Enam Tahun Mangkrak, BKPM Lanjutkan Investasi Malindo Lampung

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Setelah dalam enam tahun terakhir ini mangkrak akibat masalah pembebasan lahan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan proyek pembangunan pabrik PT Malindo Feedmill akan berjalan lagi dengan nilai investasi sebesar Rp 1,1 triliun.

“Ini penyelesaian kasus investasi mangkrak yang cepat, hasil kerja sama BMKP, Pemprov Lampung, BPN dan Kejaksaan Agung,” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 20 Juni 2020.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung yang telah mendukung penuh BKPM,” ujarnya menambahkan.

Bahlil menjelaskan, sejak 2014 lalu Malindo selalu bermasalah dengan pembebasan lahan, sehingga menyulitkan perusahaan ketika akan membangun pabrik.

BKPM, kata Bahlil, baru menerima laporan masalah ini pada Maret 2020, kemudian dibahas pada 22 April 2020 untuk menentukan nasib proyek Malindo tersebut. Hasilnya, Kejaksaan Agung menyatakan lahan tersebut sudah tak lagi bermasalah.

“PT. Malindo Feedmill Tbk (MF) telah memiliki NIB: 8120001761284 tanggal 28 Februari 2020 bergerak di bidang usaha industri ransum makanan hewan. Pihak Kejaksaan sudah menyatakan secara resmi tidak ada masalah soal lahan tersebut. Jadi, Malindo sudah bisa melanjutkan realisasi investasinya,” kata Bahlil.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Pelaksanaan Wilayah I BKPM Agus Joko Saptono mengatakan, kehadiran pabrik baru akan mendorong percepatan realisasi investasi di Lampung serta dapat menciptakan efek domino bagi perekonomian setempat. Selain itu juga menjadi wilayah penyangga bagi industrialisasi di Pulau Jawa.

Pada triwulan I 2020, Provinsi Lampung menerima realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 4,66 triliun sebanyak 290 proyek. Sementara, nilai realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 349,7 juta dolar AS atau setara Rp 5,035 triliun melalui 124 proyek.

“Kami meyakini investasi ini sangat strategis. Mengingat banyak rantai pasok yang melibatkan petani jagung, membangun industri pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong industri lainnya yakni peternakan,” ujar Agus.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini