Komitmen Prabowo-Gibran dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Baca Juga

Oleh: Saiful Munib *)

Komitmen Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan menjadi salah satu fokus utama dalam agenda kerja di pemerintahan mendatang. Sebagai pasangan pemimpin yang dinilai mampu membawa perubahan signifikan, Prabowo-Gibran menekankan pentingnya memperkuat sektor pertanian dan perikanan demi mendukung ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Kedaulatan pangan ini menjadi perhatian utama dalam Visi Asta Cita 2024-2029 yang digagas oleh Prabowo-Gibran, terinspirasi dari pandangan Bung Karno dan Tan Malaka. Prabowo-Gibran memandang pentingnya kemerdekaan yang sepenuhnya tercermin dalam kehidupan masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan komunitas pedesaan. Sebagai negara agraris, pembangunan difokuskan pada kawasan pedesaan dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan petani dan masyarakat desa melalui upaya swasembada pangan berkelanjutan.

Prabowo-Gibran menempatkan kemandirian pangan sebagai prioritas utama dalam upaya mencapai Indonesia yang maju. Dan berkomitmen melanjutkan agenda reformasi agraria yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi, dengan rencana distribusi 9 juta hektar tanah sebagai bagian dari peningkatan produksi sektor pertanian. Revitalisasi lahan rusak menjadi produktif diupayakan untuk menanam komoditas seperti aren, ubi, sagu, dan bahan baku bioetanol. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga memperkuat kedaulatan energi nasional.

Selain itu, pasangan ini juga merencanakan program perikanan berbasis laut dan pesisir yang mendukung peningkatan hasil perikanan serta melibatkan nelayan dalam kemitraan untuk memperoleh modal dan kapal lebih besar guna melayani zona ekonomi eksklusif (ZEE). Target penambahan luas panen tanaman pangan, yakni sebanyak 4 juta hektar hingga 2029.

Prabowo Subianto menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, petani dan nelayan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat luas. Untuk itu, Prabowo berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur pertanian dan perikanan serta memastikan distribusi hasil produksi yang lebih efisien.

Gibran Rakabuming Raka, yang membawa semangat kepemimpinan muda, menambahkan bahwa inovasi teknologi akan menjadi pilar penting dalam memperkuat kedua sektor tersebut. Penggunaan teknologi modern, seperti irigasi cerdas, teknik budidaya yang ramah lingkungan, serta akses pasar digital untuk petani dan nelayan, dianggapnya mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Gibran juga menyampaikan pentingnya pelatihan serta pendampingan bagi petani dan nelayan agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mampu bersaing di pasar global.

Lebih jauh lagi, program perlindungan sosial bagi petani dan nelayan juga menjadi perhatian utama dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran. Perlindungan yang kuat, seperti asuransi pertanian dan perikanan, serta akses kredit yang mudah, dapat memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan ketenangan dalam menghadapi risiko yang kerap menghantui sektor ini, seperti gagal panen, cuaca ekstrem, atau fluktuasi harga pasar.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, menegaskan kembali komitmen Prabowo-Gibran untuk menjamin kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia. Menurut Budisatrio, seperti yang pernah disampaikan oleh Prabowo Subianto, kesejahteraan petani dan nelayan tidak bisa hanya bergantung pada mekanisme pasar, melainkan harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

Budisatrio juga menegaskan salah satu langkah pertama yang akan diambil Prabowo-Gibran adalah menghapus kredit macet yang membebani petani dan nelayan kecil. Langkah ini dianggap penting untuk meringankan beban dan memungkinkan untuk berkembang. Selain itu, pemerintah di bawah Prabowo-Gibran juga berjanji akan menjamin ketersediaan pupuk, kepemilikan lahan, dan menjaga harga jual hasil panen tetap kompetitif. Prabowo-Gibran juga berencana mengevaluasi Kartu Tani, terutama di wilayah Jawa Tengah, guna memastikan petani memiliki akses langsung terhadap pupuk dan benih.

Tak hanya itu, Prabowo-Gibran juga akan mengembangkan kredit kepemilikan lahan agar petani memiliki tanah sendiri. Pemerintah akan menjamin bahwa harga pembelian hasil panen oleh pemerintah memberikan keuntungan minimal 30 persen bagi petani. Selanjutnya, biaya produksi akan ditekan dengan menurunkan bunga bank untuk kredit modal, serta memastikan ketersediaan pupuk dan pestisida langsung ke petani tanpa melalui banyak perantara.

Dalam pandangan Prabowo-Gibran, kesejahteraan petani dan nelayan tidak hanya penting untuk perekonomian, tetapi juga untuk menjaga keutuhan sosial bangsa. Kesejahteraan yang merata akan memperkuat stabilitas sosial dan mengurangi ketimpangan yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, visi ini dapat terwujud dengan baik.

Prabowo dan Gibran telah menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan hak-hak petani dan nelayan melalui berbagai program yang sudah direncanakan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan petani dan nelayan di seluruh Indonesia.

Dengan segala potensi yang ada, pemerintahan yang akan datang optimistis bahwa masa depan sektor pertanian dan perikanan akan semakin cerah. Komitmen untuk terus mendampingi serta memperjuangkan hak-hak petani dan nelayan merupakan wujud nyata dari visi kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, demi terciptanya kesejahteraan yang merata di seluruh negeri.

*) Peneliti/Pengamat Politik dari Indonesia Satu Institute (ISI)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Capaian Presiden Jokowi Melalui UU Cipta Kerja, Wujudkan Ekonomi Lebih Inklusif dan Berdaya Saing

Oleh: Wahyu Gunawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan dan menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), yang mana dengan adanya seperangkat...
- Advertisement -

Baca berita yang ini