Oleh: Bara Winatha*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi salah satu prioritas nasional dalam memperkuat kualitas kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil, balita, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah memastikan bahwa distribusi makanan sehat tidak hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga berkualitas, tepat sasaran, serta didukung oleh tata kelola yang kuat. Dalam upaya tersebut, kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), kementerian terkait, serta para mitra layanan menjadi fondasi penting dalam menjalankan program secara berkelanjutan. Di berbagai daerah, monitoring dan evaluasi intensif terus dilakukan demi memastikan bahwa setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan bahwa pemerintah mengharapkan mitra dan pengelola SPPG dapat menunjukkan komitmen moral dan sosial dalam menjalankan program. Ia mengatakan bahwa yayasan yang terlibat harus memahami bahwa MBG bukan hanya tentang memproduksi makanan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kondisi sekolah atau komunitas tempat program itu berjalan. Ia menjelaskan bahwa fasilitas sekolah, terutama yang menjadi lokasi distribusi, harus menjadi perhatian bersama.
Nanik juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menetapkan bahwa pengelola SPPG harus berasal dari yayasan pendidikan, keagamaan, atau sosial yang telah bekerja lama di masyarakat. Keputusan tersebut diambil agar program MBG benar-benar dikelola oleh lembaga yang memiliki orientasi pengabdian, bukan sekadar mencari keuntungan. Ia mengingatkan bahwa sejumlah yayasan baru memang muncul karena adanya percepatan pembangunan SPPG, dan pemerintah menilai perlu pengawasan ekstra agar lembaga-lembaga tersebut tetap beroperasi secara etis dan sesuai arahan Presiden.
BGN akan terus memperketat regulasi agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari program. BGN memastikan bahwa mitra harus menjalankan program dengan cara yang manusiawi, wajar, dan berorientasi pada peningkatan gizi penerima manfaat. Pedoman teknis baru sedang difinalisasi dan akan mewajibkan setiap mitra menyalurkan sebagian pendapatannya untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan mulia MBG tidak berubah menjadi ajang keuntungan yang tidak proporsional.
Sementara itu, pemerintah juga melihat bahwa pengawasan lapangan harus tetap berjalan konsisten. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia, Isyana Bagoes Oka, mengatakan bahwa pemerintah terus mengawal pelaksanaan MBG di berbagai daerah melalui kunjungan langsung. Dalam peninjauan di Kota Palembang, ia mengatakan bahwa mekanisme distribusi MBG sudah berjalan disiplin dan menjangkau penerima manfaat setiap hari, termasuk pada hari Sabtu. Hal ini menjadi bukti bahwa pengelolaan SPPG di daerah dapat menunjukkan komitmen tinggi bila koordinasi antara pemerintah daerah, keluarga penerima, dan SPPG berjalan baik.
Isyana mengatakan bahwa intervensi MBG memiliki peran strategis dalam penurunan stunting, terutama karena program itu menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi. Kualitas makanan harus terus dijaga sejak proses pemilihan bahan baku hingga penyajiannya. Menurutnya, kebersihan dapur, ketepatan gramasi, serta perhatian terhadap penerima manfaat dengan alergi merupakan bagian dari standar mutu yang tidak boleh dinegosiasikan. Sementara itu, Peran keluarga, terutama ayah, juga sangat penting untuk memastikan ibu hamil mendapatkan dukungan penuh dalam pemenuhan gizi.
Dari sisi kebijakan dan regulasi nasional, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pemerintah akan segera menerapkan skema insentif berbasis kualitas layanan untuk mendorong peningkatan mutu SPPG. SPPG akan diaudit oleh lembaga independen untuk menilai kualitas layanannya, mulai dari aspek fasilitas, kebersihan, hingga ketepatan pelaporan. Hasil audit kemudian akan menentukan kategori mutu seperti unggul, baik sekali, atau baik, dan kategori tersebut akan memengaruhi besaran insentif yang diterima.
Menurut Dadan, pendekatan insentif ini dilakukan agar SPPG tidak hanya terpacu untuk memenuhi target distribusi, tetapi juga termotivasi untuk meningkatkan standar kualitas makanan dan tata kelola. Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada bulan depan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas mitra.
Selain itu, Dadan mengatakan bahwa BGN juga memperbaiki mekanisme pencairan dana yang selama ini dinilai rawan penyalahgunaan. Seluruh transaksi kini dilakukan melalui sistem virtual account yang mewajibkan persetujuan dua pihak sebelum dana dicairkan. Mekanisme reimbursment ditiadakan agar tidak ada celah penyimpangan seperti yang terjadi pada kasus tertentu sebelumnya. Langkah digitalisasi ini akan memberikan transparansi penuh dan memperkuat sistem pengawasan di seluruh unit SPPG.
Dari keseluruhan kebijakan dan sinergi tersebut, terlihat bahwa pemerintah berkomitmen kuat memperkuat kerja sama dengan mitra layanan MBG melalui peningkatan koordinasi, penegakan standar mutu, serta pengawasan yang ketat. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi oleh kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan integritas lembaga yang mengelolanya.
Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan BGN, kementerian terkait, pemerintah daerah, dan yayasan pengelola SPPG, distribusi makanan bergizi diharapkan semakin merata dan berkualitas. Pemerintah menegaskan bahwa program MBG dirancang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi prioritas sekaligus amanat moral agar masa depan anak-anak Indonesia dapat dibangun di atas fondasi kesehatan yang kuat.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.