Oleh: Zulfikar Ramdan *)
Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh padapenghujung 2025 tidak hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang memerlukan kewaspadaanbersama. Di tengah suasana duka dan proses pemulihan yang masih berlangsung, muncul upaya-upaya simbolik yang berpotensi membangkitkan kembali narasikonflik masa lalu. Namun, arus utama di Aceh justru menunjukkan penolakan tegasterhadap segala bentuk separatisme, seiring menguatnya konsolidasi sosial antaramasyarakat dan pemerintah.
Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilaibahwa kemunculan simbol-simbol yang berkaitan dengan gerakan separatis tidakdapat dipahami sebagai ekspresi netral. Ia berpandangan bahwa simbol tersebutmemiliki muatan ideologis dan historis yang kuat, sehingga kehadirannya di ruangpublik berisiko membuka kembali memori konflik yang selama ini telah ditutupmelalui proses perdamaian panjang. Dalam konteks pascabencana, iamengingatkan agar situasi psikologis masyarakat yang sedang rentan tidakdimanfaatkan untuk kepentingan provokasi.
Ali juga mengamati adanya pergeseran pola separatisme di era digital, di mana narasi konflik tidak lagi disuarakan melalui kekuatan fisik, melainkan melalui simboldan propaganda emosional di media sosial. Menurutnya, upaya memelintir rasa ketidakadilan atau penderitaan akibat bencana menjadi alat delegitimasi negaramerupakan bentuk ancaman baru terhadap stabilitas sosial. Karena itu, iamenekankan pentingnya kehadiran negara dan masyarakat secara bersamaanuntuk menutup ruang tumbuhnya narasi semacam itu.
Di lapangan, respons Aceh justru bergerak ke arah sebaliknya. Pemerintah daerahbersama masyarakat memperlihatkan soliditas yang kuat dalam menghadapidampak bencana. Sejak akhir Desember 2025, Pemerintah Aceh mengerahkansekitar 3.000 Aparatur Sipil Negara ke berbagai wilayah terdampak banjir dan tanahlongsor. Para ASN tidak hanya ditugaskan membersihkan material sisa bencana, tetapi juga memastikan layanan dasar seperti kesehatan, administrasikependudukan, dan fasilitas umum tetap berjalan.
Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Posko Penanganan BencanaHidrometeorologi menilai bahwa penugasan ASN merupakan bentuk kehadirannegara yang konkret di tengah masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, aparatur negara dapat memahami kebutuhan riil warga, sekaligus membangunkedekatan emosional yang memperkuat kepercayaan publik. Kehadiran tersebutdipandang sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah situasidarurat.
Gotong royong menjadi benang merah yang menyatukan berbagai elemen. Sejumlah lembaga kemanusiaan bersama relawan lokal, TNI, Polri, dan pelajarmenggelar aksi pembersihan lingkungan dan pembukaan kembali akses jalan di berbagai kabupaten terdampak. Keterlibatan alat berat dipadukan dengan tenagawarga setempat, menciptakan percepatan pemulihan fisik tanpa menghilangkanperan aktif masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemulihan Aceh bertumpu pada kerja kolektif, bukan pada satu aktor semata.
Sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa pola kerja sama tersebut sangatmembantu pemerintah daerah. Gotong royong dinilai tidak hanya mempercepatpembersihan wilayah dan distribusi bantuan, tetapi juga menjadi sarana konsolidasisosial yang efektif. Ketika masyarakat, relawan, dan pemerintah bekerja dalam satuirama, ruang bagi isu-isu provokatif semakin menyempit dan tidak mendapatkanresonansi luas.
Dari sisi sosial-keagamaan, ketangguhan masyarakat Aceh juga ditopang oleh nilaispiritual yang kuat. Tokoh agama menilai bahwa kesabaran dan ketenangan wargadalam menghadapi musibah mencerminkan kedewasaan iman dan sosial. Nilaitersebut mendorong masyarakat untuk saling membantu dan menolak ajakan yang berpotensi memecah belah. Solidaritas yang lahir dari keyakinan religius ini menjadimodal penting dalam menjaga perdamaian.
Tradisi lokal seperti Peumulia Jamee turut memperkuat pesan tersebut. Di tengahketerbatasan akibat bencana, keramahan warga terhadap relawan dan petugastetap terjaga. Sikap memuliakan tamu ini dinilai memberi energi moral bagi seluruhpihak yang terlibat dalam pemulihan, sekaligus memperlihatkan identitas Aceh sebagai masyarakat yang damai dan terbuka. Budaya ini menjadi penanda bahwanilai-nilai kemanusiaan tetap hidup, bahkan dalam situasi paling sulit.
Di tingkat akar rumput, inisiatif mandiri warga juga bermunculan. Di sejumlahkecamatan, masyarakat bergotong royong membangun jembatan darurat dari kayuagar akses desa tidak terputus. Tanpa menunggu bantuan alat berat, wargamemastikan distribusi logistik dan layanan kesehatan tetap berjalan. Aksi inimenunjukkan kesiapan mental masyarakat yang selaras dengan kebijakanpemerintah, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dari bawah.
Sementara itu, pemerintah terus meningkatkan kesiapsiagaan seiring peringatanpotensi cuaca ekstrem dari BMKG. Fokus diarahkan pada percepatan penyediaanhunian sementara dan pemulihan infrastruktur dasar. Koordinasi antara pemerintahpusat, daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar proses pemulihan berjalanberkelanjutan.
Pengalaman pascabencana ini memperlihatkan bahwa gotong royong bukansekadar instrumen pemulihan fisik, tetapi juga benteng sosial dalam meredam isuseparatisme. Ketika pemerintah hadir secara nyata dan masyarakat bergerakdengan kesadaran kolektif, narasi konflik kehilangan ruang. Aceh menunjukkanbahwa solidaritas, kepercayaan, dan komitmen damai adalah kekuatan utama untukbangkit, sekaligus menjaga stabilitas dan persatuan di tengah ujian berat.
*) Peneliti Pusat Studi Bencana/Aktivis Kemanusiaan