MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah telah mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari Istana Negara, Jakarta, Sabtu 3 September 2022 siang.
Kebijakan tersebut didahului penjelasan pengalihan anggaran subsidi BBM kepada masyarakat tak mampu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
“Hari ini, 3 September tahun 2022, pukul 13.30 WIB, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Menteri ESDM menambahkan, harga baru BBM bersubsidi itu langsung berlaku di tingkat pengecer. Satu jam kemudian atau pukul 14.30 WIB. Harga pertalite yang sebelumnya Rp7.650 per liter sesuaikan menjadi Rp10.000 per liter. Dan harga solar bersubsidi yang sebelumnya Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Selain itu, harga pertamax (nonsubsidi) juga mengalami penyesuaian, dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.
Presiden Jokowi menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut. Pengalihan subsidi BBM tersebut bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
“Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujar Kepala Negara.
Memang sebuah pilihan yang sulit. Ketika harga minyak dunia melonjak, pemerintah selalu berupaya untuk menekan harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 pun telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
“Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” ujarnya.
Namun demikian, Presiden Jokowi tetap memberikan perhatian kepada masyarakat kurang mampu agar mereka tetap terjaga daya belinya dengan memberikan tambahan bantuan sosial. Kebijakan ini sekaligus menjaga agar tingkat inflasi dalam tahun ini tetap terkendali.
Dengan pengalihan subsidi BBM ini, pemerintah menambahkan bantalan sosial bagi masyarakat. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dengan total sebesar Rp12,4 triliun.
BLT kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu. Sebesar Rp150 ribu per bulan. Pencairan bantuan mulai September selama empat bulan.
Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini untuk 16 juta pekerja. Pekerja yang berhak menerima BSU itu yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Bantuannya sebesar Rp 600 ribu.
Di samping itu, Presiden Jokowi juga telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen Dana Transfer Umum (DTU). Sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.
Skema Penyaluran
Pemberian BLT dari pengalihan subsidi BBM tersebut merupakan tambahan yang dalam bantuan rutin Kemensos kepada 20,65 juta keluarga tak mampu.
Menyangkut skema penyalurannya, Menteri Risma menjelaskan, pihaknya mengandeng PT Pos Indonesia. Dengan jangkauan PT Pos yang amat luas hingga ke kelurahan, penyaluran bansos bisa mencapai daerah-daerah terpencil.
Mensos menjamin, penyaluran bansos oleh Kemensos lebih tepat sasaran. Sebab, pihaknya setiap bulan melakukan pemutakhiran data. “Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) semakin kredibel dan akuntabel. Apabila ada masyarakat yang tidak menerima karena birokrat misalnya. Bisa masuk di aplikasi cek bansos,” ujar Mensos.
Saat ini anggaran BLT BBM sudah ada di kantor PT Pos. Sampai Selasa 6 September 2022 dana di PT Pos sebesar Rp1.793.135.400.000.
Hingga kini pembayaran BLT BBM sudah berlangsung di 445 kabupaten/kota. Keesokan harinya pencairan BLT BBM berlanjut di 514 kabupaten/kota.
Pada forum yang sama, Kementerian Ketenagakerjaan menerangkan pihaknya mendapat porsi untuk menyalurkan BSU bagi kelompok pekerja dan buruh. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, BSU dari pemerintah tersebut untuk menopang daya beli pekerja atau buruh di tengah kenaikan harga-harga barang.
Penyaluran BSU akan selesai secepatnya paling lambat akhir tahun anggaran 2022. Sehingga pekerja atau buruh dapat mencairkan dan dapat membelanjakan uangnya. Menteri Ida menambahkan, Kemenaker baru saja melaksanakan serah terima data calon penerima bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Serta penyerahan data pertama atau tahap awal sebanyak 5.990.915 orang.
Program BSU itu tak hanya untuk pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Menurut Menaker, program ini bagi pekerja yang memiliki gaji setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
“Contohnya, pekerja di DKI yang UMP-nya sekitar Rp4,7 juta. Maka, meski gajinya di atas Rp3,5 juta, pekerja tersebut berhak mendapatkan BSU,” jelas Menaker Ida Fauziyah.
Kebijakan berbagai bansos tersebut setidaknya mampu menopang daya beli masyarakat tak mampu agar tidak semakin terpuruk. Apalagi negeri ini masih dalam tahap pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
