Mengapresiasi Strategi Pemberantasan Judi Online Dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Juga

Oleh : Agung Priyatna )*

Judi online telah menjadi momok serius bagi Indonesia. Maraknya praktik perjudian digital ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pemberantasan yang ada belum cukup efektif. Situasi ini mendorong perlunya pembentukan lembaga khusus untuk memberantas judi online secara lebih sistematis dan terstruktur. Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan ini harus menjadi prioritas guna melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian daring yang semakin merajalela.

Meskipun Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online telah dibentuk sejak 2024, praktik perjudian daring tetap masih menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Brigadir Jenderal HimawanBayu Aji mengungkapkan bahwa para pelaku terus beradaptasi dengan membuat Uniform Resource Locator (URL) baru setiap kali situs mereka diblokir. Dengan domain yang sama namun URL berbeda, situs-situs judi terus bermunculan tanpa henti.

Selain itu, keberadaan server di luar negeri menjadi tantangan tambahan bagi aparat penegak hukum. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa jumlah pemain judi daring di Indonesia telah mencapai 4 juta orang. 

Perputaran uang dalam praktik ilegal ini bahkan menyentuh angka Rp 237 triliun pada tahun 2023. Kasus terbaru seperti judi online melalui situs H5GF777 yang menyebabkan penyitaan aset senilai Rp 47 miliar semakin menegaskan bahwa kejahatan ini tidak bisa dibiarkan.

Lebih lanjut, kasus pencucian uang dari keuntungan judi online yang menyeret nama pengusaha Semarang, Firman Hertanto, menjadi bukti bahwa jaringan bisnis haram ini sudah merasuk ke berbagai lini ekonomi. Penyitaan Hotel Aruss Semarang oleh kepolisian menegaskan bahwa judi online bukan sekadar kejahatan dunia maya, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional.

Melihat eskalasi kasus yang semakin tidak terkendali, pembentukan lembaga khusus untuk memberantas judi online merupakan langkah yang tidak bisa ditunda. Usulan pembentukan lembaga ini sebelumnya telah muncul di DPR, terutama dari Fraksi Nasdem melalui anggota Komisi I, Amelia Anggraini. 

Lembaga tersebut diharapkan mampu bekerja secara lebih fokus dalam menangani perjudian daring, termasuk mengawasi perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber.

Selain itu, Markas Besar TNI juga telah mengambil langkah strategis dengan membentuk Satgas Pencegahan, Pemantauan, dan Penindakan Pelanggaran Prajurit. Wakil Inspektur Jenderal (Irjen) TNI, Mayjen TNI Alvis Anwar, menegaskan bahwa sub-satgas khusus telah dibentuk untuk menangani judi online di lingkungan militer. Dengan memanfaatkan sumber daya dari tiga matra TNI, satgas ini berupaya menindak tegas prajurit yang terlibat dalam praktik perjudian daring.

Pembentukan lembaga khusus di luar struktur TNI dan Polri menjadi kebutuhan mendesak. Fokus utama lembaga ini harus mencakup pengawasan ketat terhadap transaksi mencurigakan, pemantauan server di luar negeri, serta penyitaan aset pelaku yang selama ini menjadi titik lemah dalam pemberantasan judi online. Keberadaan lembaga ini juga akan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan lebih efektif, terutama antara kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta otoritas keuangan.

Komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menangani judi online perlu diapresiasi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis), Ilham Nurhidayatullah, menyoroti keseriusan pemerintah dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. 

Upaya pemberantasan judi online masuk dalam daftar prioritas yang telah diimplementasikan bersama program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, serta swasembada pangan.

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan tren positif. Survei Litbang Kompas mencatat bahwa 80,9 persen masyarakat merasa puas dengan langkah-langkah yang telah diambil dalam 100 hari pertama. Kepercayaan ini harus dijaga dengan memastikan bahwa kebijakan pemberantasan judi online semakin diperkuat melalui pembentukan lembaga khusus yang mampu bekerja secara optimal.

Dalam skala global, ancaman judi online tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga sosial. Presiden Prabowo Subianto telah menyoroti potensi kebocoran negara akibat judi online yang mencapai Rp 981 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa tanpa tindakan konkret, judi daring akan terus menjadi ancaman besar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Judi online telah berkembang menjadi kejahatan lintas batas yang membutuhkan pendekatan khusus dalam pemberantasannya. Pembentukan lembaga khusus dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya langkah strategis, tetapi juga kebutuhan mendesak untuk memastikan praktik ilegal ini tidak semakin meluas. 

Dengan koordinasi yang lebih baik antara lembaga negara, tindakan tegas terhadap pelaku, serta pengawasan yang lebih ketat, pemberantasan judi online dapat dilakukan secara lebih efektif. Dukungan penuh terhadap pembentukan lembaga ini harus terus digaungkan agar kebijakan tersebut segera direalisasikan demi Indonesia yang lebih bersih dari perjudian daring. (*)

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Upaya Bersama Diperlukan untuk Jaga Situasi Kondusif Saat Idul Fitri

Oleh: Hafidz Ramadhan Pratama Perayaan Hari Raya Idul Fitri yang selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, dinamika sosial, serta potensi kerawanan keamanan, kebutuhan akan sinergi lintas sektor menjadisemakin mendesak untuk diwujudkan secara konkret. Stabilitas keamanan dan ketertibanmasyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan jugamemerlukan dukungan aktif dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga peran strategismedia sebagai penyampai informasi yang membentuk persepsi publik. Dalam konteks ini, menjaga suasana kondusif bukan sekadar upaya teknis, tetapi juga merupakan bagian darikomitmen kolektif dalam merawat persatuan di tengah keberagaman. Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasiantara kepolisian dan media melalui momentum buka puasa bersama insan pers yang tergabungdalam Pokja Polda Jatim. Kegiatan yang turut dihadiri Wakapolda Jatim Brigjen Pasma Royce serta jajaran pejabat utama tersebut menjadi simbol bahwa komunikasi yang terbuka dansinergitas yang solid merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah, khususnya saatada agenda nasional dan Idul Fitri. Dalam pandangannya, insan pers memiliki posisi strategissebagai mitra kepolisian dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepadamasyarakat, sehingga mampu mencegah berkembangnya informasi yang menyesatkan. Irjen Nanang Avianto juga melihat bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaiinformasi semata, tetapi juga berperan sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial yang berkembang. Dalam situasi yang rawan terhadap provokasi dan penyebaran informasi yang tidakterverifikasi, media diharapkan mampu menghadirkan pemberitaan yang edukatif sertamembangun opini publik yang konstruktif. Dengan demikian, masyarakat tidak mudahterpengaruh oleh isu-isu yang dapat memicu keresahan atau konflik. Ia menekankan bahwaketerbukaan informasi publik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkantransparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakatterhadap institusi negara. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Wakil Gubernur Abdullah Vanath turutmengingatkan pentingnya menjaga harmoni dan memperkuat toleransi antarumat beragama, terutama karena perayaan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi berlangsung dalam waktu yang berdekatan. Abdullah Vanath menilai bahwa masyarakat Maluku memiliki pengalaman panjangdalam menjaga kebersamaan, sehingga diharapkan mampu mempertahankan kondisi yang amandan damai. Ia menegaskan bahwa masyarakat saat ini telah menunjukkan kedewasaan dalamkehidupan sosial, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memecahbelah persatuan. Abdullah Vanath juga mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu harus dijadikan pelajaran agar konflik serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, tidak ada alasan bagi masyarakat untukkembali pada situasi yang pernah menimbulkan perpecahan. Justru, momentum perayaankeagamaan harus dimanfaatkan untuk memperkuat rasa persaudaraan dan saling menghormati. Dalam konteks ini, toleransi bukan hanya menjadi konsep normatif, tetapi harus diwujudkandalam sikap nyata, seperti menghormati pelaksanaan ibadah masing-masing umat beragama. Langkah konkret juga ditunjukkan melalui koordinasi yang dilakukan Pemerintah ProvinsiMaluku dengan forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama, serta aparat keamanan. Sinergi ini bertujuan memastikan bahwa seluruh potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini, sehingga perayaan hari besar keagamaan dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Pendekatankolaboratif ini menunjukkan bahwa stabilitas tidak dapat dicapai secara parsial, melainkanmelalui kerja sama yang terintegrasi. Hal senada juga disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Edy Murbowo S.I.K. M.Si. yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan danketertiban wilayah saat perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam keterangannya, Irjen Edy Murbowo menekankan pentingnya menjagakebersamaan dan memperkuat nilai-nilai toleransi sebagai fondasi utama dalam menciptakanstabilitas keamanan. Ia menilai bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk hiduprukun, melainkan kekuatan yang dapat memperkokoh persatuan. Irjen Edy Murbowo juga melihat bahwa momentum perayaan dua hari besar keagamaan yang berdekatan dapat menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan antarumat beragama. Iamengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan masing-masing agar tetapaman dan kondusif, sehingga seluruh rangkaian perayaan dapat berjalan dengan tertib dan penuhkedamaian. Seruan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keamanan bukan hanya tanggungjawab aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan berbagai capaian signifikan dalammenjaga stabilitas nasional, mulai dari keberhasilan mengendalikan inflasi terutama saat haribesar keagamaan, peningkatan efektivitas pengamanan arus mudik melalui koordinasi lintasinstansi, hingga penguatan layanan publik berbasis digital yang semakin memudahkanmasyarakat dalam mengakses informasi dan layanan. Selain itu, upaya memperkuat moderasiberagama serta pendekatan humanis yang dilakukan aparat keamanan juga berkontribusi dalammenciptakan suasana yang lebih kondusif di berbagai daerah, sehingga kepercayaan publikterhadap pemerintah terus meningkat. Dengan melihat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat keamanan, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa menjaga situasi kondusif saat Idul Fitrimembutuhkan komitmen bersama yang berkelanjutan. Sinergi antara media, pemerintah, danmasyarakat harus terus diperkuat agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diajak untuk terus menjaga persatuan, meningkatkantoleransi, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai, sehinggamomentum Idul Fitri benar-benar menjadi ajang mempererat kebersamaan dan memperkuatharmoni sosial di Indonesia. *) Peneliti Keamanan Dalam Negeri dan Komunikasi Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini