Mata Indonesia, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pemerataan akses listrik ke seluruh pelosok negeri, khususnya di wilayah yang belum teraliri.
Dalam acara Diseminasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan...
Oleh : Kurnia Aji )*
Kasus penempatan warga negara Indonesia (WNI) sebagai admin judi daring atau judi online (judol) di luar negeri kembali terbongkar. Seorang warga asal Sumatera Utara berhasil diselamatkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang saat hendak diberangkatkan ke...
Mata Indonesia, Tanjungpinang — Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggagalkan upaya pengiriman seorang warga negara Indonesia (WNI) secara ilegal ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin judi daring atau juga dikenal sebagai judi online (Judol).
Tawaran gaji besar...
Oleh : Doni Wicaksono )*
Di tengah tantangan pembangunan dan perbedaan karakteristik layanan kesehatan antara kota dan desa, peluncuran Apotek Desa menjadi angin segar yang membawa harapan baru bagi jutaan masyarakat di pelosok negeri. Langkah strategis ini tidak hanya menjawab kebutuhan...
Oleh: Nur Utunissa )*
Di tengah upaya pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai pilar utama, pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmen untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan merata. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui pengembangan dan penguatan...
Mata Indonesia, Jakarta - Dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, program Apotek Desa menjadi salah satu langkah strategis yang diusung pemerintah.
Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan esensial dan memberikan edukasi kesehatan langsung kepada...
Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah terus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat hingga ke pelosok tanah air melalui program pembangunan apotek dan klinik desa/kelurahan. Langkah ini menjadi bagian integral dari upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi desa,...
Oleh: Fikri Permana )*
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun ketahanansektor ketenagakerjaan secara jangka panjang. Salah satu langkah strategis yang menandai hal ini adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah inidiambil sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika global dan disrupsi teknologi yang berpotensi menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektorindustri.
Arahan Presiden ini menegaskan bahwa negara tidak boleh tinggal diam saat pekerjamenghadapi ketidakpastian. Satgas PHK dirancang untuk menjadi motor utama dalammerespons situasi ketenagakerjaan dengan cepat, mencegah PHK massal, sertamenjaga stabilitas pasar tenaga kerja. Tidak hanya itu, satgas ini juga bertugasmemastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dengan pendekatan berbasis inklusi dan gotong royong antara pemerintah, serikat pekerja, pelaku industri, dan akademisi. Keberadaan satgas mencerminkan pandangan bahwa stabilitas ekonomi nasionalsangat bergantung pada keberlanjutan hubungan industrial yang harmonis.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki peranpenting dalam mendukung operasional Satgas PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa kementeriannya telah menyusun Matriks Risiko Sektor Industri, yang digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang rentanterhadap PHK. Matriks ini memungkinkan pemerintah merancang kebijakan berbasisdata yang lebih akurat, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan lapangan. Selain itu, kementerian juga mengoordinasikan program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang diarahkan pada penguatan daya saingpekerja.
Program-program pelatihan tersebut tidak hanya difokuskan kepada pekerja yang sudah terdampak, tetapi juga dirancang sebagai instrumen pencegahan agar tenagakerja nasional memiliki kemampuan lintas sektor. Dengan begitu, para pekerja dapatlebih mudah beradaptasi dengan perubahan pola kerja akibat otomasi dan transformasidigital. Pemerintah meyakini bahwa pengembangan kapasitas individu merupakankunci utama untuk membangun ekosistem kerja yang tangguh dan tidak rentanterhadap guncangan eksternal.
Sementara itu, sektor pendidikan vokasi turut menjadi pilar penting dalampembangunan sistem kerja baru yang lebih adaptif. Salah satu contoh sukses dapatdilihat dari peran Politeknik Industri Petrokimia Banten (PIPB) yang merupakan hasilkolaborasi antara Kementerian Perindustrian dan sektor swasta. Direktur PIPB, Supardi, memandang lembaga pendidikan vokasi yang dipimpinnya sebagai bagian darisolusi jangka panjang atas tantangan ketenagakerjaan. Ia menilai bahwa keterlibatanindustri secara langsung dalam perencanaan kurikulum, penyediaan fasilitas praktik, hingga seleksi mahasiswa menciptakan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhanpasar.
Kolaborasi erat antara PIPB dan Chandra Asri Group menjadi contoh nyata sinergi yang berhasil menjembatani dunia pendidikan dengan dunia industri. Chandra Asri Group memberikan dukungan berupa lahan kampus, fasilitas praktik industri, hingga membukakesempatan kerja langsung bagi lulusan PIPB. Pada tahun 2025, sebanyak 33 persenlulusan angkatan pertama PIPB langsung diterima bekerja di perusahaan tersebut. Ini merupakan bentuk investasi jangka panjang yang menunjukkan bahwa pemberdayaansumber daya manusia harus menjadi bagian integral dari strategi industrialisasinasional.
Lebih jauh, Supardi mengungkapkan bahwa PIPB...
Oleh : Kurnia Dewanto )*
Pemerintah kini mengambil peran lebih aktif dalam menanggulangi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang menjadi perhatian serius di sektor perhotelan di berbagai wilayah, terutama di Jakarta. Situasi ini menuntut langkah cepat dan terukur karena dampaknya tidak hanya...
Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah bergerak cepat dalam merespons tantangan dunia industri yang berdampak pada meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai langkah konkret untuk mengatasi permasalahan...
