*) Oleh: Andi Mahesa
Dalam era transformasi digital yang semakin pesat, kejahatan siber, termasuk judi online, telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia. Perkembangan teknologi yang seharusnya memberi manfaat besar bagi kemajuan bangsa, ternyata juga membuka ruang bagi praktik ilegal yang merusak. Judi online, yang sebelumnya tersembunyi di balik layar, kini telah menjadi masalah yang meresahkan masyarakat, mengancam integritas ekonomi, dan mempengaruhi moral generasi muda. Untuk itu, pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi lintas instansi dan sektor yang solid, agar Indonesia bisa menatap masa depan yang lebih bersih, aman, dan sejahtera.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan bahwa pentingnya kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat dalam pemberantasan judi online. Menurutnya, tantangan besar dalam pemberantasan judi online tidak hanya terletak pada masalah hukum, tetapi juga pada dampak sosial yang diakibatkannya. Oleh karena itu, setiap pihak harus bersatu dalam mengatasi masalah ini, baik dari sisi pencegahan, penegakan hukum, maupun pendidikan publik.
Lebih lanjut, Nezar mengatakan bahwa kolaborasi yang solid antara berbagai pihak adalah kunci untuk mengatasi tantangan transformasi digital ini. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, dan sektor swasta juga harus turut berperan aktif memastikan bahwa upaya pemberantasan judi online berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Salah satu contoh konkret dari kolaborasi ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh lembaga keuangan dalam menanggulangi peredaran uang hasil judi online, yang sering kali terlibat dalam praktik pencucian uang dan pendanaan kejahatan terorganisir. Dalam hal ini, sektor perbankan dan lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan transaksi yang terkait dengan perjudian online.
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu contoh perusahaan yang telah menunjukkan komitmennya dalam memitigasi risiko terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan perjudian. Wisnu Sunandar, SVP Corporate Secretary & Communication BSI, menjelaskan bahwa pihaknya sudah lama menerapkan mitigasi risiko yang ketat melalui program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).
Pihaknya aktif melakukan pengawasan melalui forum Komite Pemantau Risiko untuk memastikan bahwa penerapan APU, PPT, dan PPSPM berjalan dengan baik dan memadai.
Menurutnya, langkah ini bukan hanya sebatas kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa sistem keuangan Indonesia tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam judi online. Pengawasan yang ketat ini sangat penting untuk mencegah peredaran uang ilegal yang bersumber dari aktivitas judi online, yang bisa merusak stabilitas ekonomi negara.
Selain itu, kolaborasi antara sektor keuangan dan pemerintah dalam hal pengawasan transaksi dan identifikasi sumber dana juga perlu diperkuat. Dengan adanya sinergi ini, upaya pemberantasan judi online bisa lebih efektif, dan dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir.
Tidak hanya di tingkat nasional, kolaborasi lintas instansi juga perlu diperkuat di tingkat daerah. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan, Elen Setiadi mengatakan bahwa pemberantasan judi online membutuhkan sinergi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal. Elen menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menekan peredaran judi online yang semakin marak.
Elen mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengawasi peredaran judi online di seluruh wilayah. Melalui sinergi ini, masyarakat bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih, aman, dan terhindar dari dampak negatif judi online.
Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki akses langsung ke masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk melakukan edukasi dan pencegahan lebih efektif. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti BNN, kepolisian, serta lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online dan cara melaporkan praktik ilegal tersebut.
Kolaborasi lintas instansi dalam pemberantasan judi online juga memiliki dampak besar dalam melindungi generasi muda dari ancaman kejahatan ini. Judi online tidak hanya merusak keuangan pribadi, tetapi juga bisa mengarah pada kecanduan dan pengaruh negatif terhadap pola pikir serta perilaku anak muda. Oleh karena itu, upaya preventif melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting, agar generasi muda bisa terhindar dari jeratan judi online yang merugikan.
Dalam hal ini, peran media, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online. Pemerintah juga perlu terus memperbarui regulasi terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, agar dapat menanggulangi judi online yang terus berkembang.
Pemberantasan judi online adalah tanggung jawab bersama. Dalam menghadapi tantangan besar ini, setiap elemen masyarakat harus berperan aktif, baik sebagai individu, organisasi, maupun lembaga. Masyarakat juga perlu lebih sadar akan dampak negatif dari perjudian online, yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan perekonomian bangsa. Dengan begitu, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih aman dan sehat dari perjudian online.
*) Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.
