Oleh: Stevanus Kaisiepo *)
Sebby Sambom, yang merupakan sebagai Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM), kerap kali muncul dengan pernyataan-pernyataan yang memutarbalikkan fakta dan menebar teror. Ia sering kali menuduh pemerintah Indonesia sebagai penjajah, menyebarkan hoaks tentang tindakan aparat keamanan, dan bahkan membenarkan serangan terhadap warga sipil serta aparat keamanan sebagai bagian dari “perjuangan kemerdekaan.” Namun, realitas di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya: pemerintah Indonesia justru hadir untuk membawa kemajuan bagi Papua, sementara aksi-aksi TPNPB-OPM, termasuk narasi yang disebarkan Sebby Sambom, hanya memperpanjang penderitaan rakyat Papua.
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui berbagai program pembangunan. Sejak diberlakukannya Otonomi Khusus (Otsus) pada 2001, dana triliunan rupiah telah dialirkan ke Papua untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua. Hingga 2023, lebih dari Rp 1.000 triliun telah dikucurkan melalui dana Otsus dan program lainnya. Hasilnya terlihat dari pembangunan jalan Trans Papua yang menghubungkan wilayah terpencil, pembukaan akses pendidikan melalui beasiswa bagi ribuan pelajar Papua, serta peningkatan fasilitas kesehatan di berbagai kabupaten.
Pada Oktober 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah proyek strategis di Papua, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) modern di Jayapura dan pembangunan pasar tradisional yang mendukung perekonomian lokal. Sementara Presiden Prabowo melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang mulai diimplementasikan pada 2025, juga menargetkan anak-anak Papua untuk mendapatkan gizi yang lebih baik demi masa depan yang lebih sehat dan cerdas. Langkah-langkah ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya hadir, tetapi juga berupaya keras membawa kemajuan bagi seluruh lapisan masyarakat Papua.
Di tengah upaya pemerintah tersebut, Sebby Sambom terus menyebarkan hoaks yang meresahkan masyarakat. Salah satu contoh terbaru adalah tuduhannya bahwa program MBG hanyalah kedok untuk kepentingan tertentu dan makanan MBG berisi racun. Pernyataan ini bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga bertujuan untuk mendiskreditkan inisiatif yang sebenarnya menguntungkan anak-anak Papua. Staf Khusus Kementerian Pertahanan RI, Lenis Kogoya, bahkan secara tegas memperingatkan Sebby untuk berhenti menyebarkan kebohongan ini.
Selain itu, Sebby kerap kali membantah keterlibatan TPNPB-OPM dalam serangan terhadap warga sipil, dengan mengklaim bahwa korban adalah “mata-mata” atau “anggota TNI yang menyamar.” Padahal, fakta menunjukkan sebaliknya. Pada Maret 2025, seorang guru di Yahukimo tewas dalam serangan brutal yang diklaim TPNPB sebagai operasi terhadap “agen intelijen.” Namun, investigasi aparat keamanan dan kesaksian warga setempat membuktikan bahwa korban adalah pendidik biasa yang sedang mengabdi untuk mencerdaskan anak-anak Papua. Hoaks semacam ini tidak hanya menutupi kekejaman TPNPB, tetapi juga menghambat upaya damai di wilayah tersebut.
Jika Sebby Sambom mengklaim bahwa TPNPB memperjuangkan “kemerdekaan” Papua, realitasnya justru menunjukkan bahwa kelompok ini menjadi ancaman terbesar bagi keselamatan warga Papua itu sendiri. Serangan terhadap aparat keamanan, seperti yang terjadi di Intan Jaya pada Februari 2025, sering kali diikuti dengan aksi teror terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Data dari Amnesty International mencatat bahwa sejak 2018, ratusan warga sipil, baik pendatang maupun asli Papua, menjadi korban kekerasan akibat konflik bersenjata yang melibatkan TPNPB.
Pada Mei 2023, empat pekerja proyek BTS Telkomsel disandera oleh TPNPB di Pegunungan Bintang, dengan dalih bahwa mereka adalah “pendatang yang harus meninggalkan wilayah konflik.” Tindakan ini tidak hanya mengganggu pembangunan infrastruktur komunikasi yang vital bagi masyarakat Papua, tetapi juga menunjukkan sikap intoleran TPNPB terhadap siapa pun yang tidak sejalan dengan ideologi mereka. Sebby Sambom bahkan secara terbuka mengancam akan membakar sekolah-sekolah di Papua, sebuah pernyataan yang jelas-jelas bertentangan dengan kepentingan rakyat Papua yang menginginkan kedamaian dan kemajuan.
Narasi perjuangan yang digaungkan Sebby Sambom mungkin terdengar heroik bagi sebagian kecil pendukungnya, tetapi bagi mayoritas rakyat Papua, hal ini hanya membawa penderitaan. Warga sipil, termasuk anak-anak, mama-mama, dan para pekerja, menjadi pihak yang paling terdampak oleh konflik ini. Ketika TPNPB menyerang aparat keamanan atau infrastruktur publik, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat: sekolah dibakar, akses kesehatan terhambat, dan perekonomian lumpuh.
Pemerintah Indonesia, melalui pendekatan pembangunan dan keamanan, berupaya melindungi warga dari ancaman ini. Kehadiran TNI dan Polri di Papua bukan untuk “menjajah,” melainkan untuk menjaga stabilitas agar pembangunan dapat berjalan dan masyarakat dapat hidup dengan tenang. Tuduhan Sebby bahwa aparat keamanan bertindak brutal sering kali tidak disertai bukti konkret, sementara aksi-aksi kekerasan TPNPB justru terdokumentasi dengan jelas.
Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia, dan sejak dulu pemerintah berupaya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk generasi muda Papua dan membangun kedamaian bagi seluruh warga Papua. Namun, perdamaian tidak akan tercapai selama TPNPB-OPM terus menyebarkan hoaks, menebar teror, dan menolak kerja sama. Rakyat Papua berhak hidup dalam damai, mendapatkan pendidikan yang layak, dan menikmati hasil pembangunan tanpa ancaman kekerasan.
*) Mahasiswa asal Papua Barat