90 Kantor di Jakarta Jadi Klaster Corona, Ada BUMN dan Kementerian

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Penyebaran kasus corona (COVID-19) di DKI Jakarta masih terus berlangusng. Berdasarkan informasi dari tim pakar Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah, hingga 28 Juli 2020 ada 90 perkantoran di DKI Jakarta jadi klaster corona.

“Total ada 459 karyawan yang positif COVID-19,” ujarnya di Jakarta, Rabu 29 Juli 2020.

Dewi mengatakan, seiring pemberlakuan masa transisi PSBB, klaster perkantoran mulai banyak yang bermunculan. Bahkan bertambah hampir 10 kali lipat selama masa transisi.

Penambahan sejumlah klaster baru ini menjadi peringatan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satu cara agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 di area perkantoran adalah dengan mengurangi penumpukan orang di satu waktu, misalnya di kantin saat jam makan siang.

“Makan siang jangan menumpuk di kantin. Bawa bekal bisa jadi opsi supaya tidak berkumpul di kantin, atau beli lalu diantarkan tapi jangan berkumpul di satu tempat,” kata Dewi.

Berikut daftar klaster corona pada sejumlah perkantoran di DKI Jakarta :

– Kementerian: 20 klaster, 139 kasus
– Badan/lembaga: 10 klaster, 25 kasus
– Kantor di lingkungan Pemda DKI: 34 klaster, 141 kasus
– Kepolisian: 1 klaster, 4 kasus
– BUMN: 8 klaster, 35 kasus
– Swasta: 14 klaster, 92 kasus

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini