Langkah Preventif Pemerintah Sukses Antisipasi Lonjakan Pergerakan saat Momentum Tahun Baru

Baca Juga

Oleh : Clara Diah Wulandari )*

Pemerintah berhasil mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru 2025 berlangsung dengan sejumlah langkah preventif yang telah dirancang secara matang. 

Mulai dari penguatan infrastruktur transportasi hingga penyiapan personel pengamanan, berbagai upaya tersebut terbukti efektif dalam mengelola arus pergerakan masyarakat. Strategi ini, yang dilaksanakan di berbagai moda transportasi seperti jalan tol, pelabuhan, hingga kereta api, sukses memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan selama periode Tahun Baru 2025.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pengelolaan arus penyeberangan di rute Merak-Bakauheni menjadi salah satu fokus utama. Menghadapi prediksi lonjakan penumpang dan kendaraan, pihaknya menerapkan pola operasional yang disesuaikan dengan kondisi kepadatan. 

Pada kondisi normal, 30 kapal akan beroperasi, namun ketika kepadatan meningkat, jumlah kapal akan ditambah hingga mencapai 33 unit. Langkah pengalihan kendaraan juga diterapkan dengan mengarahkan kendaraan truk besar ke pelabuhan alternatif untuk mencegah kemacetan di jalur utama. 

Menhub juga menekankan pentingnya perencanaan perjalanan yang matang, seperti membeli tiket daring dan menghindari kedatangan ke pelabuhan tanpa tiket, guna mengurangi potensi kepadatan.

Selain penguatan armada kapal, kesiapan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem juga menjadi perhatian serius. Di pelabuhan-pelabuhan utama, termasuk Merak dan Bojonegara, telah diterapkan sistem delay untuk menghadapi potensi gangguan yang disebabkan oleh kondisi cuaca buruk. 

Pemerintah, melalui Kemenhub, juga menghimbau masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku dan mengikuti informasi resmi terkait jadwal pelayaran. Dengan koordinasi yang baik antara pihak pelabuhan, Kemenhub, dan ASDP, langkah-langkah ini berhasil mengurangi dampak negatif dari lonjakan pergerakan.

Di Jawa Timur, Kepolisian Daerah (Polda Jatim) menyiagakan lebih dari 18.000 personel untuk Operasi Lilin Semeru 2024. Angka ini mencerminkan kesiapsiagaan pihak berwenang dalam mengelola pergerakan 110 juta orang yang diprediksi terjadi selama periodeperayaan Tahun Baru.

Kombespol Komarudin, Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, menjelaskan bahwa peningkatan pergerakan ini akan tercatat tidak hanya antarprovinsi, tetapi juga dalam provinsi, dengan Jawa Timur menjadi daerah dengan angka pergerakan tertinggi. 

Sebagai bagian dari upaya preventif, Polda Jatim telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi kecelakaan dan kemacetan. Salah satunya adalah dengan memonitor kendaraan yang melintas, terutama kendaraan besar seperti bus dan truk, serta melakukan pembatasan operasional untuk kendaraan tertentu pada jalur-jalur rawan.

Selain itu, Polda Jatim juga telah melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan bencana, kemacetan, dan kecelakaan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik selama periode liburan. 

Langkah-langkah ini tidak hanya mencakup pengawasan langsung di lapangan, tetapi juga koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Badan SAR Nasional (Basarnas), untuk memastikan bahwa segala hal dapat ditangani dengan cepat dan efektif. Keberadaan Pos Pam yang tersebar di berbagai titik rawan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sedang bepergian, serta mempercepat proses penanganan jika terjadi insiden.

Tidak hanya di sektor transportasi darat, antisipasi lonjakan penumpang juga dilakukan dengan maksimal oleh pengelola transportasi publik. Di Sumatera Selatan, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) membentuk Posko Nataru untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di LRT Sumsel. 

Kepala BPKARSS Rode Paulus menyatakan bahwa pengawasan yang ketat dan penambahan frekuensi perjalanan merupakan langkah utama dalam menjaga kelancaran operasional. Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk petugas operasional, keamanan, serta layanan pelanggan, untuk memastikan pelayanan LRT berjalan dengan lancar. 

Sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan, BPKARSS menambah jumlah perjalanan LRT dari 94 menjadi 102 perjalanan selama akhir pekan, dan khusus pada malam tahun baru, layanan akan beroperasi hingga dini hari. 

Langkah ini tidak hanya untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, tetapi juga untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan perjalanan. Selain itu, pihak BPKARSS juga memastikan bahwa setiap stasiun LRT dilengkapi dengan pengawasan yang ketat, dengan menambah jumlah petugas dan melakukan pemeriksaan rutin terhadap armada LRT untuk memastikan operasional tetap prima.

Untuk mempermudah masyarakat, BPKARSS juga menyediakan informasi terkini terkait jadwal perjalanan melalui aplikasi mobile dan kanal media sosial. Upaya ini memudahkan penumpang dalam merencanakan perjalanan serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dengan penguatan pengawasan dan sistem informasi yang efisien, BPKARSS berhasil menjaga kenyamanan serta keselamatan penumpang selama periode perayaan Tahun Baru.

Langkah-langkah preventif yang diterapkan di berbagai sektor transportasi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola mobilitas masyarakat. Sinergi antara kementerian, instansi terkait, dan pihak swasta dalam memastikan kelancaran dan keamanan transportasi berhasil menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih aman dan nyaman. 

Masyarakat pun diimbau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, seperti merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi protokol keselamatan, dan memanfaatkan informasi resmi yang tersedia. 

Keberhasilan pengelolaan lonjakan pergerakan masyarakat pada seluruh rangkaian perayaan Tahun Baru ini bukan hanya soal kesiapan fasilitas dan armada, tetapi juga tentang kesiapsiagaan dan sinergi antar berbagai pihak yang terlibat. 

Dengan langkah-langkah yang telah diambil, pemerintah telah membuktikan komitmennya dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan libur Tahun Baru.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia Kondisi ketenagakerjaan saat ini menghadirkan berbagai tantangan signifikan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kerja dan fenomena fleksibilitas yang eksploitatif atau dikenal sebagai flexploitation. Sistem kontrak sementara kerap menjadi salah satu akar permasalahan, karena tidak menjamin kesinambungan pekerjaan. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat upah, yang sering berada di bawah standar kehidupan layak, serta minimnya kenaikan gaji yang menambah beban para pekerja. Selain itu, kurangnya perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan yang tidak memadai, serta lemahnya penegakan hukum memperkuat kondisi precarization atau suatu kerentanan struktural yang terus dialami oleh pekerja. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya negara juga menjadi penghambat dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang potensial, di mana banyak pekerja terjebak dalam tekanan produktivitas tanpa disertai perlindungan hak yang memadai. Dalam konteks ini, generasi muda, termasuk kader-kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dinamika pasar kerja yang semakin eksploitatif. Generasi ini kerap menghadapi kontradiksi antara ekspektasi tinggi terhadap produktivitas dan inovasi dengan realitas kerja yang penuh ketidakpastian. Banyak dari mereka terjebak dalam sistem kerja fleksibel yang eksploitatif, seperti tuntutan kerja tanpa batas waktu dan kontrak sementara tanpa jaminan sosial yang memadai. Akibatnya, kondisi precarization semakin mengakar. Bagi kader GMNI, yang memiliki semangat juang dan idealisme tinggi untuk memperjuangkan keadilan sosial, situasi ini menjadi ironi. Di satu sisi, mereka harus tetap produktif meskipun kondisi kerja tidak mendukung, sementara di sisi lain mereka memikul tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan aspirasi kolektif para pekerja. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat mengikis potensi intelektual, semangat juang, serta daya transformasi generasi muda dalam menciptakan struktur sosial yang lebih adil. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang konkret dan menyeluruh. Kebijakan ini harus memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk perlindungan sosial yang layak, serta penegakan regulasi yang konsisten untuk mengurangi ketimpangan dan menghentikan eksploitasi dalam sistem kerja fleksibel. Tanpa langkah nyata tersebut, ketimpangan struktural di pasar tenaga kerja akan terus menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda dan stabilitas tatanan sosial secara keseluruhan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini