Oleh : Evan Pratama)*
Pemerintah mengumumkan kebijakan pemotongan tarif tol dan diskon tiket pesawat selama periode mudik Lebaran 2025 untuk mendukung kelancaran arus mudik dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi pemudik dengan mengurangi beban biaya perjalanan serta meningkatkan mobilitas ke daerah tujuan. Penyesuaian tarif tol dan insentif penerbangan domestik menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah momentum Lebaran.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya menciptakan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Diskon harga tiket pesawat akan berlaku selama dua pekan sebelum Lebaran, sementara tarif tol akan mengalami penyesuaian di beberapa ruas jalan utama selama periode Idul Fitri dan Nyepi. Pemerintah memastikan koordinasi antarlembaga berjalan optimal untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif.
Sebagai langkah konkret, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur penanggungan enam persen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa insentif ini berlaku untuk pembelian tiket sejak 1 Maret hingga 7 April 2025 dengan periode perjalanan dari 24 Maret hingga 7 April 2025. Langkah ini diharapkan mampu menekan harga tiket pesawat dan meningkatkan aksesibilitas transportasi udara bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menyatakan bahwa kebijakan ini berdampak pada penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 13-14 persen dalam dua minggu menjelang Lebaran. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah merencanakan perjalanan mudik tanpa terbebani biaya yang tinggi.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan bahwa pemerintah juga memberikan potongan tarif tol lebih dari 20 persen. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyediakan program mudik gratis dengan 300 bus dan layanan angkutan laut untuk membantu mobilitas masyarakat. Langkah ini juga selaras dengan upaya mendorong konsumsi domestik dan penguatan sektor pariwisata selama Ramadan dan Idul Fitri.
Pemerintah memahami bahwa tradisi mudik merupakan bagian penting dari budaya masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Namun, tingginya biaya perjalanan kerap menjadi kendala bagi banyak kalangan. Oleh karena itu, kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk memberikan keringanan, tetapi juga untuk memastikan pemerataan akses transportasi bagi semua lapisan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi nasional yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat serta menjaga kesejahteraan ekonomi. Selain insentif transportasi, pemerintah juga meluncurkan berbagai program pariwisata dan stimulus belanja selama Ramadan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat tetapi juga memberikan efek domino positif terhadap sektor lain, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, dan industri jasa.
Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pengamat ekonomi. Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai bahwa langkah ini tidak hanya menguntungkan pemudik, tetapi juga berdampak positif bagi perekonomian daerah tujuan mudik. Dengan berkurangnya biaya perjalanan, masyarakat memiliki lebih banyak dana untuk konsumsi lokal, sehingga meningkatkan perputaran ekonomi di daerah tujuan.
Lebih lanjut, Nailul Huda menyebut bahwa insentif ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih memilih transportasi umum seperti pesawat, kereta api, dan bus dibandingkan kendaraan pribadi. Hal ini berpotensi mengurangi kemacetan di jalur-jalur utama, seperti Pelabuhan Merak yang kerap mengalami kepadatan saat mudik. Dengan insentif yang diberikan, diharapkan terjadi peralihan moda transportasi yang lebih efisien. Ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap harga tiket selama periode mudik guna mencegah lonjakan harga akibat permintaan tinggi. Pemerintah diharapkan terus memantau implementasi kebijakan ini agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara maksimal tanpa adanya spekulasi harga yang merugikan pemudik. Selain itu, ketersediaan tiket transportasi umum juga harus dipastikan agar semua pemudik dapat menikmati kebijakan ini tanpa mengalami kesulitan dalam mendapatkan tiket perjalanan.
Dari sudut pandang industri penerbangan dan transportasi darat, kebijakan ini juga menjadi sinyal positif. Maskapai penerbangan dan operator jalan tol mendapatkan kepastian kebijakan dari pemerintah, yang memungkinkan mereka melakukan perencanaan yang lebih matang. Dengan adanya insentif ini, diharapkan sektor transportasi tetap dapat menjaga kualitas layanan meskipun terjadi peningkatan jumlah penumpang.
Secara keseluruhan, kebijakan penurunan tarif tol dan harga tiket pesawat untuk mudik Lebaran 2025 merupakan langkah konkret yang mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Dengan kombinasi insentif ekonomi, pengawasan harga, serta program transportasi yang terkoordinasi dengan baik, diharapkan perjalanan mudik menjadi lebih lancar, aman, dan terjangkau. Kebijakan ini juga mempertegas komitmen pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Melalui langkah-langkah strategis ini, mudik Lebaran tahun ini diharapkan menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan tetap mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.
)* Penulis merupakan pakar bidang transportasi dan logistik
