Oleh : Rivka Mayangsari*)
Dalam rangka mengatasi kepadatan arus mudik Lebaran dan Nyepi tahun 2025, pemerintah menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang terbukti efektif dalam mengurai kepadatan lalu lintas. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas waktu bagi para pemudik untuk mengatur perjalanan mereka, sehingga mencegah penumpukan kendaraan di titik-titik krusial seperti Pelabuhan Merak dan rest area utama.
Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi mengatakan kebijakan WFA memberikan dampak signifikan dalam mengurai kemacetan. Dengan adanya WFA, para pemudik diberi kesempatan untuk mengatur perjalanan mereka. Masyarakat kini memiliki waktu yang lebih panjang, sekitar 10 hari sebelum Lebaran, untuk melakukan perjalanan mudik.
Dengan adanya WFA, pemerintah berharap para pemudik dapat diurai sehingga tidak terjadi penumpukan pada waktu tertentu. Penerapan kebijakan ini menjadi bukti kolaborasi yang solid antara berbagai pihak terkait demi memastikan mudik Lebaran berjalan lancar, nyaman, dan aman.
Tak hanya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) juga mendukung kebijakan ini. Menteri Rini Widyantini menyatakan bahwa WFA bagi ASN berkontribusi pada kelancaran arus mudik. ASN telah diberikan kebijakan untuk bekerja dari lokasi mereka tinggal. Hal ini sejalan dengan upaya memastikan tata kelola yang baik dalam koordinasi pelaksanaan mudik. Dengan demikian, para ASN dapat menghindari puncak kepadatan tanpa mengganggu produktivitas kerja.
Pelaksanaan mudik 2025 juga menjadi fokus perhatian Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa mudik tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melihat kesiapan di rest area KM 57 dan melakukan pengecekan terkait dengan kesiapan pelayanan mudik khususnya di jalur penyeberangan Merak-Bakauheni.
Sigit menyebutkan bahwa kebijakan WFA dan libur yang lebih panjang, ditambah dengan diskon tiket, telah membantu mengurai kepadatan pemudik. Ia menjelaskan bahwa pada H-10 sampai H-8 terjadi peningkatan dibanding pada saat Lebaran 2024, yang menjadi bagian dari upaya untuk mengurai puncak mudik.
Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan waktu siang hari dalam melakukan perjalanan. Menurutnya, pergerakan siang hari lebih lengang dibandingkan malam hari menjelang pagi. Dengan demikian, diharapkan puncak arus mudik bisa berkurang.
Efektivitas kebijakan ini turut diakui oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. Menurutnya arus mudik tahun 2025 ini lebih terkendali dibanding tahun sebelumnya, dengan penurunan angka kecelakaan hingga 18 persen dalam tiga hari pertama Operasi Ketupat.
Salah satu faktor utama yang mendukung penurunan ini adalah penerapan kebijakan WFA yang memberikan kontribusi secara signifikan dalam mengurai arus mudik Lebaran tahun ini. Dengan lebih sedikit kendaraan yang berangkat pada waktu yang sama, risiko kecelakaan lalu lintas pun menurun.
Kebijakan WFA bukan sekadar memberikan fleksibilitas, tetapi juga menekankan pentingnya keselamatan berkendara. Dengan waktu perjalanan yang lebih leluasa, pemudik dapat beristirahat dengan cukup dan menghindari kelelahan di jalan. Ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menurunkan angka kecelakaan selama musim mudik.
Selain itu, kerjasama lintas lembaga yang kuat antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PAN-RB, Polri, dan stakeholder terkait mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Koordinasi yang baik memastikan bahwa layanan transportasi, mulai dari rest area hingga pelabuhan penyeberangan, siap melayani pemudik dengan optimal.
Tidak hanya kebijakan yang berfokus pada fleksibilitas waktu, dukungan teknologi juga memainkan peran krusial dalam kelancaran arus mudik. Aplikasi navigasi dan pemantauan lalu lintas real-time membantu pemudik memilih rute terbaik dengan menghindari kemacetan. Layanan e-toll dan pembayaran digital di rest area turut mempercepat proses transaksi, mengurangi antrian panjang yang kerap terjadi pada puncak mudik.
Di sisi lain, platform komunikasi dan koordinasi daring memudahkan ASN yang bekerja dalam skema WFAuntuk tetap produktif tanpa harus berada di kantor. Ini membuktikan bahwa teknologi menjadi faktor kunci yang mendukung kelancaran mobilitas dan keselamatan di jalan.
Dengan hasil positif yang telah dicapai, pemerintah optimis bahwa kebijakan WFA akan terus menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam mengelola arus mudik di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak dan kesadaran masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
Kedepannya, diharapkan kebijakan WFA tidak hanya diterapkan saat musim mudik Lebaran, tetapi juga dalam momen libur besar lainnya. Dengan demikian, manfaat yang dirasakan masyarakat dalam hal kenyamanan dan keselamatan berkendara akan terus berlanjut.
Selain itu, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan secara berkala tetap diperlukan agar WFA semakin adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan yang dinamis, pemerintah dapat memastikan kebijakan ini terus relevan dan memberikan manfaat maksimal bagi para pemudik di masa depan.
)* Pemerhati Sosial Kemasyarakatan.
