Davina G
Cuitan MI
Pemerintah Percepat Digitalisasi Bansos Demi Penyaluran Lebih Akurat
Davina G -
Oleh : Michelle Putri Santoso )*
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki sistem perlindungan sosial nasional dengan mengedepankan pendekatan digital. Salah satu agenda strategis yang kini menjadi prioritas adalah percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos), khususnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Langkah...
Cuitan MI
Pemerintah Bangun Fondasi Data Tunggal untuk Optimalisasi Bansos
Davina G -
Oleh: Dhita Karuniawati )*
Dalam upaya mewujudkan tata kelola bantuan sosial (Bansos) yang lebih tepat sasaran, transparan, danefisien, Pemerintah Indonesia terus membangun fondasi data tunggal yang terintegrasi secara nasional. Melalui penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan integrasi lintas sektor, pemerintah berkomitmen menghadirkan reformasi besar dalam sistem penyaluran Bansos, yang selamaini kerap menghadapi berbagai tantangan mulai dari data ganda, tidak akurat, hingga penyalahgunaanbantuan.
Langkah strategis ini dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk memastikan setiap bantuan sosialbenar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, tanpa tumpang tindih maupun pengabaianterhadap kelompok rentan. Dalam kondisi perekonomian yang terus berfluktuasi dan inflasi global, keberadaan data tunggal menjadi instrumen vital dalam menjaga ketahanan sosial dan ekonomimasyarakat.
Bantuan sosial (Bansos) merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Hal itusebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2019 tentangPenyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos).
Pada dasarnya, penerima Bansos harus diusulkan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) atau sebelumnya disebut sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengusulandilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) bersama pemerintah lingkup terkecil, yaitudesa/kelurahan. Namun, masyarakat juga berkesempatan mengusulkan diri-sendiri sebagai penerimaBansos secara mandiri.
Pemerintah resmi menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasarpenyaluran Bansos mulai triwulan kedua 2025. Selain itu, kebijakan ini diharapkan membuat distribusiBansos seperti PKH dan sembako lebih tepat sasaran.
Seperti diketahui, Bansos ini disalurkan setiap tiga bulan sekali; triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Saat ini, memasukan penyaluran triwulan 2. Penyaluran Bansos tahap kedua mulai digulirkansejak 28 Mei 2025 kepada total 16,5 juta KPM dari data yang telah divalidasi.
DTSEN adalah sistem data terbaru yang menggantikan DTKS sebagai acuan utama penyaluran Bansos di Indonesia. Data ini mengintegrasikan berbagai sumber dari kementerian dan lembaga, lalu diverifikasisecara ketat oleh BPS dan BPKP. Oleh karena itu, hanya keluarga yang terdaftar dan valid di DTSEN yang berhak menerima bansos PKH, sembako, dan program sosial lainnya.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan penghapusan 1,9 juta data penerimabantuan sosial (Bansos) dalam proses penyaluran terbaru. Warga diminta segera mengecek status kepesertaan Bansos mereka melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kinimenjadi satu-satunya acuan resmi.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, perubahan ini bukan atas keinginan Kemensossemata, melainkan berdasarkan pembaruan data penerima yang disesuaikan dengan kondisi lapangan danketentuan terbaru.
Perubahan data penerima dilakukan menyusul pemberlakuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 Februari 2025. Dengan Inpres ini, pemerintah resmimenggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan sistem Data Tunggal Sosial EkonomiNasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran bantuan. Penyesuaian ini perlu agar Bansos benar-benarsampai ke warga yang membutuhkan.
Gus Ipul mengatakan, dari penyesuaian ini, sebagian penerima sebelumnya tercatat mendapat bansos kinitidak menerima, dan sebaliknya, ada yang mulai menerima bantuan di triwulan kedua.
Selain memperbarui data, Kemensos juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK) untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar berhak. MenurutGus Ipul, PPATK sedang menganalisis rekening para penerima bansos untuk mendeteksi adanya anomaliyang mengindikasikan ketidaktepatan sasaran.
Penyaluran Bansos tahap kedua tahun 2025 terus bergerak signifikan. Hingga 1 Juli 2025, KementerianSosial mencatat lebih dari 8,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), atau sekitar 80,49 persen dari total kuota yang ditetapkan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan nilai bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp 5,8 triliun.Tidak hanya PKH, bantuan pangan melalui skema Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansossembako juga telah menjangkau lebih dari 15,4 juta KPM, atau sekitar 84,71 persen dari kuota, dengannilai penyaluran sebesar Rp 9,2 triliun.
