Oleh: Juana Syahril)*
Pemulihan pascabencana banjir di Aceh tidak hanya menjadi agenda kemanusiaan, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kohesi sosial masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari pemulihan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, hingga pemulihan aktivitas ekonomi warga terdampak. Di tengah upaya tersebut, masyarakat Aceh menunjukkan kedewasaan sikap dengan menempatkan kepentingan kemanusiaan dan persatuan di atas kepentingan lain.
Namun demikian, proses pemulihan yang sedang berjalan sempat diwarnai kemunculan simbol-simbol konflik lama yang berpotensi mengganggu stabilitas dan harmoni sosial. Munculnya kembali simbol separatis di ruang publik pascabencanadinilai tidak sejalan dengan semangat kebersamaan yang tengah dibangun. Dalam situasi darurat kemanusiaan, perhatian seluruh elemen bangsa seharusnya terfokus pada keselamatan warga dan percepatan pemulihan, bukan pada isu-isu yang dapat memecah persatuan.
Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari mengatakanbahwa pemulihan banjir Aceh seharusnya menjadi momentum konsolidasi nasional. Menurutnya, saat masyarakat masih berjuang menghadapi dampak bencana, ruang publik perlu dijaga agar tetap kondusif dan bebas dari simbol-simbol yang dapat memicu kegaduhan. Ia memandang bahwa kebangkitan simbol separatis di tengah penderitaan rakyat tidak mencerminkan empati dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan.
Lebih lanjut, Noor Azhari menilai bahwa bencana alam seharusnya menyatukan, bukan memecah. Ketika warga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan masih berada di pengungsian, prioritas utama adalah kerja-kerja kemanusiaan yang nyata. Aksi simbolik yang mengarah pada politik identitas justru berpotensi mengalihkan perhatian aparat, relawan, dan pemerintah dari tugas utama mereka, yakni menyelamatkan nyawa serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.
Menurutnya, masyarakat Aceh telah menunjukkan sikap dewasa dengan menolak narasi yang berpotensi memecah belah. Penolakan terhadap kebangkitan simbol separatis menjadi bukti bahwa masyarakat lebih mengutamakan stabilitas dan persatuan demi keberhasilan pemulihan. Ia juga menekankan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang rekonsiliasi dan perdamaian, sehingga menjaga suasana kondusif merupakan tanggung jawab bersama.
Dalam kerangka menjaga stabilitas tersebut, Noor Azhari mendorong aparat keamanan untuk bertindak secara proporsional dan persuasif, namun tetap tegas. Penanganan yang mengedepankan pendekatan humanis dinilai penting agar tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat, sekaligus memastikan bahwa ruang kemanusiaan tidak disalahgunakan. Ketegasan yang berimbang diyakini dapat menjaga ketertiban umum dan mendukung kelancaran proses pemulihan.
Ia juga menekankan bahwa solidaritas sosial harus menjadi nilai utama dalam fase pascabencana. Gotong royong, kepedulian antarwarga, serta kolaborasi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat sipil merupakan fondasi penting dalam membangun kembali Aceh. Dengan menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas tertinggi, pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan rasa kebangsaan.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Sekretaris Jenderal Forum LSM Aceh,Wiratmadinata mengatakan masyarakat untuk tetap waspada terhadap segala bentuk provokasi. Ia menilai bahwa situasi pascabencana merupakan kondisi yang rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mendorong agenda tertentu. Oleh karena itu, fokus masyarakat dan pemerintah harus tetap tertuju pada pemulihan dan kesejahteraan korban bencana.
Wiratmadinata menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam politik praktis yang tidak jelas arah dan tujuannya justru berpotensi memperburuk keadaan. Menurutnya, pihak yang diuntungkan dari situasi tersebut bukanlah korban bencana, melainkan para provokator yang bermain di balik layar. Kesadaran kolektif untuk menolak provokasi menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas Aceh.
Ia juga menilai bahwa pemulihan banjir Aceh dapat menjadi contoh bagaimana bencana justru memperkuat persatuan. Ketika seluruh elemen masyarakat bersatu, mengesampingkan perbedaan, dan bekerja bersama untuk kepentingan kemanusiaan, proses pemulihan akan berjalan lebih cepat dan efektif. Sikap ini mencerminkan kematangan sosial dan komitmen terhadap perdamaian yang telah lama terbangun.
Dengan demikian, pemulihan banjir Aceh tidak hanya soal membangun kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat persatuan dan ketahanan sosial. Penolakan masyarakat terhadap kebangkitan simbol separatis menjadi sinyal kuat bahwa Aceh memilih jalan damai, solidaritas, dan kebersamaan. Momentum ini diharapkan dapat terus dijaga agar Aceh bangkit lebih kuat, bersatu, dan sejahtera..
Pemulihan pascabencana juga membuka ruang refleksi bersama bahwa persatuan merupakan modal utama dalam menghadapi krisis. Banjir yang melanda Aceh telah menunjukkan bahwa solidaritas lintas kelompok, latar belakang, dan kepentingan menjadi kekuatan nyata di lapangan. Kehadiran relawan, aparat, organisasi masyarakat, dan pemerintah yang bekerja bersama menjadi gambaran bahwa kebersamaan lebih bermakna daripada simbol atau narasi yang berpotensi memecah belah. Dalam situasi seperti ini, persatuan bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendesak demi keselamatan dan masa depan masyarakat Aceh.
Momentum pemulihan ini juga diharapkan menjadi titik penguatan komitmen kolektif untuk menjaga Aceh tetap damai dan stabil. Penolakan masyarakat terhadap kebangkitan simbol separatis menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan dan kesejahteraan hanya dapat dicapai dalam suasana aman dan harmonis. Dengan menjaga fokus pada kemanusiaan, memperkuat kepercayaan antarwarga, serta mendukung langkah pemerintah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, Aceh memiliki peluang besar untuk bangkit lebih tangguh. Persatuan yang terawat di tengah bencana menjadi fondasi kuat bagi Aceh untuk melangkah maju dan menatap masa depan yang lebih baik.
)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta