepada perempuan yang baru lahir dalam budaya Bugis. Bersama Besse, ditemukan juga budaya-budaya prasejarah lain seperti mata panah bergerigi (Maros Points), beberapa alat-alat batu, serta tulang belulang.

Keberadaan keturunan Besse masih menjadi tanda tanya bagi para ilmuan. Namun, dapat diyakini bahwa Besse adalah manusia penjelajah yang tiba di Nusantara lebih dulu sebelum Austronesia, yang masuk ke Nusantara antara 4500 – 2000 tahun lalu.

Hal itu dilihat dari ditemukannya latar belakang genetika Asia Timur sebelum era neolitikum (zaman batu), yang cukup mengejutkan bagi peneliti genetika dari Eijkman Institute, Paradiptaji Kusuma, “Sedangkan selama ini yang diketahui adalah latar belakang genetik Asia di populasi Indonesia Timur itu berasal dari latar belakang genetik Austronesia. Maka ini hal baru,” katanya.

Sejumlah teori pun muncul mengenai jejak sejarah dari keluarga besar Besse di Sulawesi. “Apakah mereka saling membunuh, apakah mereka berkonstestasi, apakah mereka saling melebur?” Itu masih perlu bukti empirik lainnya, kata Iwan Sumantri, seorang arkeolog dari Unhas.

Tetapi Iwan meyakini bahwa Besse dan keluarganya bergeser ke arah Timur Indonesia, sebab kalah bersaing dalam teknologi oleh kaum Austronesia ketika mereka mulai menjelajah Nusantara.

“Misalnya mereka [Austronesia] sudah menggunakan perahu bercadik, sudah bisa domestifikasi binatang dan tumbuhan, mereka membawa padi dan tangga, membawa pinang, membawa babi, dan seterusnya.

“Itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang Austromelanesoid,” lanjut Iwan. Tapi bagaimana pun kata dia, “dalam arkeologi kita tidak berbicara untuk satu fakta. Tapi harus banyak fakta untuk bisa kita kemudian menghubungkan.”

Leang Panninge adalah kawasan industri purba. Para peneliti banyak menemukan peninggalan budaya prasejarah, misalnya kapak batu, mata panah, pisau batu, termasuk sisa makanan mereka berupa tulang babi, rusa, tikus, kelelawar, dan siput air tawar.

Lokasi itu kini menjadi cagar budaya, dan zonasi. “Lokasi itu sudah terlindungi dengan menempatkan juru pelihara,” kata Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sulawesi Selatan, Laode Muhammad Aksa.

Temuan 4-5 manusia prasejarah lainnya masih tersimpan dengan keadaan aman oleh tim arkeolog dan Unhas. Penelitian lebih lanjut tertunda karena keterbatasan anggaran. Prof Akin Duli mengatakan biaya untuk satu kerangka manusia bisa mencapai Rp 1 miliar. Mulai dari tahap survei, ekskavasi hingga penentuan usia dan DNA-nya.

Selama ini, hasil temuan-temuan prasejarah khususnya di Sulawesi sangat bergantung dari kerja sama pihak luar seperti Griffith University.

Reporter: Sheila Permatasari

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini