Mata Indonesia, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki rumah sakit yang berkualitas. Hal ini disampaikan Budi usai mengikuti rapat bersama Presiden di Kompleks...
Mata Indonesia, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan rumah sakit baru di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, Prabowo ingin agar fasilitas kesehatan yang memadai hadir di semua kabupaten...
Oleh: Wibawa Mukti
Kehadiran infrastruktur medis yang merata menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat sehat dan bangsa yang tangguh. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan langkah nyata yakni dengan mempercepat pembangunan 66 rumah sakit baru hanya dalam dua tahun. Ini merupakan pembangunan yang sangat cepat karena tidak seperti yang semula direncanakan yakni 5...
Oleh : Alexander Wijayanto*)
Pemerintah semakin memperkuat infrastruktur kesehatan nasional melalui percepatan pembangunan rumah sakit di berbagai wilayah. Kebijakan ini bukan sekadar penambahan fasilitas fisik, melainkan bagian dari upaya strategis dalam pemerataan akses kesehatan, peningkatan mutu layanan, dan penguatan daya tahan...
Mata Indonesia, Jakarta – Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) periode 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Sejumlah pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi menekankan bahwa revisi RKUHAP harus mengedepankan...
Mata Indonesia, Jakarta — Dukungan terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) semakin menguat. Sejumlah organisasi advokat nasional menyatakan komitmennya untuk mendorong RKUHAP segera disahkan demi memperkuat sistem hukum acara pidana yang lebih adil dan...
Oleh: Jerry Sinambela
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukan sekadar revisi normatif semata, melainkan merupakan wujud komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan reformasi peradilan yang modern, efisien, adil, dan beradab. Dalam mendukung pemerintah saat ini, RKUHAP dianggap sebagai momentum...
Oleh: Syafa Nabilla
Proses reformasi hukum nasional saat ini berada pada tahap krusial dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). RKUHAP menjadi langkah progresif yang digagas oleh pemerintah dan DPR, sejalan dengan prinsip supremasi hukum serta penghormatan terhadap Hak Asasi...
Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia terus mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna memastikan efisiensi, ketepatan sasaran, dan transparansi. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, digitalisasi menjadi strategi utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial.
Kementerian Sosial...
Mata Indonesia, Jakarta - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, melalui program distribusi Bantuan Sosial (Bansos) yang masif dan terstruktur. Program Bansos ini tidak hanya bertujuan sebagai jaring pengaman sosial, tetapi...
Oleh: Didin Waluyo)*
Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.
Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.
Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
