12 Kabupaten di Papua Gunakan Sistem Noken di Pemilu 2019

Baca Juga

MINES, JAKARTA-17 April mendatang pada Pemilu 2019, 12 kabupaten di Papua bakal menggunakan sistem noken. Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay.

12 kabupaten tersebut yakni Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Mamberamo Tengah, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiai, Yahukimo dan Kab.Intan Jaya. Sedangkan yang tidak menggunakan sistem noken di kawasan Pegunungan Tengah hanya Kabupaten Yalimo dan Pegunungan Bintang.

Kossay mengatakan untuk 15 kabupaten dan kota lainnya yang berada di pantai seluruhnya tidak menggunakan sistem noken. Penggunaan noken dalam pemilu sendiri, kata dia sudah diatur dalam peraturan KPU (PKPU).

“Memang benar penggunaan sistem noken saat ini sudah diatur dalam PKPU,” katanya.

Noken adalah nama khas Papua untuk tas tradisional yang dianyam dari pintalan serat kulit kayu atau akar. Namun, pada sistem pemilu, itu adalah tata cara pemilihan yang digunakan di kawasan Papua.

Pada sistem ini ada dua pola dari fungsi noken. Pertama, pilihan suara seluruh anggota suku atau diwakilkan kepala suku masing-masing atau aklamasi. Kedua, noken berfungsi sebagai pengganti kotak suara.

Sistem ini sempat diproteskan dalam sengketa hasil pemilihan umum Kabupaten Yahukimo di Papua pada 2009 silam. Dalam putusan MK Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009, sistem noken diakui sebagai cara yang sah dalam pemilu.

Regulasi teknis ini dituangkan pula dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Papua Nomor 1 Tahun 2013. “Memang benar penggunaan sistem noken saat ini sudah diatur dalam PKPU,” kata Kossay.

Ketika ditanya tentang kesiapan pelaksnaan pemilu di Papua, Kossay mengatakan, logistik saat ini sudah berada KPU di 29 kabupaten dan kota. Kossay menerangkan jumlah pemilih di provinsi tersebut untuk Pemilu 2019 tercatat 5.541.017 orang.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini