KPU Sebut E-voting Bukan Solusi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Sahputra menilai, sistem E-voting yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bukan solusi untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dimasa mendatang.

Menurutnya, persoalan terkait pelaksanaan Pemilu 2019 kali ini bukan soal tata cara pemilihan dan sistem penghitungan suara, tapi lebih kepada sistem pelaksana yang dilakukan secara serentak.

“E-voting buat saya pribadi, masalah kita bukan di e-voting ya. Masalah kita adalah bagaimana kemudian kita memanage Pemilu ini dengan cara tidak serentak seperti sekarang,” ujar Ilham kepada MINEWS.ID di Gedung KPU, Senin, 29 April 2019.

Ilham menjelaskan perhitungan ataupun pemungutan suara yang telah dilakukan pada Pemilu kali ini tidak ada masalah yang signifikan.

Hanya saja menurutnya, selama ini orang-orang terlalu menyoal tentang rekapitulasi dan menilai bahwa rekapitulasi perhitungan curang.

“Nah kemudian adanya potensi-potensi perubahan manipulasi suara itu sering muncul ketika rekapitulasi. Nah, ini yang kemudian harus dipikirkan bagaimana formatnya nanti kedepan. Kalau kata saya bukan e-voting,” tegasnya.

Soal sistem pelaksanaan Pemilu untuk kedepan, kata dia sampai saat ini masih dalam proses evaluasi KPU. “Belum tau. Kan kita masih mengevaluasi apakah akan serentak atau gimana. Serentaknya seperti apa. Nah itu harus diformulasikan,” katanya.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini