Melihat Demokrasi dan Masa Depan Rakyat Lewat Buku Putih Fahri Hamzah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sosok Fahri Hamzah menggambarkan bagaimana masa depan rakyat Indonesia lewat karyanya bertajuk, ‘Buku Putih: Kronik Daulat Rakyat Vs Daulat Parpol.’

Dalam acara Bedah Buku pada Jumat, 30 April 2021, di Rocketz Cafe, The Nyaman Hotel, Tebet, Jakarta Selatan, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini memaparkan maksud dari Buku Putih.

Salah satunya ialah masa depan daulat rakyat di tengah kegagalan partai politik di negara demokrasi.

“Buku ini supaya masyarakat tahu sekian tahun kita berdemokrasi dan mengejar mimpi kita dan menghendaki demokrasi sebagai platform dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara,” kata Fahri.

Lebih lanjut, Fahri juga menegaskan bahwa maksud dari buku putih ini adalah untuk membangun tradisi yang baik bagi partai politik. Mengingat parpol merupakan pilar bagi demokrasi yang diharapkan rakyat.

Selain itu, mantan anggota DPR RI ini juga menyampaikan lewat bukunya bahwa suara rakyat tak boleh dirampas begitu saja. Kebebasan bersuara dan berpendapat merupakan hal yang sangat penting.

“Pada semuanya yang paling penting adalah kebebasan, ruang bagi semua orang untuk mengatakan ‘ini yang saya katakan dan saya ingin dilindungi oleh apa yang saya katakan’,” kata Fahri.

Ex-Kader PKS ini menjelaskan kenapa harus ada buku putih tersebut, supaya masyarakat tahu dimana kita berada sekarang setelah sekian tahun berdemokrasi. Serta mengejar mimpi kita dengan cara-cara demokratis.

“Ke depan, kita harus membangun sistem partai politik yang sehat, modern dan terbuka menuju demokrasi Indonesia yang semakin dewasa,” ucapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini