MATA INDONESIA, JAKARTA – Kampanye hitam terus dilakukan kelompok oposisi pendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan, sekelompok emak-emak menyebut capres petahana Joko Widodo akan menghapus pelajaran agama.
Aksi hoax yang terekam dalam sebuah video tersebut lantas viral. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pun angkat bicara dan membantah adanya rencana penghapusan pelajaran agama di sekolah.
“Saya tegaskan bahwa sama sekali tidak ada rencana penghapusan pelajaran agama di sekolah,” kata Muhadjir di Jakarta, Rabu 6 Maret 2019.
Muhadjir menambahkan, kabar hoax penghapusan pelajaran agama tersebut sudah beredar sejak 2017. Isu tersebut bergulir saat rapat bersama Komisi X DPR.
Ketika itu ia memaparkan terkait program penguatan pendidikan karakter atau TPPK yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah.
Ia menjelaskan, bahwa sekolah-sekolah justru dibolehkan atau dianjurkan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di luar sekolah. Terutama dalam rangka penguatan karakter religius siswa.
“Jadi kerja sama itu tidak dimaksudkan untuk menghapus pelajaran agama di sekolah, justru untuk memperkuat keberadaan pelajaraan agama di sekolah,” kata dia.
Ia pun meminta semua pihak untuk tidak menyebar luaskan lagi kabar hoax yang sudah diklarifikasi sebelumnya. “Saya imbau pada siapa saja untuk tidak menyebar luaskan kembali berita-berita yang sudah diralat tersebut agar tidak menimbulkan masalah, keresahan di masyarakat,” ujar Muhadjir.
Diberitakan sebelumnya, video aksi emak-emak mengkampanyekan Prabowo-Sandiaga door to door di Makassar jadi viral. Ibu-ibu yang tampak memakai baju PKS itu menyebut pelajaran agama dan pesantren akan dihapuskan bila Jokowi kembali terpilih.
DPP PKS menyatakan tidak mengenal sosok perempuan tersebut. DPW PKS Sulsel juga sudah membantah emak-emak itu adalah kadernya.
“PKS ingin meraih kemenangan di Pemilu 2019 dengan penuh keberkahan dan cara-cara yang bermartabat,” ujar Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS Suhud Alynudin.
“Kami mengharamkan cara kampanye yang bertentangan dengan aturan dan etika, seperti penyebaran hoax dan black campaign,” kata dia.
