Bawaslu: Ada Lebih 6 Ribu TPS Rawan di NTB

Baca Juga

MINEWS, NTB -Dari hasil penelusuran di lapangan jelang Pemilu 2019, Ketua Bawaslu NTB Muhammad Khuwailid mengatakan ada 6.929 TPS dari total 15.988 TPS di daerah tersebt yang masuk kategori rawan kecurangan pemilu.

“Paling banyak di Kabupaten Lombok Timur dengan 1.557 TPS, lalu disusul Kabupaten Sumbawa sebanyak 1.035 TPS, dan Kabupaten Bima 491 TPS,” kata Khuwailid, Senin 15 April 2019.

Khuwailid juga menjelaskan ada 9 indikator TPS rawan yang sudah pihaknya petakan. Sembilan indikator itu meliputi, pertama soal Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di NTB mencapai 1.956 pemilih atau 12 persen dari total TPS, lalu kedua adanya Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang ada di 1.360 TPS.

Ketiga adalah soal 85 TPS yang berada di dekat rumah sakit, lalu keempat adalah 41 TPS berada dekat perguruan tinggi, kelima adalah soal 993 TPS yang berada dekat lembaga pendidikan.

Selanjutnya, keenam adalah soal dugaan praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye yang ada di 486 TPS, lalu inikator ketujuh adalah dugaan praktik menghina dan menghasut pemilih terkait isu SARA di 191 TPS.

Kedelapan adalah soal petugas KPPS yang mengkampanyekan peserta pemilu di 286 TPS, dan yang terakhir kesembilan adalah soal 628 TPS yang berada deka posko pemenangan peserta pemilu.

Selain menekankan bahayanya TPS rawan ini jika tidak segera diantisipasi, Bawaslu NTB juga mengimbau agar pada DPK menaati aturan dengan menggunakan hak suara di atas pukul 12.00 WITA.

“Dan kita imbau kepada KPPS agar tetap mengingatkan tata cara pemungutan suara,” ujar Khuwailid.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini