Sederet Profesi Rakyat Kecil yang Terdampak Naiknya Iuran BPJS

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dialami rakyat kecil di Indonesia saat ini. Bagaimana tidak, di tengah pandemi Covid-19 yang menghantam perekonomian rakyat, kini pemerintah malah menaikkan iuran BPJS Kesehatan, yang membuat keadaan semakin menjepit.

Seperti diketahui, per Selasa 1 Juli 2020, iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II resmi naik, sesuai Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran yang naik hanya kelas I dan II, sementara kelas III tidak mengalami kenaikan tahun ini. Namun, pada 2021 mendatang, kelas III akan menyusul naik.

Dampaknya tentu akan sangat terasa bagi sederet rakyat kecil di Indonesia yang berprofesi seperti berikut ini:

1. Buruh Lepas

Buruh-buruh lepas yang tak memiliki pekerjaan tetap juga butuh jaminan kesehatan. Dengan pendapatan yang kecil dan tak menentu dipastikan buruh lepas akan susah membayar kewajiban iuran BPJS Kesehatan, apapun kelas yang diambil.

2. Pedagang Kecil

Sama seperti buruh lepas, penghasilan pedagang kecil juga tak menentu. Kenaikan BPJS jelas akan memperburuk kondisi pedagang kecil, padahal pemerintah berjanji untuk menghidupkan perekonomian usaha-usaha mikro.

3. Karyawan Pabrik atau Swasta Kecil

Namanya buruh pabrik, meski pendapatan tetap, namun tak ada jaminan gaji besar dan cukup untuk menghidupi keluarga. Bila gaji yang pas-pasan terpaksa harus dipangkas lagi untuk menutupi iuran BPJS, dipastikan mereka yang bekerja di profesi ini juga menjerit.

4. Ojek Online, Supir Angkot dan Sejenisnya

Di masa pandemi ini, profesi ojek online, supir angkot, tukang becak atau bajaj termasuk salah satu yang paling terdampak parah. Bayangkan, setelah cukup lama jarang mendapat penumpang, tentu berdampak pada penghasilan yang tak menentu. Apalagi ditambah kenaikan iuran BPJS Kesehatan, ini jelas menambah sederet derita baru.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Akselerasi Rumah Subsidi Lewat Program Bedah Rumah Nasional

Oleh: Randy Sagala )*Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitashidup masyarakat melalui percepatan program perbaikan rumah tidaklayak huni, yang kini diposisikan sebagai bagian integral dari implementasiprogram rumah subsidi nasional. Langkah ini tidak hanya berfokus padapembangunan hunian baru, tetapi juga memastikan masyarakatberpenghasilan rendah dapat tinggal di rumah yang layak, aman, dansehat melalui skema peningkatan kualitas hunian yang sudah ada.Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, kebijakan sektor perumahanmengalami transformasi signifikan. Program bedah rumah tidak lagi berdirisendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem besar perumahansubsidi yang terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintahmenjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya mereka yang belumtersentuh program kepemilikan rumah baru, namun sangat membutuhkanperbaikan kondisi tempat tinggalnya.Lonjakan target perbaikan ratusan ribu unit rumah pada 2026 menjadibukti konkret bahwa pemerintah mengakselerasi program ini sebagaistrategi nasional. Sinergi antara program rumah subsidi dan bedah rumahdiharapkan mampu menciptakan dampak ganda, yakni memperluas akseshunian layak sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan strukturaldi berbagai daerah.Dengan menjadikan perbaikan rumah sebagai bagian dari skema rumahsubsidi, pemerintah tidak hanya menghadirkan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kesejahteraan yang berkelanjutan. Kebijakan ini mencerminkan arah pembangunan yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untukmenikmati standar hunian yang layak sebagai kebutuhan dasar.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilaiprogram ini sebagai langkah strategis pemerintah. Ia menjelaskan bahwaseluruh kabupaten dan kota akan mendapatkan alokasi program, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata.Pemerintah juga menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan bersifatinklusif. Program ini dirancang agar tidak ada wilayah yang tertinggaldalam upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat.Pemerintah mulai mengoptimalkan aset negara sebagai fondasipembangunan perumahan. Lahan-lahan potensial diidentifikasi untukmendukung pembangunan hunian, termasuk hunian vertikal di kawasanperkotaan.Kebijakan pemanfaatan lahan tidak hanya difokuskan di ibu kota. Pemerintah juga memperluas pembangunan ke kota-kota lain sepertiBandung guna menjawab kebutuhan hunian di daerah urban yang terusberkembang.Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemerintahtelah menyiapkan tiga skema utama. Skema tersebut dirancang untukmenjawab berbagai tantangan dalam sektor perumahan nasional.Skema renovasi rumah tidak layak huni menjadi fokus utama pemerintah. Anggaran besar dialokasikan setiap tahun untuk memperbaiki jutaanrumah agar memenuhi standar kelayakan.Pemerintah menyalurkan bantuan langsung untuk pembelian bahanbangunan. Kebijakan ini memastikan bahwa bantuan yang diberikandapat digunakan secara optimal oleh masyarakat penerima.Program renovasi rumah menunjukkan perhatian pemerintah terhadapkualitas hunian. Rumah yang sebelumnya tidak layak diharapkan dapatberubah menjadi tempat tinggal yang sehat dan aman.Skema pengembangan kawasan menjadi langkah berikutnya yang diambilpemerintah. Program ini difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasarseperti air bersih dan pengolahan limbah.Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk setiap kawasan. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhanmasyarakat serta kondisi lingkungan setempat.Pemerintah juga menyesuaikan desain rumah dengan karakter wilayah. Di kawasan pesisir, misalnya, rumah dirancang berbentuk panggung agar sesuai dengan kondisi geografis.Skema hunian vertikal menjadi solusi bagi kawasan perkotaan. Pemerintah berupaya mengatasi keterbatasan lahan sekaligusmengurangi kawasan kumuh melalui pembangunan ini.Pemerintah memastikan hunian vertikal dilengkapi sistem sanitasimodern. Fasilitas seperti pengolahan air menjadi bagian penting untukmenciptakan lingkungan yang sehat.Implementasi program terlihat nyata di berbagai daerah. Pemerintahdaerah mulai merasakan dampak peningkatan alokasi program perumahan dari pemerintah pusat.Pemerintah daerah seperti di NTT menunjukkan peningkatan signifikandalam jumlah rumah yang diperbaiki. Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan adanya lonjakan besar dibanding tahun sebelumnya.Peningkatan jumlah rumah yang dibedah menjadi bukti konkretkeberpihakan pemerintah. Program ini memberikan harapan baru bagimasyarakat berpenghasilan rendah.Pemerintah juga mengintegrasikan program perumahan dengan skemapembiayaan. Akses kepemilikan rumah diperluas melalui dukungan kreditdengan bunga terjangkau.Kelompok masyarakat seperti ASN, nelayan, petani, dan pelaku UMKM menjadi sasaran program. Kebijakan ini dirancang untuk menjangkaumasyarakat yang selama ini kesulitan memiliki hunian layak.Program perumahan turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Hunian yang layak dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup sekaligusproduktivitas masyarakat.Pemerintah menempatkan sektor perumahan sebagai fondasipembangunan sosial. Perbaikan hunian dianggap memiliki dampak luasterhadap kesejahteraan masyarakat.Pendekatan komprehensif menjadi kekuatan utama kebijakan ini. Pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga padakeberlanjutan dan pemerataan.Program perbaikan rumah tidak layak huni menjadi simbol kehadirannegara. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untukmemenuhi kebutuhan dasar rakyat.Keberhasilan program sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan. Pemerintah terus memperkuat koordinasi agar setiap target dapat tercapaisecara optimal.Upaya pemerintah dalam memperbaiki rumah tidak layak huni diyakiniakan memberikan dampak besar. Program ini menjadi langkah nyatadalam menciptakan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh masyarakatIndonesia.Pemerintah terus memastikan bahwa setiap tahapan program berjalansesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala dilakukanuntuk mengukur efektivitas pelaksanaan di lapangan sekaligusmengidentifikasi kendala yang muncul. Langkah ini penting agar program perbaikan rumah tidak layak huni dapat berjalan tepat sasaran danmemberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Keterlibatan warga diharapkan mampu mempercepatpelaksanaan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasilpembangunan. Dengan dukungan semua pihak,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini