Ingat, Real Count KPU Bukan Suara Sah

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) diingatkan bukan suara sah hasil pemilihan umum (Pemilu). Situng atau real count itu hanya untuk publikasi.

“Kami tegaskan bahwa Situng itu betul-betul hanya untuk publikasi, sama sekali tidak ada kaitan dengan penetapan hasil akhir pemenang pemilu,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Menteng, Jakarta, Jum’at 19 April 2019.

Tanthowi menegaskan proses rekapitulasi manual dilakukan mulai tingkat kecamatan, kemudian diteruskan tingkat kabupaten/kota dilanjutkan ke provinsi.

Setelah itu terakhir di tingkat nasional yang rencananya akan dilakukan 25 April hingga 23 Mei 2019.

Situng itu berdasarkan data formulir C-1 di setiap TPS seluruh Indonesia. Hasil itu diunggah di laman kpu.go.id melalui KPU kabupaten/kota.

Hingga pukul 15.00 WIB data Situng sudah mencapai 2,2 persen seluruh suara. Pasangan petahana Jokowi-Ma’ruf masih unggul dengan 55,20 persen sedangkan Prabowo-Sandiaga 44,80 persen.

Itu setara dengan 1.956.617 suara untuk calon petahana dan 1.587.701 suara untuk pasangan penantangannya Prabowo-Sandiaga.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini