Oleh: Rizky Aditya )*
Pilkada Serentak 2024 adalah momentum penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, dan kesuksesan penyelenggaraannya tidak bisa dipisahkan dari peran serta pemerintah daerah (pemda). Dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pilkada, pemda memiliki tanggung jawab besar yang tidak bisa diremehkan.
Kolaborasi antara pemda, aparat keamanan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama untuk memastikan Pilkada berjalan dengan lancar dan aman. Selain menyediakan fasilitas dan sumber daya, pemda juga berperan dalam menjalin komunikasi efektif dengan masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan meredam potensi konflik yang mungkin muncul.
Dengan keterlibatan aktif pemda, proses demokrasi ini bisa terlaksana dengan baik, mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil. Tantangan yang ada tentu tidak sedikit, namun dengan sinergi yang solid dan komitmen yang tinggi, pemda bisa menjadi garda terdepan dalam mengamankan jalannya Pilkada 2024, menjadikannya contoh yang baik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Kapolda Jambi Inspektur Jendral Polisi Rusdi Hartono menegaskan pentingnya kerja sama antara personel kepolisian dengan jajaran pemda dan pemangku kepentingan dalam mengamankan Pilkada Serentak 2024. Dalam setiap kunjungan kerjanya, Rusdi selalu menekankan bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, kita harus mampu menjalin hubungan baik dan bekerja sama dengan pihak luar, baik di pemerintahan maupun masyarakat.
Saat kunjungan ke Polres Sarolangun, Rusdi tidak hanya sekedar mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana pengamanan, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama Pilkada. Setelah mengunjungi Kabupaten Batanghari, Tebo, Bungo, dan Merangin, beliau melanjutkan pengecekan ke Kerinci dan Sarolangun.
Di Kabupaten Kerinci, Rusdi menyampaikan bahwa tujuannya adalah untuk memastikan sumber daya organisasi, baik di tingkat Polres maupun Polda, siap digunakan demi mendukung suksesnya Pilkada 2024. Meski sadar bahwa keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun anggaran selalu ada, Rusdi menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama untuk mengelola keterbatasan ini dengan baik.
Rusdi juga menyoroti pentingnya optimalisasi sumber daya dari dalam dengan dukungan sumber daya luar. Hal ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa segala potensi yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal demi keamanan dan kelancaran Pilkada.
Setelah di Kerinci, pengecekan dilanjutkan ke Kabupaten Sarolangun. Di sini, Kapolda memeriksa berbagai peralatan pengamanan dan kesiapan ratusan personel dari berbagai satuan. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya juga menjelaskan kesiapan personelnya dalam pengamanan Pilkada 2024.
Secara umum, Polres Sarolangun siap melaksanakan pengamanan Pilkada dengan bersinergi dengan TNI, pemda, dan pemangku kebijakan lainnya. Hal ini untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman, damai, dan sesuai amanat undang-undang.
Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Potensi kerawanan di berbagai tahap Pilkada, mulai dari pendaftaran, penetapan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga rekapitulasi suara dan pelantikan, juga menjadi perhatian utama.
Kapolres Sarolangun menjelaskan secara rinci potensi kerawanan yang ada dan langkah-langkah antisipatif yang telah disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan.
Semantara itu Kapolda Sulbar Irjen Pol Adang Ginanjar meminta jajarannya untuk tetap netral dan menjaga sinergitas antara TNI dan Polri dalam mengawal Pilkada Serentak 2024. Kapolda menegaskan bahwa netralitas dan sinergitas merupakan kunci untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.
Dengan netralitas dan sinergitas yang terjaga, diharapkan Pilkada 2024 dapat terselenggara dengan aman, lancar, tertib, jujur, adil, dan demokratis (Jurdil). Kapolda juga mengingatkan seluruh personel untuk menjadi teladan yang baik di tengah masyarakat, menghindari pelanggaran yang dapat mencoreng citra kepolisian, dan bekerja secara profesional.
Komitmen Kapolda Sulbar terlihat dari tegasnya beliau dalam menyampaikan bahwa tidak ada toleransi bagi personel yang terlibat judi atau narkoba. Mereka yang terlibat akan dikenakan tindakan tegas hingga pemberhentian tidak hormat (PTDH). Ketegasan ini menunjukkan komitmen Polda Sulbar untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan demokratis.
Jelang Pilkada Serentak 2024, peran pemerintah daerah (pemda) sebagai pengawal demokrasi yang tangguh tidak bisa diabaikan. Dari awal hingga akhir proses, pemda berperan sebagai ujung tombak dalam memastikan stabilitas dan keamanan.
Keberhasilan Pilkada bukan hanya diukur dari seberapa lancar pemungutan suara berlangsung, tetapi juga dari bagaimana pemda mampu merangkul masyarakat, mengatasi potensi konflik, dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan.
Tantangan yang dihadapi mungkin berat, namun pemda, dengan segala keterbatasan yang ada, telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam menjaga amanah demokrasi. Kolaborasi erat dengan aparat keamanan, TNI, Polri, serta masyarakat, memperlihatkan bahwa kesuksesan Pilkada adalah hasil dari kerja sama yang solid.
Mari kita jaga dan kawal Pilkada 2024 dengan sebaik-baiknya, demi masa depan yang lebih baik dan demokrasi yang lebih matang. Keberhasilan Pilkada Serentak 2024 adalah cerminan dari komitmen kita semua dalam menjaga demokrasi dan stabilitas negara.
)* Pengamat Politik Lembaga Gala Indomedia
