Terungkap, Polusi Udara Jakarta Ternyata dari PLTU Banten-Jabar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Selama ini, transportasi darat selalu dikambinghitamkan atas polusi udara di Jakarta. Faktanya, menurut laporan terbaru lembaga CREA, pencemaran udara di ibu kota diakibatkan oleh PLTU batu bara di wilayah Banten dan Jawa Barat.

Laporan ini menunjukkan adanya sumber emisi tak bergerak yang memberi dampak signifikan pada beban polusi di Jakarta. Selain PLTU, pabrik dan fasilitas industri di dua provinsi tersebut juga ikut menyumbang polusi.

“Pada bulan-bulan kering Mei hingga Oktober, ketika tingkat pencemaran keseluruhan di kota ini paling tinggi, sumber-sumber dari PLTU Batu Bara dan pabrik industri di sebelah timur Jakarta dari Bekasi, Karawang, Purwakarta hingga Bandung akan memberikan dampak yang lebih besar pada kualitas udara,” kata Analis CREA, Isabella Suarez saat konferensi virtual, Selasa 11 Agustus 2020.

Ia menjelaskan, kondisi meteorologi di Jawa Barat merupakan faktor dalam pergerakan lintas batas pencemar. Kecepatan angin, suhu, kelembaban, dan curah hujan dapat memengaruhi konsentrasi dan penyebaran pencemaran udara dari sumber aslinya.

CREA menggunakan model HYSPLIT yang dikembangkan oleh U.S. NOAA, didasari oleh data cuaca dari 2017 hingga 2020 untuk menghasilkan pola aliran udara dan lintasan angin yang berbeda untuk dua musim Indonesia.

Pemodelan menunjukkan bahwa dalam tujuh bulan musim hujan, November hingga Mei, angin datang dari arah timur laut dan tenggara, membawa emisi dari sumber emisi di Sumatera Selatan, Lampung, Banten, dan Bogor di Jawa Barat.

Pada musim kemarau, Juni hingga Oktober, lintasan angin lebih sering datang dari Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber emisi di timur dan tenggara Jakarta memiliki dampak yang lebih besar pada kualitas udara di musim kemarau.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini