Oleh: Maheswary Putri )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah konkret pemerintahdalam memastikan hak anak atas gizi seimbang. Kehadirannya bukan hanya sekadarkebijakan sosial, tetapi juga bentuk nyata hadirnya negara untuk menjawab kebutuhandasar generasi penerus bangsa. Dengan dukungan lintas kementerian, lembaga, danpemerintah daerah, MBG terus diperluas jangkauannya agar dapat menjangkau seluruhlapisan masyarakat, termasuk anak-anak di wilayah terpencil.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa Kementerian Kesehatanmemiliki peran krusial dalam memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kemenkesbertanggung jawab dalam pengawasan berlapis, mulai dari standardisasi laporan, sertifikasi keamanan pangan, hingga pemantauan distribusi di lapangan.
Budi menjelaskan bahwa standardisasi diperlukan untuk mengantisipasi potensi kasuskeracunan, sementara sertifikasi diberlakukan dalam bentuk Sertifikat Laik HigieneSanitasi, sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points untuk manajemen risikopangan, serta sertifikasi halal. Ketiga standar ini disiapkan sebagai bentuk jaminanbahwa makanan bergizi yang diterima anak-anak tidak hanya sehat, tetapi juga amandan sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, Kemenkes juga membangun sistem konsolidasi data bersama Badan GiziNasional (BGN) untuk mencatat laporan harian maupun mingguan terkait potensigangguan keamanan pangan. Data ini tidak hanya berfungsi untuk evaluasi, tetapi jugamemungkinkan publikasi berkala seperti mekanisme yang pernah dilakukan saatpandemi. Pemerintah berkomitmen agar setiap potensi kasus dapat diantisipasi dengancepat melalui gugus tugas tanggap darurat yang melibatkan dinas kesehatan daerah, rumah sakit umum, serta unit kesehatan sekolah.
Pengawasan juga tidak hanya berfokus pada produksi makanan, melainkan juga padapenerima manfaat. Sekolah dan madrasah menjadi titik penting dalam pengawasanharian. Melalui kerja sama dengan Kemendikdasmen dan Kementerian Agama, program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dilibatkan untuk melakukan pemeriksaanawal sebelum makanan dikonsumsi anak. Pemerintah ingin memastikan bahwa jikaterdapat indikasi perubahan pada makanan, seperti warna atau bau yang tidak normal, dapat segera ditangani sebelum menimbulkan masalah kesehatan.
Dalam rangka evaluasi menyeluruh, Kemenkes menyiapkan program pemantauanstatus gizi siswa melalui pengukuran tinggi dan berat badan secara berkala. Data iniakan dicatat dengan detail untuk melihat perkembangan anak dan mengevaluasiefektivitas MBG dalam jangka panjang. Selain itu, cakupan survei gizi tahunandiperluas, tidak hanya terbatas pada isu stunting, melainkan juga mencakup anak-anakusia sekolah di atas lima tahun.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menilai MBG telahmenunjukkan hasil positif meski baru beberapa bulan dijalankan. Ia menjelaskan bahwamanfaat program tidak hanya terlihat dari jumlah penerima manfaat yang mencapaijutaan anak, tetapi juga dari perbaikan nyata dalam kondisi kesehatan dan kebiasaanmakan siswa. Dadan mengungkapkan bahwa target awal program hanya 500 SatuanPelaksana Gizi, namun kini jumlahnya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Hal tersebut mencerminkan antusiasme dan dukungan yang tinggi terhadap keberadaanMBG.
Dampak langsung dari program ini juga terlihat pada dunia pendidikan. Berdasarkanlaporan di lapangan, tingkat kehadiran siswa yang sebelumnya berkisar 70 persenmeningkat hingga mencapai 95 persen setelah adanya program MBG. Penelitian di beberapa satuan gizi menunjukkan bahwa berat badan anak meningkat secara sehat, hasil tes kesehatan membaik, dan jumlah anak yang mengalami kekurangan gizimenurun. Kondisi ini membuktikan bahwa investasi gizi melalui MBG memberikandampak yang signifikan pada kualitas hidup generasi muda.
Dadan juga menjelaskan bahwa standar gizi dalam program ini disusun secaraseimbang, yaitu 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat. Menu makanan disesuaikan dengan kearifan lokal serta selera anak di setiap daerah, sehingga anak-anak dapat menikmati makanan dengan senang hati tanpamenimbulkan pemborosan. Contohnya, di Sukabumi anak-anak lebih menyukai dagingsapi, sementara di Banten ikan lele menjadi pilihan utama. Penyesuaian menu inimenunjukkan fleksibilitas program sekaligus penghargaan terhadap budaya panganlokal.
Keberhasilan MBG juga tidak lepas dari strategi pembagian wilayah. BGN membedakan wilayah aglomerasi yang dikelola melalui mitra dengan wilayah 3T yang dikelola melalui satgas di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Langkah inidiambil untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal, meski berada di daerah yang sulit dijangkau.
Untuk menjamin kualitas pelaksanaan, setiap petugas SPPG diwajibkan mengikutipelatihan intensif sebelum terjun ke lapangan. Selain itu, mekanisme transparansi jugadiperkuat melalui kewajiban setiap dapur MBG untuk mengunggah menu harian kemedia sosial. Dengan cara ini, masyarakat dapat memberikan masukan langsung, menciptakan sistem pengawasan partisipatif yang lebih terbuka.
Kehadiran MBG menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam memastikan setiapanak berhak atas gizi seimbang. Dengan pengawasan ketat, pelaksanaan yang adaptif, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh jutaan anak, program ini menjadi fondasipenting bagi lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Pemerintahoptimistis bahwa melalui MBG, visi Indonesia Emas 2045 akan semakin nyata, karenaanak-anak yang sehat hari ini adalah pemimpin tangguh di masa depan.
)* Pengamat Kebijakan Publik