Oleh: Silmi Mubharok*)
Pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh terus menunjukkan kemajuan nyata. Berbagai unsur pemerintah bersama TNI, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat bergerak serempak memulihkan lingkungan, fasilitas umum, serta kehidupan warga yang terdampak banjir dan longsor. Di tengah kerja-kerja pemulihan tersebut, masyarakat Aceh juga menegaskan komitmennya menjaga persatuan dengan menolak segala bentuk simbol dan narasi separatisisme yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadi salah satu garda terdepan dalam percepatan pemulihan, khususnya melalui penanganan kayu sisa bencana di wilayah Sumatera. Hingga hari ke-15 pelaksanaan, fokus kegiatan diarahkan ke Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Tim terpadu Kemenhut yang melibatkan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), serta Balai Gakkum Wilayah Sumatera, bersinergi dengan unsur TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan pembersihan berjalan cepat dan efektif.
Sebanyak 23 unit alat berat dikerahkan dalam operasi ini, terdiri dari 21 unit milik Kemenhut—meliputi ekskavator capit, ekskavator bucket, dan dozer—ditambah dua unit milik TNI serta dua unit dari Kementerian PU. Alat berat tersebut difokuskan untuk membersihkan material kayu yang menyumbat aliran sungai, saluran air, dan permukiman warga. Selain itu, satu unit alat berat juga digunakan untuk membersihkan parit dan halaman SMP Negeri 3 Langkahan, memastikan aktivitas pendidikan dapat segera kembali normal.
Tak hanya mengandalkan alat berat, puluhan personel Kemenhut turut terjun langsung ke lapangan. Sekitar 50 personel membersihkan SD Negeri 4 Langkahan dengan hasil signifikan, mulai dari satu ruang perpustakaan, satu gudang olahraga, hingga empat kamar mandi yang sebelumnya tertimbun material sisa banjir. Langkah ini menjadi simbol kuat kehadiran negara dalam memulihkan ruang-ruang publik yang vital bagi masyarakat.
Pemanfaatan kayu sisa bencana juga dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab. Berdasarkan pantauan di lapangan, kerja sama antara lembaga kemanusiaan Rumah Zakat dan masyarakat setempat mampu memanfaatkan sekitar tiga meter kubik kayu hanya dalam satu hari, menggunakan tujuh unit gergaji mesin. Secara akumulatif sejak 29 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, pemanfaatan kayu mencapai sekitar 18,5 meter kubik. Kayu-kayu tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan hunian sementara (huntara), di mana hingga kini tercatat tiga unit huntara masih dalam proses pembangunan.
Di wilayah lain, seperti Kabupaten Aceh Tamiang, upaya pemulihan juga terus berlanjut. Personel BPKH Sumatera Utara bersama tim Manggala Agni melakukan pembersihan rumah warga dari sisa material kayu di lorong-lorong permukiman. Kegiatan ini tidak hanya mempercepat pemulihan fisik, tetapi juga memulihkan rasa aman dan kenyamanan warga pascabencana. Kunjungan Koordinator BNPB Brigjen Asep ke lokasi menjadi penguat koordinasi lintas sektor, sekaligus memastikan pemanfaatan kayu sisa bencana berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Di tengah proses pemulihan tersebut, muncul perhatian serius terkait isu persatuan dan stabilitas. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat bersikap waspada terhadap praktik pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik. Menurutnya, simbol tersebut memiliki makna ideologis dan politis yang kuat, sehingga tidak bisa dianggap sebagai ekspresi budaya semata.
Ali menegaskan bahwa secara historis, bendera GAM merupakan identitas gerakan separatis bersenjata yang pernah mengancam kedaulatan negara. Normalisasi terhadap simbol tersebut dinilai berisiko membuka ruang delegitimasi negara dan mengganggu harmoni sosial yang telah terbangun pascaperdamaian. Ia juga mengkritik keras upaya pihak-pihak tertentu yang mengeksploitasi situasi duka akibat bencana untuk membangun narasi ketidakadilan dan provokasi.
Menurut Ali, pola ancaman separatisisme saat ini telah bergeser. Ancaman tidak lagi hadir dalam bentuk senjata, melainkan melalui simbol, narasi emosional, dan manipulasi opini di ruang publik maupun digital. Karena itu, negara dituntut bersikap adaptif dan kontekstual, dengan memperkuat kehadiran negara, pelayanan publik, serta komunikasi yang menenangkan masyarakat.
Sikap tegas warga Aceh menolak simbol separatisisme menjadi cerminan kedewasaan politik dan komitmen menjaga perdamaian. Di tengah kerja keras memulihkan kehidupan pascabencana, masyarakat memilih bergandengan tangan, memperkuat solidaritas, dan menjaga Aceh tetap menjadi bagian utuh dari NKRI. Pemulihan fisik dan sosial pun berjalan beriringan, memastikan bahwa bencana tidak menjadi celah bagi perpecahan, melainkan momentum memperkokoh persatuan dan kepercayaan kepada negara.
Sebagai penutup, keberlanjutan pemulihan pascabencana di Aceh menegaskan bahwa kehadiran negara tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui perlindungan persatuan dan ketenteraman sosial. Sinergi pemerintah, aparat, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk memastikan Aceh bangkit lebih kuat, aman, dan berdaya. Dengan menolak simbol serta narasi separatisisme, warga Aceh menunjukkan komitmen menjaga perdamaian yang telah diraih, sekaligus mengirimkan pesan tegas bahwa proses pemulihan harus berjalan dalam semangat kebersamaan demi masa depan Aceh yang stabil, sejahtera, dan tetap kokoh dalam bingkai NKRI.
*) Pemerhati sosial