Di waktu yang sama, pemerintah juga telah merealisasikan penyaluran tambahan bantuan atau program penebalan bansos yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memperkuat daya belimasyarakat di tengah tantangan ekonomi. Realisasinya sejajar dengan BPNT, yakni menyasar 15,4 jutaKPM (84,71 persen) dengan total bantuan senilai Rp 6,19 triliun.
Penguatan data tunggal tidak akan berhasil tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam validasi dan pemutakhiran data, karena mereka yang paling memahami kondisi warganya secara langsung. Selain itu, kolaborasi lintas sektor turut diperkuat.
Pembangunan fondasi data tunggal untuk optimalisasi Bansos adalah langkah maju dalam reformasiperlindungan sosial Indonesia. Fondasi data tunggal yang sedang dibangun pemerintah bukan sekadaruntuk mengefisienkan distribusi bansos. Lebih dari itu, data ini menjadi landasan untuk mendesainkebijakan sosial yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis bukti.
Tantangan masih banyak, terutama dalam hal konsistensi pembaruan data dan kapasitas daerah. Namun, komitmen pemerintah, dukungan teknologi, dan partisipasi masyarakat menjadi modal utama untukmewujudkan sistem Bansos yang lebih adil, akurat, dan berkelanjutan. Dengan fondasi data yang kuat danterintegrasi, harapan menuju keadilan sosial bukan sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan yang bisa diwujudkan secara nyata.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
News
Pemerintah Wujudkan Transformasi Digital untuk Bansos Tepat Sasaran
Davina G -
Mata Indonesia, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus mendorong transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara akurat, cepat, dan aman. Melalui infrastruktur digital yang disiapkan, Kemkomdigi berkomitmen mendukung program...
News
Transformasi Digital Bansos Dimulai, Menkomdigi dan Luhut Tegaskan Komitmen
Davina G -
Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari reformasi Program Perlindungan Sosial. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan komitmen penuh kementeriannya dalam memastikan infrastruktur digital yang mendukung program...
Cuitan MI
Kebijakan Moneter Pemerintah Berhasil Jaga Stabilitas Cadangan Devisa
Davina G -
Oleh Laras Arta Prameswari )*
Stabilitas ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kecermatan pengelolaan kebijakan moneter, terutama dalam menghadapi tantangan global yang dinamis. Indonesia, melalui Bank Indonesia (BI), menunjukkan kemampuan adaptif dan proaktif dalam menjaga kestabilan makroekonomi, salah satunya tercermin pada...
Cuitan MI
Cadangan Devisa Meningkat Tunjukkan Kekuatan Ekonomi Nasional
Davina G -
Oleh: Puteri Lestari*)
Posisi cadangan devisa Indonesia yang terus meningkat menandakan fondasi ekonominasional yang semakin kokoh di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa per akhir Juni 2025, cadangan devisaIndonesia mencapai USD 152,6 miliar, mengalami kenaikan dibandingkan bulansebelumnya yang berada di angka USD 152,5 miliar. Meski pertumbuhannya tidaksignifikan secara nominal, peningkatan ini memiliki makna strategis dalam konteksstabilitas ekonomi makro dan daya tahan sektor eksternal nasional.
Peningkatan cadangan devisa ini mencerminkan kuatnya penerimaan negara darisektor pajak dan jasa, serta keberhasilan penerbitan global bond oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tetap tinggi, ditandai dengan arus masuk modal yang stabil dan minat yang konsistenterhadap instrumen keuangan domestik. Kombinasi ini menjadi penopang utamaketahanan ekonomi nasional di tengah fluktuasi ekonomi global, termasuk gejolak pasarkeuangan dan tekanan geopolitik.
Cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulanimpor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka inijauh melampaui standar internasional yang mensyaratkan kecukupan minimal untuktiga bulan impor. Dengan demikian, posisi cadangan devisa Indonesia tidak hanyamemadai, tetapi juga menunjukkan kemampuan negara dalam menjaga stabilitas nilaitukar dan mendukung kelangsungan pembiayaan eksternal dalam jangka pendekhingga menengah.
Stabilitas cadangan devisa juga berkorelasi dengan performa nilai tukar rupiah yang menunjukkan pemulihan positif. Pada bulan Juni 2025, rupiah hanya melemah sebesar0,5 persen secara year-to-date, jauh membaik dibandingkan depresiasi yang mencapai4 persen di awal tahun. Ini mengindikasikan bahwa strategi stabilisasi oleh Bank Indonesia berjalan efektif, meski volatilitas global masih menjadi faktor yang perludiwaspadai.
Di sisi lain, sektor ekspor Indonesia juga tetap menunjukkan performa yang baik, terutama dari komoditas energi dan logam yang berkontribusi pada surplus neracaperdagangan. Prospek ekspor ini didukung oleh keberhasilan pemerintah dalam melobipenghapusan tarif terhadap lebih dari 1.700 jenis produk ekspor ke Amerika Serikat, khususnya di sektor mineral kritis dan energi. Hal ini memberikan ruang lebih luas bagiIndonesia untuk memperkuat cadangan devisa melalui penerimaan ekspor yang berkelanjutan.
Ketahanan eksternal yang dimiliki Indonesia saat ini juga didukung oleh sentimen positifinvestor global terhadap pasar domestik. Situasi global yang cenderung mereda, sepertiadanya jeda ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel, serta tercapainya sejumlahkesepakatan dagang antara Amerika Serikat dengan negara-negara seperti Inggris danVietnam, menjadi katalis positif bagi pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia dianggap sebagai tujuan investasi yang menarik karenamenawarkan imbal hasil yang kompetitif dengan risiko yang relatif terkendali.
Menurut Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, posisi cadangan devisaIndonesia berpotensi mencapai USD 155–160 miliar hingga akhir tahun ini, seiringmembaiknya arus modal masuk dan kebijakan moneter yang semakin adaptif. Pandangan ini memberikan sinyal positif bahwa Indonesia memiliki prospek ekonomiyang kuat dan mampu menjaga momentum pertumbuhan, meskipun tantangan global masih membayangi.
Senada dengan itu, Kepala Ekonomi Bank Syariah Indonesia, Banjaran Surya Indrastomo, menilai bahwa surplus perdagangan dari sektor nonmigas, terutamakomoditas unggulan seperti batu bara dan logam dasar, masih akan menjadi pilarutama dalam menjaga kestabilan cadangan devisa beberapa bulan ke depan. Iamenegaskan bahwa meskipun potensi peningkatan signifikan bersifat terbatas, kestabilan posisi devisa sudah cukup untuk menopang nilai tukar dan stabilitas ekonomisecara keseluruhan.
Bank Indonesia juga terus melakukan sinergi dengan pemerintah untuk memperkuatposisi eksternal Indonesia. Upaya tersebut meliputi stabilisasi nilai tukar, pengelolaanarus modal, serta pemantauan ketat terhadap risiko eksternal seperti kebijakan sukubunga global dan fluktuasi harga komoditas. Dengan pendekatan yang komprehensifdan terintegrasi ini, Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan makroekonomi danmoneter berjalan selaras untuk menjaga daya tahan ekonomi nasional.
Peningkatan cadangan devisa, menjadi cerminan kepercayaan pasar terhadap prospekekonomi Indonesia. Cadangan yang sehat memberikan ruang gerak strategis bagipemerintah dan Bank Indonesia dalam merespons setiap dinamika global tanpa harusmengorbankan stabilitas domestik. Lebih dari itu, posisi ini memberikan ketenanganbagi pelaku usaha dan masyarakat bahwa ekonomi Indonesia berada dalam jalur yang aman dan terarah.
Dengan berbagai indikator yang positif, termasuk penguatan rupiah, surplus perdagangan, dan minat investor asing terhadap instrumen keuangan domestik, Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan ekonominya tidak hanya terletak padabesarnya angka statistik, tetapi pada kemampuannya untuk terus bertahan, beradaptasi, dan tumbuh di tengah ketidakpastian global. Maka dari itu, cadangandevisa yang meningkat bukan sekadar angka di neraca negara, melainkan simbolkekuatan ekonomi nasional yang kokoh dan berkelanjutan.
*) Penulis merupakan Analis Makroekonomi
News
Cadangan Devisa Kuat Bukti Ketahanan Ekonomi Indonesia Terjaga
Davina G -
Mata Indonesia, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 sebesar US$ 152,6 miliar, sedikit meningkat dari level US$ 152,5 miliar pada akhir Mei. Ini menunjukkan ketahanan ekonomi yang terus terjaga di tengah kondisi global...
News
Penguatan Devisa Cerminkan Stabilitas Makro Ekonomi Nasional
Davina G -
Mata Indonesia, Jakarta - Posisi cadangan devisa Indonesia mengalami peningkatan pada akhir Juni 2025, mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang solid di tengah dinamika global yang belum sepenuhnya pulih. Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia naik tipis dari USD...
Cuitan MI
Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor
Davina G -
Oleh: Laras Indah Sari
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut.
Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.
Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.
Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi.
Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial EkonomiNasional (DTSEN) yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekstrem.
Banyak di antara mereka tinggal di rumah kontrak kecil dengan penghasilan keluarga hanyasekitar Rp35 ribu per hari, bahkan ada yang menempati tanah milik orang lain tanpa status kepemilikan jelas. Kondisi tersebut menunjukkan betapa program Sekolah Rakyat sangatrelevan dan mendesak untuk diimplementasikan secara cepat.
Sekolah Rakyat akan menggunakan sistem boarding school dengan jenjang SD, SMP, hinggaSMA. Semua kebutuhan siswa mulai dari seragam, makan, tempat tinggal, hinggaperlengkapan sekolah ditanggung penuh oleh negara. Gus Ipul menekankan bahwa anak-anakdari keluarga termiskin harus dapat bersekolah dengan baik, tumbuh sehat, dan kelak menjadiagen perubahan di lingkungannya.
Selain Kemensos dan BNI, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) jugaberperan penting dalam memastikan percepatan digitalisasi Sekolah Rakyat. DirekturJenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyatakan bahwapendidikan digital akan terwujud ketika perangkat, jaringan, dan keadilan sosial berjalanbersamaan.
Pemerintah berupaya memastikan seluruh anak Indonesia memiliki peluang yang sama untukbelajar dan berkembang. Menurut Wayan, kehadiran internet cepat di Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa transformasi digital tidak boleh meninggalkan siapa pun di belakang. Infrastruktur digital yang disiapkan Kemkomdigi diharapkan mampu mendukung SekolahRakyat dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Wayan menambahkan, keberhasilan digitalisasi pendidikan melalui Sekolah Rakyat dapatterwujud berkat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan pemerataan pendidikan dan transformasi digital sebagai prioritas nasional. Dengan dukungan berbagai pihak, Sekolah Rakyat diharapkanbenar-benar mencetak generasi yang mandiri, cerdas, dan siap bersaing di tingkat global.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga menegaskankomitmen kementeriannya dalam mendukung percepatan digitalisasi Sekolah Rakyat. Meutya menyerahkan bantuan layanan internet cepat bagi dua Sekolah Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurutnya, konsep smart school dalam Sekolah Rakyat membutuhkan dukunganinfrastruktur digital yang memadai. Di Kabupaten Bantul, sekolah rakyat menerima layananinternet berkecepatan 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar 75 siswa dari tigarombongan belajar. Sedangkan di Kabupaten Sleman, layanan internet dengan kecepatan 200 Mbps akan dimanfaatkan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Meutya menilai, kehadiran internet cepat di sekolah rakyat akan mendukung penuh kegiatanbelajar mengajar yang berbasis digital dan modern. Sekolah Rakyat akan mengintegrasikanteknologi dalam proses pembelajaran, administrasi, hingga pengawasan siswa sehingga tatakelola pendidikan menjadi lebih transparan dan terukur.
Dengan kolaborasi lintas sektoral antara Kemensos, BNI, dan Kemkomdigi, percepatandigitalisasi Sekolah Rakyat akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikanIndonesia....
News
Pemerintah Utamakan Kualitas Gedung dan Fasilitas Sekolah Rakyat
Davina G -
Mata Indonesia, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen kuatnya dalam mengutamakan kualitas gedung dan fasilitas secara lengkap serta modern dalam seluruh proses pembangunan Sekolah Rakyat.
Mengenai hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Essy Asiah menekankan bahwa pihaknya...
About Me
6381 KIRIMAN
0 KOMENTAR
Latest News
Gelar Aksi, LMND Kupang Kritik Komersialisasi Pendidikan dan Konflik Lahan di NTT
Minews.id, Kota Kupang - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) EK Kota Kupang menggelar...