Oleh : Fadlan Ardiansyah )*
Persaingan global saat ini semakin ditentukan oleh penguasaan data, kecerdasan buatan, sertainfrastruktur digital yang menopang seluruh aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam kontekstersebut, kedaulatan digital menjadi isu strategis yang tidak lagi dapat dipisahkan dari agenda besar pembangunan nasional. Indonesia menghadapi momentum penting untuk memastikanbahwa transformasi digital tidak hanya menjadi proses adopsi teknologi, tetapi juga penguatan kemandirian bangsa di ruang siber.
Pemerintah dinilai telah menempatkan digitalisasi sebagai salah satu pilar utamapembangunan jangka panjang, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik berbasisteknologi. Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan bahwa digitalisasi harusdipahami sebagai bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan bangsa, bukan sekadarmodernisasi layanan publik. Ia menilai kemampuan negara dalam mengelola data dan teknologi akan menentukan posisi Indonesia dalam tatanan global baru.
Dalam pandangan tersebut, transformasi digital tidak lagi dapat dipersempit pada peningkatan akses internet atau penggunaan aplikasi semata. Lebih jauh, hal ini menyangkutkemampuan negara mengendalikan ekosistem data, algoritma, dan sistem komputasi yang menjadi tulang punggung ekonomi digital. Azis Subekti juga menilai bahwa Indonesia memiliki modal besar berupa populasi digital yang masif dan potensi ekonomi yang terusberkembang, sehingga perlu dikelola dalam kerangka kedaulatan digital yang kuat.
Perubahan lanskap global dari ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis data menuntut strategi nasional yang lebih komprehensif. Penguasaan infrastruktur digital sepertikabel bawah laut, pusat data, serta jaringan satelit menjadi faktor penentu daya saing. Dalamkonteks ini, penguatan fondasi digital nasional menjadi bagian dari agenda strategispemerintah untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapijuga aktor utama dalam ekosistem digital global.
Pendekatan kedaulatan digital juga menekankan pentingnya tiga fondasi utama yang salingterhubung. Fondasi pertama adalah penguatan infrastruktur digital nasional, termasukkeamanan jaringan dan diversifikasi konektivitas internasional. Fondasi kedua mencakuppengembangan ekonomi digital berbasis inovasi, seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, serta keamanan siber. Fondasi ketiga adalah penguatan kapasitas masyarakat melalui literasidigital dan ketahanan informasi.
Dalam implementasinya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. Festival Aman Digital 2026 yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara menunjukkan bahwa pendekatankolaboratif semakin diperkuat dalam menjaga ketahanan siber nasional. Direktur OperasiKeamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Satryo Suryantoro menegaskan bahwa literasikeamanan siber merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, mulai daripemerintah hingga masyarakat luas.
Pemerintah daerah juga mengambil peran penting dalam memperkuat ekosistem digital yang aman dan inklusif. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi menilai bahwa ancaman siber saat ini tidak hanya menyasar sistemteknologi, tetapi juga psikologi masyarakat melalui rekayasa sosial dan disinformasi. Hal inimemperkuat urgensi perlindungan ruang digital yang lebih adaptif terhadap perkembanganteknologi.
Dari sisi sektor keuangan, Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK Daniel Apriandi menyoroti bahwa rendahnya literasi digital masih menjadi celah utama dalamkejahatan siber. Ia menilai bahwa kelompok usia produktif menjadi target utama penipuandigital yang semakin canggih dengan dukungan kecerdasan buatan, termasuk teknologi deep fake yang mampu mereplikasi identitas manusia secara meyakinkan.
Sementara itu, dari industri teknologi, Anggota Departemen Advokasi Strategis ABI yang juga Public Policy & Government Relations Manager PINTU Deny Giovanno menekankanpentingnya edukasi publik mengenai teknologi blockchain dan aset digital. Ia menilai bahwapeningkatan literasi merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen di era digital, terutama untuk menghadapi berbagai modus penipuan yang terus berkembang seiringkemajuan teknologi.
Di sektor media, perkembangan kecerdasan buatan juga membawa perubahan signifikandalam proses produksi informasi. Praktisi media Anggi Oktarinda menilai bahwa AI telahdigunakan dalam berbagai tahapan jurnalistik, mulai dari riset hingga distribusi konten. Namun ia juga menekankan bahwa pemanfaatan teknologi harus tetap berada dalam koridoretika jurnalistik agar tidak mengurangi kualitas dan integritas informasi publik.
Keseluruhan dinamika tersebut menunjukkan bahwa kedaulatan digital Indonesia tidak hanyabertumpu pada aspek teknologi, tetapi juga pada sinergi kebijakan, regulasi, serta kesiapanmasyarakat. Pemerintah dinilai telah berada pada jalur yang tepat dalam membangunekosistem digital yang aman, inklusif, dan berdaulat di tengah arus besar transformasi global berbasis kecerdasan buatan.
Dengan penguatan infrastruktur, peningkatan literasi, serta kolaborasi lintas sektor yang semakin solid, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan digital yang mandiri. Dalam era kecerdasan buatan, kedaulatan digital bukan hanya pilihan strategis, tetapi kebutuhan fundamental untuk memastikan masa depan bangsa yang berdaya saing dan berdaulat di ruang digital global.
)* Penulis merupakan Pemerhati Ekosistem Digital dan Kecerdasan Buatan