Davina G

Pemerintah Dorong Deregulasi Impor untuk Perkuat Industri Nasional

Mata Indonesia, Jakarta — Kebijakan deregulasi impor yang dilakukan pemerintah terus menuai tanggapan positif dari kalangan pelaku usaha hingga legislatif. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing industri nasional, mempercepat proses produksi, dan menciptakan ekosistem usaha...

Kebijakan Deregulasi Impor Jaga Daya Saing Industri Nasional

​Oleh : Iksan Akbari )* Dalam menghadapi dinamika global yang sarat ketidakpastian, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis melalui kebijakan deregulasi impor sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat neraca perdagangan, tetapi juga untuk...

Kebihakan Deregulasi Impor Beri Kemudahan Pelaku Usaha Dan Ekosistem Industri Dalam Negeri

Oleh : Hafidz Rindrahutama )* Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan deregulasi impor yang baru-baru ini diterbitkan. Langkah ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha dan sektor industri dalam negeri yang selama ini terkendala oleh...

Pemberantasan Korupsi Jadi Prioritas Nasional demi Keadilan dan Kepercayaan Publik

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi, menjadikannya sebagai prioritas nasional untuk memperkuat keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik. Pemberantasan korupsi dinilai semakin menguat, seiring dengan menguatnya dukungan terhadap institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan...

Penguatan Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pusat dalam Gerakan Bersih dari Korupsi

Mata Indonesia, Jakarta - Gerakan pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya bertumpu pada kebijakan di pusat tanpa dibarengi sinergi konkret di daerah. Karena itu, berbagai kementerian dan lembaga kini menegaskan pentingnya kerja sama lintas level pemerintahan untuk menciptakan...

Pemerintah Tegaskan Hukum Tegak Tanpa Pilih Kasus dalam Pemberantasan Korupsi

Oleh: Nolam Francesca )* Dalam beberapa waktu terakhir, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kembali menjadi sorotan publik. Isu-isu yang berkembang kerap memunculkan keraguan terhadap netralitas aparat penegak hukum. Namun, di tengah terpaan berbagai kritik dan opini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk...

Pemerintah Perkuat Lembaga Penegak Hukum Guna Pemberantasan Korupsi

Oleh : Rani Ananda )* Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas melalui penguatan lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam berbagai kesempatan, PresidenPrabowo Subianto dan jajaran kabinet secara tegas menekankan bahwa praktik korupsi adalah musuh...

Pemerintah Pacu Swasembada Pangan Demi Kedaulatan Bangsa

Mata Indonesia, Jakarta – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan bahwa swasembada pangan menjadi prioritas strategis pemerintah untuk menjaga kedaulatan bangsa. Ia menekankan bahwa seluruh program Kementerian Pertanian (Kementan) disusun demi kepentingan nasional jangka panjang. “Tentu saja Kementan mementingkan kepentingan bangsa...

Stok Beras Capai 4 Juta Ton, Pemerintah Perkuat Program Swasembada Pangan

Mata Indonesia, Jakarta — Pemerintah Indonesia mencatatkan tonggak bersejarah dalam sektor ketahanan pangan dengan keberhasilan menembus stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton. Ini merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada...

Pemerintah Percepat Swasembada Pangan Lewat Infrastruktur dan Pupuk

Oleh : Ricky Rinaldi )* Pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional melalui langkah-langkah nyata dan strategis. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah mulai membenahi sejumlah tantangan struktural di sektor pertanian yang selama...

About Me

6446 KIRIMAN
0 KOMENTAR
- Advertisement -spot_img

Latest News

Dosen FISIP Undana Kupang Nilai Wacana Pemisahan Pemilu Masih Berbau Asumsi dan Bisa Picu Turbulensi Politik

Minews.id, Kota Kupang - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Lokal mulai 2029...
- Advertisement -spot_img