Oleh Ayudia Alif )*
Pemerataan ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendorong pertumbuhan nasional yang inklusif. Dengan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2025-2029, pemerintah berupaya menciptakan kebijakan yang tidak hanya meningkatkan angka pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Komitmen ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak yang menilai langkah pemerintah sebagai bentuk keberlanjutan visi pembangunan yang lebih adil dan merata.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Adies Kadir, mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tetap konsisten sejak masa kampanye hingga saat ini dengan target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025-2029. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan harus tetap fleksibel, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas dengan kombinasi pendekatan ekspansif-kontraktif. Adies juga mengajak semua pihak untuk bekerja keras dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di tengah tantangan ekonomi global yang bergejolak.
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga diuntungkan oleh faktor-faktor domestik yang menopang pertumbuhan ekonomi. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap berada di atas 5%. Hal ini didorong oleh berbagai momen penting seperti hari raya keagamaan, serta perayaan akhir tahun.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah reformasi struktural. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, menyatakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertama, reformasi struktural untuk mengatasi sejumlah isu yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi.
Kedua, memprioritaskan arah kebijakan untuk membangkitkan lagi sektor manufaktur, pangan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai mesin utama ekonomi dan penyedia lapangan kerja terbesar. Ketiga, menyehatkan fiskal sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Rizal menekankan bahwa efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo bisa menjadi langkah radikal untuk memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini terlalu diberatkan oleh belanja birokrasi yang besar.
Sektor manufaktur, pangan, serta UMKM menjadi prioritas utama dalam strategi pemerataan ekonomi. Ketiga sektor ini memiliki peran krusial sebagai mesin utama pertumbuhan dan penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan insentif bagi industri manufaktur agar mampu meningkatkan daya saing dan ekspansi produksi. Di sektor pangan, upaya dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan memperkuat infrastruktur pertanian serta memberikan kemudahan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha agribisnis.
Sementara itu, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan pemerataan ekonomi. Pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan UMKM, baik melalui penyederhanaan regulasi, akses permodalan yang lebih mudah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha kecil. Dengan kebijakan yang berpihak pada UMKM, diharapkan sektor ini dapat tumbuh lebih pesat dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Efisiensi anggaran menjadi langkah lain yang ditempuh oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini cenderung terbebani oleh belanja birokrasi, kini diarahkan untuk lebih fokus pada sektor-sektor produktif. Pemerintah menargetkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara sehingga alokasi dana dapat lebih optimal dalam mendukung investasi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan pilar utama kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebijakan pro-investasi telah disiapkan untuk menarik lebih banyak investasi domestik maupun asing ke sektor-sektor strategis. Reformasi perizinan usaha, kemudahan dalam berinvestasi, serta insentif fiskal bagi investor menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan arus investasi ke dalam negeri. Dengan meningkatnya investasi, lapangan kerja baru dapat tercipta, dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih merata.
Kebijakan pemerataan ekonomi yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya sekadar angka dalam laporan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari reformasi struktural, penguatan sektor strategis, efisiensi anggaran, hingga peningkatan investasi, pemerintah berupaya menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh dan inklusif.
Sinergi antara kebijakan yang diterapkan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan visi pemerataan ekonomi ini. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, akademisi, serta masyarakat luas, kebijakan pemerataan ekonomi diharapkan dapat membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan dukungan seluruh elemen bangsa optimis bahwa melalui kerja keras dan kolaborasi yang baik, target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dapat terwujud, membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi
