Guru Besar Fisipol UKI Prof. Angel Damayanti: KTT AIS Forum 2023 Di Bali Berdampak Sangat Positif Bagi Indonesia

Baca Juga

Jakarta – Guru Besar Fisipol UKI Prof. Angel Damayanti mengatakan KTT AIS Forum 2023 di Bali memiliki dampak yang sangat positif bagi Indonesia. Dampaknya bukan hanya bagi citra Indonesia didunia internasional khususnya di negara – negara pulau dan kepulauan namun juga terhadap masyarakat Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan mereka.

KTT AIS Forum berdampak positif bagi Indonesia karena terbukti bahwa Indonesia memiliki peran yang sangat penting, Indonesia juga dilibatkan dalam membahas isu-isu tentang laut atau tentang kemaritiman atau tentang berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara pulau dan kepulauan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang ada di laut, ujar Guru Besar Fisipol UKI Prof. Angel Damayanti, Ph.D saat menjadi narasumber di Dialog Kebangsaan Pancasila TV dengan tema Peran Strategis Indonesia Dalam KTT AIS Forum 2023, Sabtu,7/10/2023.

Menurutnya menjadi tuan rumah KTT AIS Forum 2023 merupakan bukti bahwa Indonesia cukup dipandang sebagai negara kepulauan dan mampu menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan konferensi internasional. Artinya, secara reputasi Indonesia dilihat sangat positif, karena sanggup menyelenggarakan sebuah konferensi tingkat tinggi dan Indonesia juga diakui sebagai negara kepulauan.

Indonesia menjadi tuan rumah KTT AIS Forum 2023 bisa sangat berdampak bagi perekonomian yang artinya mendongkrak ekonomi-ekonomi yang ada di daerah Bali, misalnya hotel-hotel terisi penuh dan ekonomi kreatif lainnya yang bisa ikut dipromosikan. “Buat saya ini sangat positif untuk meningkatkan citra dan perekonomian Indonesia tentunya”, pungkasnya.

Ditambahkan Prof Angel, peran Indonesia sangat strategis karena Indonesia dipandang oleh negara-negara lain, lalu juga untuk membahas isu-isu kelautan secara global.
Sebagai tuan rumah, Indonesia berhak menentukan tema dan agenda yang akan dibahas dalam konferensi.Indonesia punya privillage untuk mengangkat apa yang dianggap penting, seperti memajukan ekonomi biru, memastikan keamanan kelautan Indonesia dari ancaman kerusakan lingkungan laut, tutur Purek 3 UKI Jakarta.

“Sebagai tuan rumah, Indonesia juga lebih leluasa mengatur bagaimana bisa menyepakati sebuah agenda, dan menyepakati sebuah deklarasi bersama”. ucapnya.

Yang paling penting terutama untuk negara-negara partisipan AIS Forum yaitu menyamakan persepsi tentang bagaimana menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan laut, karena laut kita menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, seperti nafkah kepada masyarakat pesisir, menjadi jalur perdagangan dan jalur pelayaran apalagi saat ini ketergantungan ekspor dan impor sangat tinggi sehingga laut yang sehat, yang berkelanjutan bisa terealisasi, tambahnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

PP Tunas Buka Era Baru Perlindungan Anak Digital

Oleh: Damar Alamsyah )*Pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalamPelindungan Anak atau PP Tunas sebagai tonggak penting dalammemperkuat perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan PP Tunas menandai perubahan pendekatan negara yang semakin adaptif terhadap tantangan perkembangan teknologi, sekaligusmenegaskan komitmen dalam menjaga generasi muda dari berbagairisiko di dunia maya.Regulasi PP Tunas hadir sebagai jawaban atas meningkatnya intensitaspenggunaan platform digital oleh anak dan remaja. Pemerintahmemandang ruang digital tidak lagi sekadar sarana hiburan, melainkantelah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang memerlukanpengaturan serius. Kebijakan negara melalui PP Tunas dirancang untukmemastikan ekosistem digital berjalan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab.Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kawiyan, menilai bahwakeberhasilan implementasi PP Tunas sangat ditentukan oleh kepatuhanplatform digital. Pandangan Kawiyan menegaskan bahwa seluruhketentuan dalam regulasi tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh penyelenggara sistem elektronik agar perlindungan anak dapat terwujudsecara optimal.Kepatuhan platform digital mencakup berbagai aspek penting dalampengelolaan layanan. Kewajiban dalam PP Tunas meliputi klasifikasi usiapengguna, penentuan tingkat risiko layanan, serta pembatasan aksesberdasarkan usia sebagai instrumen perlindungan utama. Tanggungjawab platform...
- Advertisement -

Baca berita yang ini