Bulan Ramadan, Momen Terbaik Rekonsiliasi Politik Anak Bangsa

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Momen ramadan menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding adalah momentum baik untuk membangun rekonsiliasi politik. Sebuah momen rekonsiliasi antar anak bangsa yang terbelah karena perbedaan pilihan pada pemilu presiden 2019.

Sebab menurut Karding, godaan terbesar saat berpuasa bukan lagi sekadar menahan lapar, haus, dan amarah di tahun politik ini. Tapi juga menahan diri untuk tidak menyakiti dan melukai hati sesama manusia di media sosial.

“Di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, saatnya kita hentikan saling caci-maki, fitnah, dan saling menuding baik di kehidupan nyata maupun di dunia maya atau media sosial. Jauhi diri dari ujaran kebencian dan cobalah untuk mulai saling memaafkan,” kata Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Senin 6 Mei 2019.

Meski kita bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar dan tidak menebar fitnah di dunia nyata, Karding menilai belum tentu bisa melakukannya di dunia maya. Kondisi ini tercipta karena di dunia maya kita bisa menjadi siapa saja, bisa menyembunyikan identitas kita dari orang lain, termasuk bisa berpura-pura menjadi orang lain.

Pada kesempatan tersebut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengimbau semua pihak untuk mengisi bulan Ramadhan ini dengan meningkatkan kualitas ibadah puasa. “Jangan ada lagi sebutan-sebutan yang mendiskreditkan kepada mereka yang berbeda seperti cebong atau kampret,” katanya.

Perbedaan pilihan politik telah menghilangkan keakraban sebagai sesama warga negara. Namun, situasi seperti saat ini kata kedia, tidak bisa terus-menerus dibiarkan.

Untuk itu, melalui momentum bulan Ramadhan, Karding mengajak semua pihak untuk kembali membangun keakraban dan menguatkan persatuan. “Mari kita perbanyak silaturrahim, ibadah, amal saleh, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi diri, orang sekitar, dan bangsa ini,” katanya.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini