Ketua Adat Baduy Siapkan Baju untuk Jokowi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ada yang menarik dari penampilan Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI, Senin 16 Agustus 2021. Jokowi tampak bersahaja mengenakan pakaian adat suku Baduy, suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi dan budaya.

Jokowi memakai tas selempang berwarna cokelat yang dipadankan dengan ikat kepala biru motif hitam dengan masker warna hitam. ”Saya sangat menyukai baju ada khas Baduy ini karena sederhana, simpel dan nyaman dipakai,” kata Jokowi di akhir pidatonya.

Jokowi berterima kasih kepada ketua adat masyarakat Baduy karena telah menyiapkan baju adat tersebut. ”Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jaro Saija ketua adat masyarakat Baduy yang telah menyiapkan baju adat ini,” tuturnya

Jokowi tampak bersahaja mengenakan pakaian adat suku Baduy, suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi dan budaya.

Mengutip indonesiakaya.com, pakaian adat suku Baduy ternyata terbuat dari bahan yang didapat di alam sekitar, yaitu Kabupaten Lebak, Banten.

Pada bagian atas terdapat telekung atau ikat kepala dari suku Baduy yang merupakan hasil tenun masyarakat Baduy. Ikat kepala atau yang disebut juga sebagai koncer atau roma ini dibedakan dengan warna putih dan biru tua.

Presiden Jokowi juga mengenakan aksesori lainnya sebagai tambahan dari pakaian adat suku Baduy, yakni tas yang terbuat dari kulit kayu pohon terep. Tas yang disebut koja atau jarog ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suku Baduy. Karena tas ini berfungsi sebagai tempat menyimpan perlengkapan yang dibutuhkan suku yang mendiami wilayah Banten.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini