Minews.id, Kota Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan tertinggi se Indonesia dalam rasio penduduk miskin. Pada Maret 2025 kemiskinan NTT mencapai 18,60%, sekitar dua kali lipat rata-rata nasional 8,47% (Maret 2025). Angka tersebut masih sangat tinggi meski ada tren penurunan sejak 2020. Kemiskinan yang terjadi di NTT sering menimbulkan masalah sosial yang dimana orang yang miskin memiliki hubungan sosial yang lebih buruk daripada yang tidak miskin yang menyebabkan orang miskin sering mendapatkan perlakuan yang berbeda secara sosial. Dampak nyata yang bisa kita lihat adalah kekerasan pada suatu rumah tangga akibat tuntutan yang harus dipenuhi namun terdapat keterbatasan ekonomi (Gelles, 2015).
Kemiskinan yang dialami oleh Provinsi NTT dikarenakan Tingkat pengangguran yang tinggi.Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik yang disajikan dalam publikasi seperti Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 berada pada kisaran 3,1% hingga 3,4%. Dalam laporan BPS, pengangguran pada usia 15–24 tahun cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata umum, bahkan bisa mencapai dua hingga tiga kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia muda merupakan segmen paling rentan dalam struktur ketenagakerjaan di NTT.
Berdasarkan tren tersebut, tingkat pengangguran anak muda di NTT pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 7% hingga 8,5%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan pengangguran tidak semata-mata disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia itu sendiri.
Mengapa saya katakan demikian? Kita bisa melihat kebiasaan anak muda atau yang sering disebut generasi Z yang dimana memiliki kecenderungan kuat untuk menginginkan hasil tanpa mau melewati proses belajar yang fundamental seperti:
Pertama, anak muda menganggap belajar keterampilan baru atau merintis usaha dari bawah sebagai hal yang “kuno” atau terlalu lama.
Kedua, adanya dorongan untuk terlihat sukses/keren di media sosial (validasi eksternal) yang tidak sebanding dengan produktivitas nyata atau saldo tabungan.
Ketiga, keinginan untuk santai dan menikmati hidup (hedonisme skala kecil) mengalahkan ambisi untuk keluar dari zona nyaman.
Keempat, waktu lebih banyak dihabiskan untuk hal-hal non-produktif, seperti nongkrong tanpa tujuan, bermain game berlebihan, atau aktivitas yang tidak menambah nilai ekonomi maupun intelektual.Enggan berpikir maju atau mencari inovasi.
Kelima, pola pikir cenderung terjebak pada nasib atau menunggu bantuan pemerintah ketimbang menciptakan peluang secara mandiri.
Dampak dari hal ini membuat hilangnya kemandirian anak muda karena tidak mau berproses dan belajar, mereka menjadi tergantung pada orang tua atau skema bantuan sosial. Di era global, anak muda yang hanya mencari hal instan akan kalah bersaing dengan tenaga kerja luar yang masuk ke NTT (terutama di sektor pariwisata seperti Labuan Bajo).
Untuk memutus rantai ini, solusinya bukan sekadar uang, melainkan perubahan karakter dengan cara mengembalikan etos kerja keras dan kesadaran bahwa keberhasilan memerlukan ketekunan (grit),memaksa diri untuk belajar keterampilan teknis (skill) yang relevan, bukan hanya sekadar lulus sekolah secara formal tanpa kompeten,mengalihkan waktu dari kegiatan “tidak penting” ke arah pengembangan diri dan kerja nyata yang berdampak pada ekonomi keluarga.
Kemiskinan di NTT bukan hanya soal kurangnya bantuan atau sulitnya lahan, melainkan juga soal krisis kemauan. Selama anak muda NTT masih memuja hal instan, enggan belajar, dan menghabiskan waktu untuk hal tidak berguna, maka kemiskinan akan tetap menjadi wajah permanen wilayah ini. Perlu adanya tamparan keras bagi kesadaran generasi muda untuk mulai “berpikir maju” dan “bekerja nyata”.
Penulis: Tabita Silaban, Mahasiswa
Program Studi Ilmu Politk,Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Nusa Cendana