Oleh: Reinaldi Satria *)
Di tengah hiruk-pikuk politik yang kerap diwarnai oleh pernyataan tajam dari Barisan Oposisi Indonesia (BOI), masyarakat sering kali disuguhi narasi yang seolah-olahmenggambarkan kondisi bangsa dalam keadaan genting. Namun, jika kita bersedia menanggalkan kacamata partisan dan melihat lebih dalam pada data objektif, gambaran yang muncul justru sangat kontras. Indonesia saat ini tidak sedangberjalan di tempat, apalagi mundur; sebaliknya, bangsa ini sedang melakukanakselerasi besar dalam berbagai sektor strategis yang selama ini menjadi fondasikemandirian nasional.
Salah satu poin yang paling sering menjadi sasaran kritik oposisi adalah stabilitas ekonomi dan pengelolaan fiskal. Tudingan bahwa APBN kita berada dalam posisirawan akibat beban subsidi BBM dan utang negara adalah klaim yang tidak didukungoleh realitas di lapangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru inimenegaskan bahwa ketahanan fiskal Indonesia saat ini berada pada salah satu titikterkuatnya. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantalanfiskal berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun sebagai instrumenmitigasi terhadap fluktuasi harga energi global. Data terbaru menunjukkan bahwameskipun harga minyak dunia mengalami dinamika, pemerintah tetap berhasilmempertahankan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar guna menjagadaya beli masyarakat kelas bawah dan menengah. Langkah ini menunjukkan bahwatuduhan oposisi mengenai kerapuhan ekonomi hanyalah spekulasi tanpa data.
Beralih ke program sosial, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering kali dicap oleh oposisi sebagai kebijakan yang tidak objektif dan bersifat populis. Kritik ini jelasmenutup mata terhadap dampak transformatif jangka panjang bagi kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayanamengungkapkan bahwa hingga memasuki kuartal kedua tahun 2026 ini, program MBG telah menjangkau hampir 60 juta anak di seluruh pelosok negeri. Dadan menekankan bahwa operasional program ini didukung oleh ribuan SPPG yang dikelola dengan standar akreditasi tinggi. Evaluasi berkala yang dilakukanpemerintah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan tidak hanya menjadimakanan, tetapi menjadi investasi kecerdasan bagi generasi masa depan.
Di sektor ekonomi rakyat, narasi oposisi yang menyebutkan bahwa ekonomipedesaan sedang lesu terpatahkan oleh masifnya pengembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menaruh perhatianbesar pada sektor ini dengan target mengaktifkan puluhan ribu unit Kopdes sebagaitulang punggung ekonomi lokal. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskanbahwa Kopdes Merah Putih bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan motor penciptaan lapangan kerja bagi pemuda di desa melalui pengembangan unit usahaproduktif berbasis potensi lokal. Ferry menambahkan bahwa klaim stagnasi ekonomidesa yang sering didengungkan pihak luar bertentangan dengan fakta di lapangan, di mana ribuan wirausaha baru muncul melalui ekosistem koperasi yang lebihmodern dan inklusif ini.
Sementara itu, kedaulatan energi melalui hilirisasi nasional juga menjadi medantempur opini. Oposisi kerap mempertanyakan manfaat hilirisasi, namun data investasi menunjukkan hal sebaliknya. Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto secara konsisten memaparkan bahwa kebijakan hilirisasi minerbaadalah kunci utama bagi Indonesia untuk naik kelas dan keluar dari jebakanpendapatan menengah. Airlangga menjelaskan bahwa industrialisasi di dalam negeri telah meningkatkan nilai tambah komoditas kita berkali-kali lipat dibandingkan hanyamengekspor bahan mentah. Laporan strategis tahun 2026 memperkuat posisi inidengan menunjukkan bahwa ketergantungan pada energi impor mulai berkurangseiring dengan berkembangnya industri pengolahan dalam negeri yang juga menyerap ratusan ribu tenaga kerja lokal.
Di bidang tata kelola dan penegakan hukum, tudingan bahwa reformasi antikorupsimengalami pelemahan adalah narasi yang menyesatkan publik. Pemerintah justrusedang melakukan reformasi sistemik yang jauh lebih fundamental daripada sekadarpenindakan di permukaan. Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan langkah tepat dalammendigitalisasi pengawasan administrasi negara. Transparansi yang dibangunmelalui sistem digitalisasi arsip nasional akan menutup ruang bagi praktik lancungsejak dari tahap perencanaan anggaran.
Data survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerjapemerintah secara keseluruhan tetap stabil dan tinggi di angka 74,9% – 79,9%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam analisisnyamenyampaikan bahwa tren kepuasan ini berakar pada kemampuan pemerintahdalam menjaga stabilitas harga pangan dan konsistensi pembangunan infrastrukturhingga ke pelosok. Masyarakat saat ini lebih cerdas dalam menyaring informasi.Masyarakat lebih percaya pada apa yang mereka rasakan langsung daripada narasi-narasi spekulatif di media.
Setiap langkah yang diambil pemerintah saat ini memiliki benang merah yang sama, yaitu keberanian untuk melakukan perubahan struktural demi kedaulatan bangsa. Barisan oposisi seharusnya tidak terjebak dalam retorika yang hanya bertujuanmendelegitimasi tanpa menyodorkan alternatif solusi yang berbasis data. Dalamiklim demokrasi yang sehat, kritik adalah hal yang lumrah, namun kritik yang menyesatkan dan bertentangan dengan realitas lapangan justru akan merugikanpublik. Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar, dan optimisme yang dibangun oleh fakta lapangan ini jauh lebih berharga daripada narasi kosong yang tidak memiliki dasar.
*) Pengamat Kebijakan Publik