Oleh: Yandi Arya Adinegara)*
Awal Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam proses pemulihan pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak banjir dan longsor besar pada penghujung 2025. Di tengah duka akibat korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang luas, langkah cepat pemerintah memulihkan fasilitas vital, khususnya sektor pendidikan yang menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia. Sekolah-sekolah yang kembali beroperasi bukan sekadar bangunan yang dibuka kembali, melainkan simbol bangkitnya harapan dan stabilitas sosial masyarakat terdampak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti memastikan kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana di Sumatra Utara dapat kembali berjalan mulai 5 Januari 2026. Dari total 1.215 sekolah yang terdampak, sebanyak 1.157 sekolah atau 95,23 persen telah siap beroperasi.
Capaian ini patut diapresiasi mengingat kompleksitas penanganan pascabencana, mulai dari pembersihan lumpur, perbaikan fasilitas dasar, hingga pemulihan psikososial warga sekolah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Peresmian Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kota Medan, yang sekaligus menandai transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan awal.
Memang masih terdapat sebagian kecil sekolah yang menjalani pembelajaran darurat. Sebanyak 19 sekolah memanfaatkan tenda sementara dan 29 sekolah masih dalam tahap pembersihan intensif. Namun, pemerintah memastikan seluruh sekolah tetap difungsikan secara adaptif agar proses belajar tidak terhenti. Kebijakan ini menegaskan bahwa hak anak untuk memperoleh pendidikan tetap dijaga, bahkan dalam kondisi krisis sekalipun. Kurikulum darurat dirancang secara fleksibel, menyesuaikan kondisi lapangan tanpa mengurangi esensi pembelajaran.
Pendekatan adaptif tersebut tercermin dari kebijakan pembelajaran yang lebih manusiawi. Murid tidak dibebani kewajiban seragam atau perlengkapan belajar yang sulit dipenuhi pascabencana. Fokus utama diarahkan pada pemulihan semangat belajar, rasa aman, dan keterlibatan siswa. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa yang terpenting adalah semangat untuk bangkit dan menatap masa depan, sebuah pesan yang relevan bagi daerah yang baru saja mengalami trauma kolektif.
Secara regional, pemulihan pendidikan di Sumatra menunjukkan tren positif. Di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terdapat sekitar 85 persen sekolah sudah dapat beroperasi kembali. Dari total 4.149 sekolah yang rusak, mayoritas telah dibersihkan dan difungsikan meski dengan keterbatasan.
Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen menyiapkan 54 tenda darurat serta melakukan pembersihan di 587 sekolah. Langkah ini menegaskan bahwa negara tidak menunggu kondisi ideal untuk bertindak, melainkan bergerak paralel antara pemulihan fisik dan keberlangsungan layanan publik.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama petugas gabungan TNI-Polri juga terus melakukan pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara sejak dihantam banjir bandang dan longsor pada November 2025. Sejumlah fasilitas publik dikebut agar bisa dimanfaatkan masyarakat terdampak bencana
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menambahkan bahwa fasilitas pendidikan ditargetkan kembali berfungsi seiring dimulainya semester genap pertengahan Januari 2026. Minggu pertama bulan Januari beberapa fasilitas pendidikan yang sebelumnya mungkin terdampak lumpur dan lain-lain ini sudah bisa kembali difungsikan.
BNPB tetap akan mendirikan tenda darurat sehingga kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah yang masih tergenang lumpur bisa beroperasi. Menurutnya, proses pembelajaran bisa dilakukan di tenda-tenda darurat untuk sekolah-sekolah yang belum pulih total.
Pemulihan ini semakin kuat dengan keterlibatan dunia usaha dan BUMN. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengambil langkah konkret melalui aksi pembersihan fasilitas pendidikan di Aceh Utara. Dengan mengerahkan alat berat, armada angkut, serta tenaga lapangan, BNI membantu memastikan ruang belajar dapat kembali digunakan.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan bahwa fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Sekolah memiliki peran vital dalam menjaga keberlanjutan pendidikan dan stabilitas sosial masyarakat terdampak. Sinergi lintas BUMN dalam program “Satu Hati untuk Sumatera” memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana adalah kerja kolektif yang terkoordinasi, bukan upaya parsial.
Keterlibatan BUMN sekaligus mencerminkan peran strategis sektor usaha milik negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam situasi krisis. Fokus pada sekolah sebagai prioritas pemulihan menunjukkan pemahaman bahwa pendidikan memiliki efek jangka panjang bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Anak-anak yang kembali bersekolah tidak hanya melanjutkan proses belajar, tetapi juga memulihkan rutinitas dan rasa aman setelah bencana.
Sebelummnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya juga memperhatikan sekolah-sekolah, RS, dan puskesmas-puskesmas yang rusak akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus segera diperbaiki dan dibangun kembali agar dapat berfungsi secepatnya.
Dengan sekolah-sekolah yang kembali beroperasi sejak awal Januari 2026, pemulihan itu tidak lagi sebatas rencana. Di ruang kelas sederhana, tenda darurat, dan bangunan yang baru dibersihkan, proses belajar kembali berlangsung. Dari sanalah, pemulihan kawasan banjir Sumatra menemukan makna sejatinya: membangun kembali masa depan melalui pendidikan.
)*Penulis Merupakan Pengamat Isu Sosial