Oleh: Dhita Karuniawati )*
Pemerintah Prabowo-Gibran memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk memperbaiki sektor ekonomi nasional dalam Program Asta Cita, termasuk bagi para pengusaha UMKM. Dalam hal ini Asta Cita ketiga yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan juga Asta Cita keenam khususnya dalam hal mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mengacu pada mendukung program tersebut, pemerintah membantu para pengusaha UMKM dengan memberikan pinjaman dana untuk modal usaha. Komitmen pemerintah ini didukung oleh berbagai pihak khususnya di bidang perbankan.
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyalurkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2024 sebesar Rp 184,98 triliun. Ini menjadikan BRI sebagai perbankan dengan penyaluran KUR terbesar dibanding perbankan nasional lainnya. Tahun 2025, BRI kembali menyalurkan KUR. Upaya BRI tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja.
Penyaluran KUR BRI menjangkau lebih dari 4 juta debitur atau pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan penyaluran KUR BRI tersebut juga diikuti dengan kualitas kreditnya yang terjaga.
Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan bahwa strategi pengelolaan KUR yang diterapkan BRI berhasil menjaga tingkat Non-Performing Loan (NPL) tetap sehat, yaitu di level 2%. Hal ini menunjukkan pengelolaan risiko yang baik dalam penyaluran kredit kepada segmen UMKM.
Menurut Sunarso, tingkat NPL sebesar 3% pada kredit di segmen UMKM masih dianggap ideal, mengingat karakteristik segmen tersebut berbeda dengan kredit korporasi. Pada tahap awal (front-end), fokusnya adalah menjangkau sebanyak mungkin nasabah baru tanpa proses seleksi yang terlalu ketat.
Selanjutnya, pada tahap mid-end dilakukan maintenance. Apabila terjadi kredit macet, tahap back-end berperan untuk mengelola risiko, mencakup penagihan yang diwujudkan dalam recovery rate untuk menjaga kualitas kredit. Strategi ini memungkinkan BRI untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM dengan tetap menjaga kesehatan portofolio kredit.
Untuk tahun 2025, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR maksimal sampai dengan Rp 300 triliun dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/ subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025.
BRI adalah salah satu bank pemerintah yang menyalurkan banyak KUR. BRI memiliki berbagai jenis KUR pada tahun 2025 ini, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR TKI. Penyaluran KUR tertuju kepada nasabah yang selama ini belum pernah mendapatkan pinjaman dari bank.
Ketiga KUR tersebut sama-sama menetapkan bunga sebesar 6% per tahun. Namun setiap KUR memiliki batas plafon pinjaman yang berbeda-beda. Pada KUR Mikro, setiap debitur bisa mengajukan pinjaman maksimal Rp 50 juta. Sedangkan KUR Kecil bisa mendapat pinjaman mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta. Khusus KUR TKI, BRI akan memberikan biaya untuk keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara penempatan dengan plafon Rp 25 juta. Wilayah penempatan TKI antara lain Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) menghadirkan program pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp1,2 miliar dari APBD 2025 untuk memastikan keberlanjutannya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Kepri, Rionaldo mengatakan bahwa anggaran tersebut dapat bertambah jika penyerapan pinjaman modal tanpa bunga oleh UMKM terus meningkat. Jika diperlukan, anggaran tambahan akan disesuaikan melalui APBD Perubahan 2025.
Program ini menawarkan pinjaman modal usaha hingga Rp40 juta per pelaku UMKM tanpa dikenakan bunga. Bank Riau Kepri Syariah bertugas menyalurkan dana pinjaman, sementara bunganya ditanggung oleh Pemprov Kepri. Skema ini telah berjalan sejak 2021 dan telah membantu 1.400 pelaku UMKM dengan total penyaluran dana mencapai Rp30 miliar.
Pemprov Kepri menargetkan tambahan 200 pelaku UMKM yang akan memanfaatkan program ini pada tahun 2025. Evaluasi program menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, dengan hanya 0,1% kasus pembayaran macet. Faktor penyebabnya antara lain peminjam yang meninggal dunia atau fluktuasi bisnis, namun cicilan tetap dilunasi hingga selesai. Calon peminjam harus melalui proses verifikasi dan validasi ketat oleh BRKS untuk memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan usaha.
Dinas Koperasi dan UKM bersama BRKS juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku UMKM. Fokusnya adalah meningkatkan volume usaha, pemasaran, digitalisasi, serta partisipasi dalam pameran dan bazar.
Rionaldo menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memastikan program ini dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan UMKM di Kepri. Program pinjaman modal tanpa bunga ini menjadi solusi tepat bagi pelaku UMKM di Kepri untuk mengembangkan usaha mereka.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mencanangkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp300 triliun pada 2025, naik dari Rp280 trilliun pada 2024.
Ini merupakan salah satu bukti pemerintah sangat peduli terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemodalan akan menjadi salah satu pilar dalam membantu pengembangan usaha milik masyarakat kecil untuk dapat bertumbuh, naik kelas, hingga berdampak ekonomi yakni mendukung target pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.
Bambang mengatakan bahwa pihaknya berharap KUR ini bisa lebih tepat sasaran dengan menjadikan Kementerian UMKM sebagai leading sector penyaluran KUR di masyarakat UMKM, sehingga menentukan usaha mana yang bisa menerima kredit, bukan perbankan menjadi penentunya. Namun, perlu ada koordinasi antara Kementerian UMKM, perbankan dan lembaga lain yang berkepentingan dalam penyaluran dananya.
Program penyaluran KUR perlu terus dikawal agar dapat berjalam optimal dan tepat sasaran. Kesuksesan program ini akan memberikan manfaat signifikan bagi kemajuan sektor UMKM dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di tingkat pusat hingga daerah bekerja sama dengan berbagai kalangan agar mendukung penyaluran KUR secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia