Oleh : Ricky Rinaldi
Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk membentuk timinvestigasi independen dalam rangka menyikapi dinamika demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu terakhir. Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintahtidak menutup mata terhadap berbagai aspirasi rakyat, melainkan merespons secaraserius desakan mahasiswa, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Denganlangkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kasus yang menimbulkankorban jiwa maupun luka-luka akan diusut secara transparan, objektif, dan kredibel, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa intervensi politik maupun kepentingankelompok tertentu.
Langkah ini menjadi penting mengingat demonstrasi yang terjadi menimbulkansejumlah korban, termasuk kasus meninggalnya Affan Kurniawan dan Umar Amarudin yang mendapat perhatian luas. Tuntutan masyarakat, termasuk dalampaket 17+8 yang disampaikan mahasiswa dan elemen sipil, menempatkanpembentukan tim investigasi independen sebagai salah satu prioritas utama yang harus segera diwujudkan. Pemerintah menyadari bahwa tanpa adanya mekanismeindependen, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum bisa melemah. Oleh sebab itu, keputusan membentuk tim investigasi bukan hanya sekadar respons politik, melainkan bentuk tanggung jawab moral sekaligus konstitusional kepadaseluruh rakyat Indonesia.
Dukungan terhadap langkah pemerintah ini juga datang dari parlemen. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa tim investigasi harus diisi tokoh-tokoh kredibel yang memiliki rekam jejak bersih, sehingga hasilpenyelidikan bisa dipercaya masyarakat. Senada dengan itu, Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Roberth Rouw meminta agar unsur masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen dilibatkan, sehingga hasil investigasi tidak dianggap beratsebelah. Dukungan lintas fraksi ini menunjukkan bahwa pembentukan tim investigasiindependen merupakan kebutuhan bersama bangsa, bukan agenda politik semata.
Desakan agar tim independen segera dibentuk juga datang dari kalanganmahasiswa. Koordinator BEM Universitas Indonesia, Melki Sadek saat bertemupimpinan DPR menegaskan bahwa investigasi independen menjadi jalan keluarterbaik untuk mengungkap kasus kekerasan selama demonstrasi. Hal serupadisampaikan oleh Koordinator Aliansi BEM PTNU Se-Nusantara, Ahmad Hanafi yang menambahkan bahwa gerakan mahasiswa lahir dari keresahan rakyat, bukanagenda makar sebagaimana sempat dituduhkan. Tuntutan mahasiswa ini sejatinyasejalan dengan langkah pemerintah yang tengah menyiapkan format tim investigasi, menandakan adanya titik temu positif antara aspirasi rakyat dan respon negara.
Pandangan mendukung juga datang dari kalangan akademisi. Dosen HubunganInternasional UPN Veteran Jakarta, Firsty Chintya L.P. menyatakan bahwapemerintah perlu merespons sorotan PBB dengan cara terbuka dan tidak defensif. Menurutnya, dengan melibatkan Komnas HAM, akademisi, dan LSM kredibel, pemerintah akan memperoleh kepercayaan publik dan sekaligus menunjukkankepada dunia internasional bahwa Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsipdemokrasi dan hak asasi manusia. Pandangan ini semakin memperkuat legitimasilangkah pemerintah, bahwa pembentukan tim investigasi bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai wujud kesungguhan menjaga marwah bangsa di mata dunia.
Komitmen pemerintah semakin nyata dengan agenda rapat koordinasi lintaskementerian yang digelar untuk membahas aspek hukum penanganan demonstrasi. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menegaskan bahwa pemerintah selalumenghormati kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai, sertaberkomitmen menindak setiap dugaan pelanggaran aparat melalui mekanismehukum yang transparan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidakmengabaikan kritik, tetapi justru menjadikannya bagian dari perbaikan tata kelolademokrasi.
Komnas HAM menyambut baik rencana pembentukan tim investigasi independen. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menekankan pentingnya penanganandemonstrasi secara profesional, serta memastikan agar keluarga korban mendapatkan informasi jelas dan akses terhadap bantuan hukum. Dorongan dariKomnas HAM ini sekaligus memperkuat garis kolaborasi antara pemerintah denganlembaga independen nasional, yang menjadi modal utama agar hasil investigasinanti dapat diakui publik sebagai sesuatu yang sahih.
Masyarakat sipil berharap langkah pemerintah ini menjadi pintu masuk bagireformasi tata kelola keamanan dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Pemerintahsendiri menilai bahwa demonstrasi adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, namun tidak boleh mengorbankan keselamatan jiwa maupun ketertibanumum. Oleh sebab itu, keberadaan tim investigasi independen diharapkan tidakhanya menyelesaikan kasus yang terjadi, tetapi juga memberikan rekomendasistrategis untuk memperbaiki mekanisme penanganan demonstrasi di masa depan.
Langkah pemerintah ini juga penting dalam menjaga stabilitas nasional. Di tengahsorotan internasional, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendesakinvestigasi transparan, Indonesia perlu menunjukkan bahwa sistem hukumnyamampu bekerja secara independen. Dengan membentuk tim investigasi yang melibatkan unsur lintas sektor, pemerintah mengirim pesan kuat bahwa negara tidakmentolerir pelanggaran HAM, sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan pada jalur yang benar.
Pada akhirnya, komitmen pemerintah membentuk tim investigasi independenmenjadi bukti bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya mendengar tetapi juga merespons dengan langkah konkret. Publik tentu menunggu realisasi janji ini, namundengan dukungan parlemen, Komnas HAM, akademisi, dan masyarakat sipil, kehadiran tim independen diyakini akan terwujud dalam waktu dekat. Pemerintahmenegaskan bahwa semua proses akan dijalankan dengan prinsip keterbukaan, profesionalisme, dan akuntabilitas, demi tegaknya keadilan bagi seluruh rakyatIndonesia.
*)Pengamat Isu Strategis